JAKARTA - Dari sumbernya menegaskan pihak pemerintah siap menanggung seluruh kewajiban pembayaran utang Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pelaksanaan pembayaran angsuran awal diproyeksikan mulai berjalan pada September 2026.
Dari sumbernya mengungkapkan bahwa total nilai pinjaman KDMP diperkirakan menembus kisaran Rp 240 triliun.
Anggaran tersebut bersumber dari penyaluran pinjaman kepada lebih dari 80.000 koperasi desa dengan besaran pembiayaan mendekati Rp 3 miliar pada tiap unit koperasi.
Dari sumbernya menjelaskan bahwa mekanisme pembiayaan tersebut mempunyai durasi tenor selama enam tahun.
Lewat jangka waktu tersebut, pihak pemerintah mengestimasi beban pembayaran pokok utang berada di angka Rp 40 triliunan saban tahunnya, belum termasuk beban bunga.
"Itu kan Rp 240 triliun kreditnya. Kira-kira setiap tahun itu di stretch ke 6 tahun kan. Jadi setiap tahun itu pokoknya jatuh Rp 40 triliunan, tambah bunga sedikit," ujar dari sumbernya dalam Media Briefing, Rabu (5/8/2026).
Walau demikian, dari sumbernya menilai bentuk dukungan APBN ini bakal menyumbangkan dampak positif jangka panjang untuk perekonomian desa.
Menurut keterangannya, hasil keuntungan usaha koperasi ke depan akan dirasakan warga melalui pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), sedangkan aset koperasi bakal tercatat sebagai kepunyaan desa.
"Nanti dari koperasi itu, keuntungannya, SHU ke warga desa. Terus aset-asetnya kalau enggak salah milik desa. Jadi, tidak rugi-rugi banget sih desanya, dan masyarakatnya," ujar dari sumbernya.
Dari sumbernya turut memastikan proses pembayaran angsuran perdana tidak bakal mengalami penundaan.
Pihak pemerintah berkomitmen untuk mengawali pemenuhan kewajiban utang KDMP pada September 2026 secara tepat waktu.
"Yang jelas kami pastikan cicilan pertama pemerintah di bulan September tidak akan molor," ujar dari sumbernya.