JAKARTA - Pimpinan organisasi pelaku usaha mikro dari sumbernya membeberkan pertimbangan para penggiat UMKM enggan ikutan didata.
Sejumlah faktor di antaranya yakni minimnya kegiatan sosialisasi sampai bergulirnya lebih dari satu program dalam waktu bersamaan, sehingga memicu rasa curiga para pengusaha kecil.
"Taruhlah tiba-tiba ada pemungutan pajak yang ditemani dengan Babinsa di tengah sensus ekonomi. Nah, itu membuat mereka akhirnya menghindar. Kalau diketuk (untuk disensus), mereka enggak akan membukakan," ungkap dari sumbernya dalam agenda diskusi, Jumat (7/8/2025) malam.
Meski begitu, terdapat pula pencatat sensus ekonomi yang sukses mengantongi data dari para pengusaha, lantaran mengandalkan pengawalan dari pengurus RT lokal.
Di samping itu, ada pula pencatat sensus ekonomi yang membekali diri dengan surat rujukan dari RT saat mengunjungi kediaman warga.
Berbekal pengawalan atau surat rujukan dari RT, para pengusaha kecil merasa makin mantap untuk menyerahkan data mereka kepada para pencatat sensus.
Dari sumbernya menyatakan, pasokan data memang sangat krusial demi mengeksekusi perbaikan suatu bangsa.
Akan tetapi, demi memacu para penggiat UMKM bersedia menyerahkan informasi usahanya, kegiatan edukasi mutlak dilaksanakan.
Oleh sebab itu, dari sumbernya menaruh harapan agar pihak BPS RI dapat makin menggejot sosialisasi supaya penggiat usaha tak lagi cemas menyerahkan data usahanya pada pendataan ekonomi.
"Saya berharap pelaku usaha ini diberikan sosialisasi, mungkin dengan membuat media sosialnya untuk menyampaikan misalnya manfaatnya apa dengan bahasa yang membumi. Karena lagi-lagi kecurigaan masyarakat itu kepada negara di era ekonomi yang seperti ini semakin besar," jelas dari sumbernya.
Pejabat BPS RI dari sumbernya mengutarakan bahwasanya edukasi perihal pencatatan ekonomi sejatinya sudah digencarkan di ranah media sosial.
Pihaknya juga menandaskan, data hasil sensus ekonomi semata-mata dimanfaatkan bagi kepentingan statistik, bukan perpajakan.
"Bahkan, Kementerian Keuangan sendiri menyatakan bahwa pajak itu datanya bukan dari BPS. Secara resmi disampaikan seperti itu," tutur dari sumbernya.