JAKARTA - Pejabat tinggi di Kementerian Koordinator Bidang Pangan membenarkan bahwa dalam kurun waktu hampir dua tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, belum seluruh agenda kerja berjalan tanpa hambatan.
Pihaknya mengungkapkan terdapat sejumlah agenda yang sukses dieksekusi, namun ada pula yang belum mencapai hasil yang diharapkan.
Sektor yang berhasil meliputi bidang pangan yang mayoritas kini telah menghentikan impor, seperti komoditas beras dan garam.
Padahal, menurut keterangannya, pada kurun waktu beberapa tahun lalu pasokan pangan nasional sangat bergantung pada impor luar negeri.
Sebagai gambaran, pada 2024, volume impor beras menembus angka 4,5 juta ton, sementara impor gula menyentuh kisaran 6 juta ton, gandum 13 juta ton, kedelai 3 juta ton, dan ternak sapi mendekati 1 juta ekor.
"Nah, tapi kami 2025, pertama kali beras sudah tidak impor. Kami surplus 4,2, ya. Garam konsumsi kami enggak impor lagi, yang industri masih. Itu yang berhasil," ujar dari sumbernya dalam acara Penandatanganan Perjanjian Penyaluran Dana Proyek RBP REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output 2 untuk 10 Provinsi di JB Tower, Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Di sisi lain, pihak instansi mengakui masih ada agenda yang menemui kendala, salah satunya program MBG.
Ditegaskan adanya tindakan penyalahgunaan dalam penerapan di lapangan, namun jajaran pemerintah kini tengah melakukan perbaikan menyeluruh untuk memberantas masalah tersebut.
"Tapi ada juga yang enggak berhasil kami akui. Misalnya makanan bergizi, betul banyak culas, banyak maling di situ, banyak penyalahgunaan, kami akui diproses hukum sudah. Kami bekerja keras sekarang untuk ditertibkan. Ya, untuk kami tertibkan. Sudah mulai tanda-tanda 1-2 bulan ini kasih waktu kami akan selesaikan," ujarnya.
Mengenai target pembangunan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kendala teknis juga diakui masih membayangi, khususnya terkait penentuan lokasi pendirian.
"Oh ada yang di gunung, ya kami tertibkan. Kalau di gunung orang enggak bisa naik, mobil enggak bisa naik, masa ada. Nah, itu ya kami tertibkan, tapi saya lagi cek di mana, apa sebab dan kenapa. Kami akan tertibkan gitu. Itu contoh-contoh yang belum berhasil," ungkapnya.
Selain itu, pemerintah menyadari masih ada pekerjaan rumah dalam memacu Nilai Tukar Nelayan yang saat ini berada di posisi 103,9 dengan target pencapaian menuju angka 120.
"Juga ada lagi yang belum berhasil, mengangkat nasib nelayan. Kalau petani karbohidrat padi, nilai tukar dari 116 sudah kami naik 127 sudah jauh. Tapi yang nelayan ukuran jelas, 103 masih, Pak Raja Juli. Nelayan itu masih 103. Dia kalau enggak dibantu beras, enggak dibantu dana cash, enggak bisa sekolah anaknya," tuturnya.
"Ada yang berhasil ada yang tidak. Yang tidak berhasil kami minta maaf, kami bekerja keras, ya, kami perbaiki gitu," tambahnya.