JAKARTA - Pemerintah menyebut target investasi keseluruhan di Indonesia pada 2027 mencapai Rp8.705 triliun.
APBN hanya bisa mendukung sekitar 5% dari seluruh kebutuhan investasi, sedangkan 91% sisanya berasal dari swasta.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) dari sumbernya pada acara Peringatan HUT ke-49 Kebangkitan Pasar Modal Indonesia yang diselenggarakan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (10/8/2026).
Dari keseluruhan kebutuhan investasi tahun depan, dari sumbernya menyebut APBN hanya dapat menjangkau sekitar Rp459 triliun sedangkan BUMN termasuk Danantara Rp330 triliun.
Dengan demikian, sumbangsih keduanya masing-masing terhadap kebutuhan investasi diestimasi hanya 5,2% dan 3,8%.
"Sisanya sebagian besar harus berasal dari sumber pembiayaan swasta, yaitu Rp7.973 triliun atau sekitar 91% persen berasal dari pembiayaan swasta. Apakah itu bank, pembiayaan lain, dan termasuk di sini adalah pasar modal," terangnya di Gedung BEI, Jakarta, Senin (10/8/2026).
Untuk itu, dari sumbernya menilai pasar modal turut memegang peran strategis sebagai sumber pembiayaan swasta.
Perannya menjadi jembatan yang menghubungkan pembiayaan korporasi dan dana masyarakat.
Guna memperdalam pasar modal Indonesia, Indonesia pun kini meluncurkan produk investasi ETF emas.
Peluncuran ETF emas ini dinilai sejalan dengan tingginya permintaan produk tersebut.
Dari sumbernya mencatat bahwa minat terhadap ETF berbasis emas meningkat sebagaimana terlihat dari nilainya yang sudah tembus US$559 miliar dengan kepemilikan emas mencapai 4.025 ton.
Di sisi lain, produk ETF emas turut diharapkan memperkuat ekosistem emas nasional dengan dihubungkannya dengan ekosistem pasar modal.
Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) ini mengatakan, pemerintah bakal terus bersinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI) serta pelaku pasar modal untuk membangun pasar keuangan yang semakin dalam, inklusif, inovatif, prudent serta kredibel.
Salah satu sinerginya adalah untuk mengkaji peluang pemberian perlakuan khusus atas transaksi investasi melalui ETF emas.
Pada kesempatan yang sama, Menko Perekonomian dari sumbernya menyebut akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan yang salah satunya dipimpin dari sumbernya untuk penyetaraan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas investasi produk anyar ini.
Harapannya, penyetaraan perlakuan pajak atas investasi portofolio ini bisa meningkatkan investasi produk tersebut.
"Tadi sudah berbicara dengan Pak Wamen Keuangan dan Pak Dirjen yang terkait dengan perlakuan PPN dan PPh Pasal 22 terhadap transaksi EGR. Pak Dirjen kalau ngomong saya catat langsung, karena ini harapannya bisa meningkatkan transaksi dan setara dengan transaksi yang lain, terutama yang di bursa," tutur dari sumbernya.