JAKARTA - Pihak pemerintah telah merancang strategi antisipasi di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 bilamana harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) kembali melonjak sampai di atas US$100 per barel.
Pejabat kementerian keuangan dari sumbernya mengutarakan, langkah antisipasi ini dirancang berlandaskan pengalaman pemerintah dalam menghadapi gejolak harga minyak pada kurun waktu beberapa tahun belakangan.
"Kami belajar dari pengalaman kami, tahun 2022 ICP pernah bergerak di atas US$100, rata-ratanya di sekitar US$100, ternyata APBN kami bisa tetap sehat, kami bisa tetap jaga defisit. Di sisi lain belanja negara tetap bisa tumbuh untuk mendorong ekonomi," ujar dari sumbernya dalam agenda konsultasi publik daring, Kamis (6/8/2026).
Dari sumbernya menjelaskan, kondisi serupa kembali berulang sepanjang 2026.
Pada APBN 2026, pemerintah awalnya menentukan patokan ICP di level US$70 per barel.
Namun pada Maret-April 2026, harga minyak sempat melambung melampaui US$100 per barel dipicu maraknya perselisihan di kawasan Timur Tengah, sehingga pemerintah musti mengeksekusi efisiensi anggaran.
"Karena ICP di semester I kemarin sempat bergerak di atas US$100 per barel, makanya kemudian kami perlu antisipasi melakukan efisiensi. Jadi kami juga siapkan skenario kondisi APBN kami kalau ICP bergerak rata-rata sepanjang tahun di atas US$100, atau di kondisi yang lebih rendah, misalnya US$90," katanya.
Dari sumbernya melengkapi, sewaktu penyusunan Laporan Semester (Lapsem), harga ICP sempat berangsur melandai ke US$73 per barel menyusul adanya kesepakatan gencatan senjata sementara di antara Amerika Serikat (AS) dan Iran pada Juni 2026.
Maka dari itu, pihak pemerintah memprediksi rerata ICP sepanjang 2026 berada pada kisaran US$83 per barel, berbarengan dengan skenario cadangan bilamana harga bergerak menuju US$90 hingga US$100 per barel.
Namun demikian, keadaan kembali dinamis setelah konflik AS-Iran kembali meletus dalam belakangan waktu terakhir.
Dari sumbernya membeberkan, tiap kali AS meluncurkan gempuran ke Iran, harga ICP mendadak melambung ke atas US$100 per barel.
Sebaliknya, tatkala gempuran tersebut dihentikan, harga langsung meluncur turun.
"Contoh hari ini, karena sudah beberapa hari tidak ada serangan, katanya AS juga kehabisan rudal, harga ICP turun kembali di bawah US$80, padahal beberapa hari lalu sempat bertengger di atas US$100. Jadi harga minyak sangat volatil," ujarnya.
Kendati demikian, dari sumbernya menandaskan pemerintah telah merancang simulasi antisipasi sekiranya ICP dalam APBN bergejolak di atas US$100 per barel, mengingat dampak dinamika harga minyak terhadap postur APBN teramat sensitif bila dibandingkan dengan nilai tukar rupiah.
"Setiap ICP naik US$1, defisit bertambah Rp6,8 triliun. Tapi kalau nilai tukar rupiah melemah Rp100, dampaknya ke defisit hanya sekitar Rp0,8 triliun. Jadi dampak ICP jauh lebih signifikan pengaruhnya ke APBN kami," tutur dari sumbernya.
Atas dasar pertimbangan itu, pada diskusi awal bersama legislatif, pihak pemerintah dan DPR menyetujui patokan ICP di RUU APBN 2027 berada di rentang US$70-95 per barel.
Rentang ini, menurut dari sumbernya, telah merepresentasikan situasi riil pasar minyak, termasuk opsi skenario terburuk bilamana harga kembali menembus level US$100 per barel seperti yang berlangsung di tahun 2026.
"Berarti artinya kami sudah antisipasi, siapkan jika di 2027 nanti ICP gerak lagi ke arah 95. Dan belajar dari pengalaman 2026, kami sudah antisipasi atau siapkan APBN kami untuk hadapi ICP sampai US$100 per barel, meski sekarang sudah turun lagi ICP di bawah US$80 per hari ini," tegasnya.