SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengakui paham mengenai efek dari kendala fiskal yang tengah terjadi saat ini.
Ia mengklaim keberadaan jaminan atas kebutuhan pokok warga menjadi kian vital di tengah impitan anggaran serta situasi geopolitik yang serba tidak menentu.
"Itu penting karena di saat kondisi geopolitik, kemudian tekanan fiskal, kami harus mampu berbuat untuk bermanfaat bagi seluruh masyarakat,” kata Luthfi yang didampingi Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen dan Sekda Jateng Sumarno, usai menjadi Inspektur Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Pancasila, Kota Semarang, Senin (17/8/2026).
Ia menyebutkan, peningkatan infrastruktur serta pemenuhan akses layanan pokok, utamanya sektor kesehatan maupun pendidikan, merupakan komponen utama dalam rancangan pemerintah guna mengikis kemiskinan sekaligus menaikkan taraf hidup.
Hasil dari pembangunan ia klaim juga tampak dari sejumlah kriteria ekonomi.
Pada paruh pertama 2026, laju ekonomi Jateng melaju di angka 5,80 persen, berada di atas rata-rata nasional yang berada di angka 5,45 persen.
Penyaluran investasi juga menembus Rp 59,94 triliun, yang terdiri atas PMA Rp 25,92 triliun, PMDN Rp 22,62 triliun, dan UMK Rp 11,40 triliun.
Pengucuran modal tersebut turut membuka lapangan kerja bagi sekitar 213 ribu pekerja.
Efeknya tecermin dalam tolok ukur kemakmuran.
Persentase penduduk miskin Jawa Tengah per Maret 2026 mengalami penurunan dari 9,48 persen menjadi 9,21 persen.
Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka per Februari 2026 berkurang menjadi 4,24 persen, dari posisi 4,33 persen pada rentang waktu yang sama tahun lalu.
Walau begitu, Luthfi menyatakan secara tegas, capaian itu tidak boleh sekadar dinilai sebagai deretan data statistik semata.
“Ini tidak berbicara masalah angka, tetapi paling penting adalah ke depan kami harus punya suatu semangat kolaborasi dengan dasar semangat kemerdekaan, persatuan seluruh elemen masyarakat Jawa Tengah bahu-membahu sehingga masyarakat bisa sejahtera,” ujarnya.
Luthfi mewanti-wanti, proses pembangunan di Jawa Tengah mesti dikerjakan secara bertahap dan berlanjut, khususnya untuk menuntaskan hambatan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Di ranah kesehatan, umpamanya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tanpa henti memperluas pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) serta agenda Dokter Spesialis Keliling (Speling).
Dua agenda tersebut, berdasar pengamatan Luthfi, telah menampilkan catatan tinggi di tingkat nasional dan terus diperluas sampai menjangkau warga di berbagai wilayah desa.
“Program itu terus dilakukan secara berkelanjutan dan sudah menyentuh ribuan desa,” katanya.
Tindakan serupa dijalankan pada ranah pendidikan.
Pemprov Jateng saban tahun mengalokasikan jatah sekolah gratis untuk 5.004 anak dari keluarga ekonomi lemah lewat program sekolah kemitraan.
Bukan cuma kesehatan dan pendidikan, pemerintah juga menggalakkan ketersediaan hunian layak huni serta penguatan ekonomi rakyat agar potensi ekonomi warga di akar rumput bisa kian berdaya saing.
“Termasuk rumah layak huni, kemudian ekonomi kerakyatan yang sekarang menjadi prioritas utama dari kami dalam rangka mengefektifkan potensi masyarakat di wilayah,” jelasnya.