SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengaku sadar akan dampak dari tekanan fiskal yang sedang dialami saat ini.
Ia mengklaim adanya jaminan terhadap kebutuhan dasar masyarakat menjadi semakin penting di tengah tekanan fiskal dan situasi geopolitik yang penuh ketidakpastian.
"Itu penting karena di saat kondisi geopolitik, kemudian tekanan fiskal, kami harus mampu berbuat untuk bermanfaat bagi seluruh masyarakat,” kata Luthfi yang didampingi Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen dan Sekda Jateng Sumarno, usai menjadi Inspektur Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Pancasila, Kota Semarang, Senin (17/8/2026).
Dia menyampaikan, pembangunan sarana fisik dan pemenuhan pelayanan dasar, khususnya bidang kesehatan dan pendidikan, merupakan bagian vital dari strategi pemerintah demi menekan angka kemiskinan sekaligus mendongkrak kesejahteraan.
Capaian pembangunan dia klaim turut terlihat dari beberapa indikator ekonomi.
Pada semester I-2026, pertumbuhan ekonomi Jateng menyentuh angka 5,80 persen, melampaui rata-rata nasional sebesar 5,45 persen.
Realisasi masuknya modal pun menyentuh Rp 59,94 triliun, mencakup PMA Rp 25,92 triliun, PMDN Rp 22,62 triliun, serta UMK Rp 11,40 triliun.
Penanaman modal tersebut ikut menyerap kurang lebih 213 ribu tenaga kerja.
Dampaknya terlihat pada tolok ukur kesejahteraan.
Tingkat kemiskinan Jawa Tengah pada Maret 2026 merosot dari 9,48 persen menjadi 9,21 persen.
Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka pada Februari 2026 meluncur turun menuju 4,24 persen, dari angka 4,33 persen pada kurun waktu yang sama di tahun sebelumnya.
Kendati demikian, Luthfi menegaskan, hasil tersebut dilarang cuma dipandang sebagai susunan angka statistik.
“Ini tidak berbicara masalah angka, tetapi paling penting adalah ke depan kami harus punya suatu semangat kolaborasi dengan dasar semangat kemerdekaan, persatuan seluruh elemen masyarakat Jawa Tengah bahu-membahu sehingga masyarakat bisa sejahtera,” ujarnya.
Luthfi menggarisbawahi, pembangunan di Jawa Tengah wajib dilaksanakan secara bertahap serta berkesinambungan, terkhusus guna menjawab kendala yang dialami langsung oleh warga.
Pada bidang kesehatan, contohnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah konsisten memperluas pengerjaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan program Dokter Spesialis Keliling (Speling).
Kedua program tersebut, menurut Luthfi, sudah memperlihatkan hasil tinggi secara nasional dan terus diperluas hingga menjangkau warga di beragam pelosok desa.
“Program itu terus dilakukan secara berkelanjutan dan sudah menyentuh ribuan desa,” katanya.
Itikad serupa diterapkan pada bidang pendidikan.
Pemprov Jateng setiap tahun menyiapkan alokasi sekolah gratis bagi 5.004 anak dari keluarga tidak mampu melalui program sekolah kemitraan.
Di samping kesehatan dan pendidikan, pihak pemerintah turut mendorong penyediaan tempat tinggal layak huni serta penguatan ekonomi rakyat supaya potensi ekonomi masyarakat di tingkat bawah sanggup berdaya secara makin produktif.
“Termasuk rumah layak huni, kemudian ekonomi kerakyatan yang sekarang menjadi prioritas utama dari kami dalam rangka mengefektifkan potensi masyarakat di wilayah,” jelasnya.