JAKARTA - Momen pergantian pimpinan di Bank Indonesia bukan sekadar pergantian figur di posisi puncak bank sentral.
Di balik agenda tersebut tersimpan persoalan mendasar yang jauh lebih krusial, yaitu strategi agar sosok Gubernur BI mendatang sanggup bersinergi erat dengan pemerintah sekaligus memelihara tingkat kepercayaan pelaku pasar.
Isu ini menjadi kian mendesak tatkala kondisi perekonomian nasional terus menghadapi tekanan beruntun dari mancanegara.
Dinamika global belum juga surut, perpindahan arus modal dapat bergeser dalam waktu singkat, pergerakan kurs rupiah sangat rentan terhadap dinamika sentimen, dan kebutuhan pendanaan pembangunan domestik makin melambung.
Dalam kondisi seperti itu, bangsa ini memerlukan pimpinan BI yang tidak mengambil jarak dengan jajaran pemerintah.
Sinergi antara sektor fiskal serta moneter justru menjadi kebutuhan vital.
Kendati demikian, tanah air pun tidak boleh dipimpin oleh gubernur bank sentral yang kelewat dekat hingga independensinya dipertanyakan oleh pelaku pasar.
Kondisi paradoks muncul di sini, yakni pimpinan BI wajib memiliki kedekatan dengan pemerintah tanpa harus menjadi bagian integral dari jajaran pemerintah.
Prinsip central bank independence telah lama menjelma sebagai pilar utama tata kelola sektor moneter modern.
Para ahli seperti Kydland dan Prescott (1977) maupun Barro dan Gordon (1983) telah menguraikan persoalan time inconsistency, di mana pengambil kebijakan memiliki dorongan memacu pertumbuhan ekonomi singkat lewat opsi pemungutan kebijakan ekspansif, kendati dampak panjangnya memicu lonjakan inflasi dan rusaknya kepercayaan publik.
Atas dasar itulah Otoritas Moneter memerlukan sifat independen.
Akan tetapi, independensi kerap disalahartikan sebagai bentuk pemisahan mutlak.
Seolah-olah makin lebar jarak BI dari pemerintah, tingkat independensinya dinilai makin prima.
Pandangan semacam itu kurang tepat sebab independensi bukanlah bentuk pengasingan diri.
Pihak bank sentral tetap wajib memetakan fokus kebijakan fiskal, kebutuhan pendanaan pembangunan, dinamika sektor riil, ketahanan sistem keuangan, hingga tekanan pada daya beli warga.
Langkah koordinasi merupakan sebuah kebutuhan utama dan bukan opsi cadangan semata.
Kendati demikian, pola koordinasi tidak boleh bergeser menjadi bentuk ketundukan.
Aset terpenting bank sentral yang tidak tercantum dalam catatan pembukuan namun bernilai amat tinggi adalah kredibilitas.
Melalui pemahaman credibility of monetary policy, efektivitas arah moneter tidak cuma ditentukan oleh besaran angka suku bunga, melainkan dipengaruhi tingkat kepercayaan pasar dan publik terhadap komitmen bank sentral.
Fenomena inilah yang diistilahkan sebagai expectation channel.
Saat pasar meyakini komitmen BI dalam mengawal stabilitas, tingkat ekspektasi inflasi menjadi lebih terkontrol.
Kalangan investor tidak gampang panik dan para pelaku usaha sanggup menyusun perencanaan investasi dengan rentang waktu lebih panjang.
Tekanan pada mata uang rupiah pun tak perlu selalu diredam menggunakan intervensi berbiaya mahal.
Sebaliknya, tatkala kredibilitas merosot, pengeluaran kebijakan serupa dapat memicu respons berbeda.
Kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin dari bank sentral tepercaya sanggup memancarkan sinyal yang kuat.
Namun penyesuaian yang jauh lebih tinggi dari bank sentral yang diragukan independensinya belum tentu sanggup menenangkan gejolak pasar.
Oleh sebab itu, pimpinan BI tak sekadar berperan selaku pengelola kebijakan moneter, melainkan juga pengelola ekspektasi.
Seluruh pernyataan, ketetapan, hingga gestur pimpinan bank sentral akan dicermati oleh pelaku pasar.
