JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Donald Trump sedang menimbang opsi pemotongan pajak capital gains sebagai bagian dari paket kebijakan yang akan diusung mendekati pemilihan paruh waktu atau midterm pada November mendatang.
Agenda ini juga meliputi potensi pembebasan pajak terhadap transaksi penjualan rumah tipe tertentu.
Kabar ini diberitakan oleh Bloomberg berpatokan pada keterangan pejabat senior ekonomi dan mantan pejabat pemerintahan Trump.
Wacana diskon pajak ini mencuat sewaktu Trump beserta Partai Republik berupaya mengamankan porsi dukungan politik menjelang pemilu paruh waktu.
Keterpilihan pemerintahan Trump dilaporkan terus mendapat tantangan di tengah persoalan beban hidup, lonjakan harga BBM, serta pertikaian yang tak kunjung usai dengan Iran.
Direktur Dewan Ekonomi Nasional Kevin Hassett mengutarakan rezim Trump berkeinginan menawarkan deretan rencana kerja kepada publik yang siap dijalankan bilamana Partai Republik bertahan memegang tampuk kekuasaan pascapemilu.
“Dia (Trump) ingin menyampaikan kepada masyarakat janji-janji tentang apa yang akan kami lakukan jika Partai Republik memegang kekuasaan di masa depan,” kata Hassett kepada Larry Kudlow di Fox Business dikutip, Rabu (12/8/2026). “Anda bisa mengharapkan lebih banyak kebijakan dari sekarang hingga pemilu paruh waktu,” lanjutnya.
Salah satu gagasan yang turut dikaji adalah pengindeksan capital gains, yaitu penyesuaian landasan pajak atas keuntungan modal dengan mengkalkulasikan laju inflasi.
Kudlow, yang sempat menduduki posisi Direktur Dewan Ekonomi Nasional di periode awal kepemimpinan Trump, membeberkan jika dirinya belum lama ini membicarakan topik ini secara langsung dengan Trump.
Menurut kacamata dari sumbernya, Trump memberikan respons positif terhadap opsi pengindeksan capital gains.
Bila direalisasikan, sistem tersebut secara mendasar dapat menekan angka keuntungan modal yang diakui sebagai objek pajak lantaran kenaikan harga aset akibat inflasi bakal dimasukkan dalam perhitungan pajak.
Akan tetapi, tawaran insentif pajak tersebut berpotensi menuai perdebatan di Kongres, terkhusus karena neraca fiskal AS masih menanggung defisit yang tergolong jumbo.
Congressional Budget Office (CBO) di dalam laporan teranyarnya memproyeksikan defisit kas federal AS menyentuh US$1,8 triliun pada kurun 10 bulan pertama tahun fiskal 2026.
Pencapaian tersebut US$169 miliar lebih membengkak dibandingkan angka defisit pada kurun waktu yang sama di tahun lalu.
CBO mencatat pembengkakan defisit terjadi di saat pemasukan negara tumbuh sekitar 3%, sementara angka pengeluaran pemerintah membumbung hingga 5%.
Dalam hitungan tahun fiskal 2026 secara menyeluruh, CBO mulanya memprediksikan defisit federal berada di kisaran US$1,9 triliun, atau setara 5,8% dari produk domestik bruto (PDB).
Dinamika fiskal ini menjadi tantangan tersendiri yang mampu merintangi rencana pemangkasan pajak oleh Trump.
Kebijakan pengurangan beban pajak ini berpotensi kembali menyulut polemik antara pemerintah dan para legislator di Kongres mengenai dampaknya pada penerimaan negara dan perlebaran defisit.
Di sisi lain, kubu pemerintahan Trump juga harus menyikapi persoalan yang dipicu oleh regulasi tarif perdagangan.
Usai Mahkamah Agung AS membatalkan mayoritas aturan tarif yang pernah disahkan Trump, pihak pemerintah harus mengembalikan dana sisa penerimaan tarif yang telah dikumpulkan sebelumnya, sehingga semakin membebani posisi keuangan.
Seiring kian dekatnya agenda pemilu paruh waktu, Trump diprediksi akan terus melempar draf kebijakan ekonomi teranyar.
Namun demikian, realisasi diskon pajak capital gains maupun fasilitas bebas pajak atas penjualan rumah tetap bertumpu pada keputusan politik serta mekanisme perundang-undangan di Kongres.