PONTIANAK - Warga Kalimantan Barat diharapkan semakin gampang menuntaskan kewajiban pajak daerah tanpa perlu hadir ke kantor layanan.
Keinginan tersebut disampaikan dari sumbernya yang menginstruksikan agar digitalisasi layanan pajak benar-benar memberikan manfaat nyata, tidak hanya menjadi terobosan formalitas belaka.
Pesan ini diungkapkannya sewaktu menghadiri agenda rapat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kalimantan Barat di Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, Rabu.
Menurutnya, perkembangan teknologi harus difungsikan untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, serta gampang diakses oleh seluruh lapisan warga.
Pembaruan Sistem Harus Bermanfaat, Bukan Sekadar Formalitas belaka.
Pihaknya menegaskan bahwa setiap pembaruan digital yang dibangun oleh pemerintah daerah harus benar-benar beroperasi dengan baik di lapangan.
Ia mengimbau instansi terkait agar tidak hanya menyampaikan laporan sukses program, namun juga memastikan publik bisa mengakses layanan tanpa kendala.
“Inovasi dan terobosan di bidang digital dalam perpajakan daerah ini jangan sekadar menjadi inovasi di atas kertas, tapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata dari sumbernya dikutip dari Antara (5/8).
Bahkan, ia menyebutkan telah melangsungkan inspeksi langsung terhadap penerapan sistem tersebut di lapangan.
“Saya sudah cek ke lapangan. Jangan sampai kami menyampaikan pelayanan sudah bagus, tetapi masyarakat masih kesulitan mengaksesnya. Kalau memang sudah berjalan baik, silakan dilaporkan, tetapi jangan sampai kami membohongi masyarakat,” lanjutnya.
Lembaga Perbankan dan Bapenda Diperintahkan Memperluas Akses Layanan.
Dalam forum tersebut, pihaknya menginstruksikan Badan Pendapatan Daerah Kalbar bersama pihak perbankan guna terus memperluas jaringan pembayaran pajak berbasis daring.
Berdasarkan pertimbangannya, publik perlu memiliki lebih banyak jalur untuk menyetor pajak secara elektronik agar alurnya menjadi lebih praktis dan hemat waktu.
Digitalisasi juga dinilai dapat meningkatkan transparansi pengurusan kas daerah sekaligus memudahkan pemerintah dalam mengawasi penerimaan pajak secara akurat.
Semua Kabupaten dan Kota di Wilayah Kalbar Sudah Masuk Kategori Digital.
Pihaknya juga menyambut baik kolaborasi pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta para pemangku kepentingan yang telah mendorong percepatan transaksi digital pemerintah daerah.
Alhasil, seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat kini resmi masuk kategori digital berdasarkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
Walau begitu, ia menilai pencapaian tersebut mesti diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan yang nyata dirasakan oleh publik.
Elektronifikasi Diharapkan Mampu Meningkatkan Kedisiplinan Wajib Pajak.
Menurut penjelasannya, pemanfaatan teknologi tidak cuma mempermudah publik, melainkan mampu memicu kedisiplinan dalam melunasi pajak daerah.
Dengan kemudahan akses pembayaran yang makin praktis, cepat, dan bisa dijangkau melalui beragam aplikasi digital, pemerintah optimistis penerimaan daerah bakal meningkat.
Penerimaan tersebut nantinya digunakan sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan di Kalimantan Barat, sehingga dampak positif digitalisasi tidak hanya dinikmati oleh pembayar pajak, tetapi juga berimbas pada kemajuan wilayah secara menyeluruh.