JAKARTA - Langkah mempererat kolaborasi antara pihak pemerintah dan Bank Indonesia (BI) terus ditingkatkan demi mengawal stabilitas ekonomi nasional sekaligus merawat momentum pertumbuhan saat menghadapi gejolak ekonomi global.
Pernyataan video yang diterima pada Rabu mengungkapkan keterangan dari sumbernya yang menyebutkan bahwa penyelarasan instrumen fiskal dan moneter amat dibutuhkan supaya pemerintah lebih efektif dalam mengantisipasi dinamika ekonomi dunia.
"Upaya tersebut tentu tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendirian. Diperlukan sinergi yang erat dengan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter agar kebijakan fiskal dan moneter dapat saling memperkuat," katanya.
Pemaparan dari sumbernya menunjukkan bahwa lanskap ekonomi global masih diwarnai konflik geopolitik, keterbelahan jalur perdagangan, dan ketidakpastian regulasi ekonomi yang diperkirakan membatasi pertumbuhan ekonomi dunia pada 2026 pada angka tiga persen.
Kendati begitu, rasa optimistis pemerintah tetap terjaga mengingat perekonomian domestik mempunyai tumpuan yang kokoh serta penyelarasan kebijakan yang kian erat bersama Bank Indonesia.
Ia memaparkan bahwa Bank Indonesia lewat Rapat Dewan Gubernur Juli 2026 menetapkan BI Rate tetap berada pada posisi 5,75 persen sebagai strategi bauran kebijakan guna menjaga ketahanan kurs rupiah dan menekan angka inflasi.
Bukan hanya berfokus pada stabilitas makroekonomi, pemerintah bersama BI juga memperkokoh dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), membuka akses permodalan yang lebih luas, serta mempercepat digitalisasi melalui perluasan transaksi ekonomi dan keuangan berbasis digital.
Pihak dari sumbernya menekankan bahwa sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, para pelaku usaha, hingga seluruh elemen masyarakat akan mampu mengamankan stabilitas ekonomi dan mendorong laju pembangunan menuju cita-cita Indonesia Emas 2045.