JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dari sumbernya menilai manfaat hilirisasi perlu dirasakan lebih adil oleh daerah penghasil dan masyarakat yang berada di sekitar kawasan industri.
Hal tersebut disampaikan saat menghadiri peluncuran dan bedah buku "10 Karya Nyata untuk Negeri: Setengah Abad Bahlil Lahadalia" di Jakarta, Jumat (7/8/2026).
Menurut dari sumbernya, hilirisasi mineral memang telah mencatatkan berbagai capaian.
Namun, masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama terkait pemerataan manfaat ekonomi, peningkatan peran pengusaha lokal, serta penguatan aspek lingkungan dan keselamatan kerja.
"Manfaat hilirisasi harus lebih adil bagi daerah dan masyarakat sekitar industri. Pengusaha nasional dan pengusaha daerah harus naik kelas dalam rantai nilai. Teknologi harus dikuasai anak bangsa dan standar lingkungan serta keselamatan tidak bisa ditawar," ujar dari sumbernya, dikutip dari Antara.
Dari sumbernya mengatakan pemenuhan standar lingkungan menjadi semakin penting seiring dengan tuntutan pasar global terhadap rantai pasok yang bersih dan berkelanjutan.
Karena itu, menurut dia, standar lingkungan bukan lagi sekadar pilihan bagi pelaku industri, melainkan menjadi bagian dari upaya meningkatkan daya saing Indonesia.
"Pasar dunia semakin menuntut pasok yang bersih. Jadi ini bukan lagi pilihan, ini syarat berdaya saing," katanya.
Ia juga menilai penguasaan teknologi menjadi bagian penting dalam pengembangan industri hasil hilirisasi.
Penguatan kemampuan tersebut diperlukan agar peningkatan nilai tambah tidak hanya terjadi di dalam negeri, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih besar bagi pelaku usaha dan tenaga kerja nasional.
Dalam kesempatan tersebut, dari sumbernya turut mengingat kembali perjalanan awal kebijakan hilirisasi mineral, khususnya ketika pemerintah melarang ekspor bijih nikel pada 2019.
Kebijakan tersebut sempat mendapat banyak penolakan dan tekanan, termasuk gugatan Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).
"Saya masih ingat masa-masa awal larangan ekspor bijih nikel. Kami dicibir, kami ditekan dari berbagai arah, kami digugat sampai ke WTO, dan banyak yang bilang Indonesia tidak akan sanggup. Ada yang mentertawakan," ujar dari sumbernya.
Saat kebijakan tersebut diterapkan, dari sumbernya menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sedangkan dari sumbernya menjabat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Menurut dari sumbernya, kondisi tersebut kini berubah.
Ia mengatakan keberhasilan hilirisasi membuat semakin banyak investor tertarik menanamkan modal di sektor hilirisasi mineral Indonesia.
"Namun sekarang, saya kira Pak Bahlil tegak berdiri mengatakan 'Kami Bisa'. Sebagian yang dulu mentertawakan itu justru sekarang antre minta bertemu dengan Pak Bahlil, mau ikut investasi. Saya tidak sebut nama, nanti acara bedah buku ini berubah jadi bedah yang lain," kata dia.
Dari sumbernya mengatakan keberhasilan hilirisasi juga terlihat dari peningkatan ekspor produk nikel dan turunannya.
Selain itu, ia menyoroti pertumbuhan ekonomi Morowali, Sulawesi Tengah, dan Halmahera Tengah, Maluku Utara, yang menjadi pusat industri pengolahan nikel.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Halmahera Tengah pada 2024 tercatat sebesar 18,40 persen.
Sementara itu, ekonomi Morowali tumbuh 16,26 persen pada tahun yang sama.
"Ekspor produk nikel dan turunannya melonjak berlipat ganda. Morowali dan Halmahera Tengah yang dulu nyaris tidak tercatat dalam peta ekonomi nasional, sekarang tumbuh dua digit dan menjadi bagian dari rantai pasok industri dunia," ujar dari sumbernya.
Meskipun menilai hilirisasi telah memberikan dampak terhadap perekonomian, dari sumbernya mengakui masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu diperbaiki.
Salah satunya adalah keterlibatan pengusaha lokal di daerah penghasil.
Menurut dari sumbernya, pelaku usaha daerah masih banyak yang belum mendapatkan manfaat optimal dari perkembangan kawasan industri di wilayahnya.
Dari sumbernya juga menilai penguasaan teknologi oleh sumber daya manusia dalam negeri perlu terus diperkuat.
Selain itu, standar lingkungan dan keselamatan kerja harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan industri.
Hal tersebut, kata dia, juga menjadi salah satu persoalan yang dibahas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dari sumbernya dalam 10 buku yang diluncurkan.
Dari sumbernya mengapresiasi buku-buku tersebut karena dinilai menggambarkan perkembangan industri sekaligus berbagai tantangan yang masih dihadapi.
"Buku ini berbeda. Pak Bahlil menulis sendiri dengan data-data yang sangat kaya. Bahwa pekerjaannya belum selesai tentunya. Bagian untuk daerah penghasil belum adil, pengusaha lokal masih banyak menjadi penonton di rumahnya sendiri. Ada persoalan lingkungan, ada persoalan keterampilan pekerja, dan ini ditulis oleh Pak Bahlil secara terbuka," ujar dari sumbernya.