Pasar tak sekadar bertanya mengenai keputusan yang diambil, melainkan juga mempertanyakan keberanian BI dalam mengeksekusi kebijakan tidak populer demi menjaga nilai rupiah.
Negara ini memerlukan keterpaduan kebijakan yang kian solid karena tantangan ekonomi terlalu rumit jika pemerintah serta bank sentral berjalan sendiri-sendiri.
Saat pertumbuhan melambat, pemerintah mungkin membutuhkan dorongan fiskal, sebaliknya saat inflasi naik atau rupiah tertekan, BI mungkin memerlukan pengetatan moneter.
Pada situasi inilah pendekatan policy mix memegang peranan krusial.
Arah kebijakan fiskal dan moneter tidak selamanya harus searah, melainkan membutuhkan kesamaan tujuan serta pembagian peran yang jelas.
Pemerintah memegang legitimasi politik dalam menentukan prioritas pembangunan, sedangkan BI mengantongi mandat institusional untuk memelihara stabilitas moneter dan sistem keuangan.
Keduanya dapat duduk bersama membaca data yang sama, tetapi keputusan akhir tetap wajib berada di ruang kewenangan masing-masing.
Oleh karena itu, yang dibutuhkan bukanlah figur pimpinan BI yang sengaja berseberangan dengan pemerintah demi terlihat independen, atau yang selalu menyetujui pemerintah demi terlihat harmonis.
Indonesia membutuhkan sosok dengan independence of judgment, yaitu keberanian profesional mengambil keputusan berdasar analisis data meski keputusan itu secara politik kurang populer.
Independensi sejati tidak diukur dari seberapa sering BI berbeda pandangan dengan pemerintah, melainkan dari keberanian untuk bersikap beda tatkala keadaan memang mengharuskannya.
Pada akhirnya, pasar akan mencermati proses pemilihan, rekam jejak, kompetensi, pernyataan publik, serta pola hubungan yang dibangun oleh pimpinan BI yang baru.
Setidaknya terdapat empat modal utama yang wajib dimiliki pimpinan BI mendatang, yaitu kecakapan teknokratis, integritas pribadi, kemampuan komunikasi kebijakan, serta keberanian memelihara jarak institusional.
Keempat poin tersebut bermuara pada satu elemen utama, yakni kepercayaan.
Sekali saja pasar menaruh curiga bahwa keputusan suku bunga lebih didikte oleh kalkulasi politik ketimbang kondisi ekonomi, angka premi risiko bakal melonjak.
Investor akan menuntut imbal hasil lebih tinggi yang berakibat pada pembengkakan biaya modal serta tekanan pada kurs rupiah.
Ujung-ujungnya masyarakat luas yang menanggung dampaknya melalui lonjakan harga barang, bunga kredit yang tinggi, persempitan lapangan kerja, dan kemerosotan daya beli.
Inilah alasan mengapa independensi BI bukan cuma menjadi kepentingan pengamat ekonomi atau pelaku pasar semata, melainkan kepentingan seluruh masyarakat.
Pemerintah yang kuat pun tidak memerlukan bank sentral yang lemah, melainkan membutuhkan BI yang kredibel guna memperkuat arah kebijakan ekonomi nasional secara menyeluruh.
Proses pencarian pimpinan BI berikutnya tak boleh berhenti pada pertanyaan seberapa dekat calon tersebut dengan jajaran pemerintah.
Kedakatan bukanlah sebuah hambatan dan koordinasi memang sangat diperlukan.
Pertanyaan yang lebih krusial adalah ketika kepentingan jangka pendek pemerintah bersinggungan dengan kepentingan stabilitas jangka panjang, apakah sosok tersebut memiliki keberanian untuk bergeming pada mandat institusinya.
Indonesia memerlukan Gubernur BI yang sanggup melangkah ke Istana untuk berdiskusi tanpa kehilangan independensinya tatkala keluar dari sana.
Menjalin kedekatan dengan pemerintah merupakan sebuah kebutuhan, dipercaya oleh pasar adalah syarat mutlak, namun keberanian menguncapkan "tidak" saat stabilitas ekonomi menuntutnya merupakan ujian hakiki bagi seorang Gubernur Bank Indonesia.