JAKARTA - Kementerian Keuangan menyatakan kesiapannya untuk mengambil alih porsi saham Kereta Cepat Indonesia China dengan mengalihkan kepemilikannya dari konsorsium BUMN menuju Special Mission Vehicle.
Keputusan penting ini disepakati oleh pimpinan kementerian bersama pihak BPI Danantara Indonesia.
Proses peralihan kepemilikan seluruh saham ini ditargetkan tuntas sepenuhnya pada pertengahan bulan September 2026.
Dari sumbernya menyebutkan bahwa pengelolaan saham proyek ini diarahkan kepada unit SMV Kementerian Keuangan guna menghindarkan APBN dari beban finansial langsung.
"Dialihkan ke Kemenkeu, diolah saya semuanya. Tetapi nanti kami akan pakai salah satu tangan SMV fiskal untuk mengelola. Kami kan punya banyak, ada SMI dan lain-lain. Jadi enggak langsung tanggung jawab APBN, walaupun diolah pemerintah," ujar dari sumbernya di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Rabu (5/8).
Lembaga SMV sendiri beroperasi sebagai badan khusus di bawah naungan Kementerian Keuangan guna menopang investasi serta pembiayaan pembangunan nasional.
Jajaran lembaga SMV tersebut meliputi PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, PT Sarana Multigriya Finansial, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Lembaga Manajemen Aset Negara, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, sampai Pusat Investasi Pemerintah.
Dari sumbernya menggarisbawahi bahwa pengalihan struktur kepemilikan ini tidak mengartikan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung dialihkan menjadi tanggung jawab APBN.
Pihaknya menilai lembaga SMV memiliki kekuatan modal finansial yang cukup untuk mengelola aset tersebut tanpa memerlukan dana tambahan dari APBN.
"SMV kan punya untung juga, jadi sebagian akan dibiarkan ke situ. Kira-kira begitu gambaran kasarnya," katanya.
Melalui skema baru ini, kepemilikan saham pihak Indonesia pada Kereta Cepat Indonesia China lepas dari konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia dan beralih penuh ke bawah pengelolaan SMV Kementerian Keuangan.
Sejauh ini, struktur kepemilikan 60 persen saham Kereta Cepat Indonesia China dipegang oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia yang terdiri atas PT Kereta Api Indonesia, PT Wijaya Karya, PT Jasa Marga, serta PT Perkebunan Nusantara.
Sementara itu, sisa 40 persen kepemilikan saham lainnya dikuasai oleh konsorsium asal China lewat Beijing Yawan HSR Co. Ltd.
Dari sumbernya mengonfirmasi bahwa penanganan perpindahan kepemilikan saham terus dipacu agar selesai pada pertengahan bulan September mendatang.
"Biasanya kan kami percepat, mungkin pertengahan September sudah akan clear," ujar dari sumbernya.