JAKARTA - Ukuran utama keberhasilan kebijakan fiskal dan moneter bukanlah seberapa besar negara berhasil menarik uang dari masyarakat, melainkan seberapa besar kebijakan tersebut mampu menjaga uang tetap berputar di dalam perekonomian rakyat.
Uang yang terus berputar akan menciptakan konsumsi, memperluas produksi, mendorong investasi, membuka lapangan kerja, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sebaliknya, ketika perputaran uang mulai melambat, denyut perekonomian ikut melemah.
Daya beli menurun, usaha kecil kehilangan pelanggan, investasi produktif tertunda, dan kesempatan kerja semakin menyempit.
Dalam kondisi seperti itu, pertumbuhan ekonomi mungkin masih terlihat baik di atas kertas, tetapi manfaatnya tidak lagi dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara menghadapi fenomena K-Shaped Economy, yaitu ketika pertumbuhan ekonomi tetap berlangsung, tetapi manfaatnya tidak lagi dinikmati secara merata.
Sebagian kelompok menikmati kenaikan nilai aset, peluang investasi, dan akses pembiayaan yang semakin luas.
Sebaliknya, banyak keluarga menghadapi kenaikan biaya hidup, melemahnya daya beli, serta ruang usaha yang semakin sempit.
Pertumbuhan tetap terjadi, tetapi bergerak ke dua arah yang berbeda.
Kontras tersebut sering tidak terlihat pada tingkat makro.
Produk domestik bruto dapat terus tumbuh, inflasi terkendali, investasi mengalir, bahkan penerimaan negara meningkat.
Namun pada tingkat mikro, pelaku usaha kecil mulai mengurangi persediaan karena permintaan melemah, kelas menengah menahan konsumsi, dan jutaan UMKM menghadapi perputaran usaha yang semakin lambat.
Statistik makro mampu menggambarkan kesehatan ekonomi nasional, tetapi belum tentu menangkap denyut ekonomi yang sesungguhnya berlangsung di pasar tradisional, warung makan, bengkel kecil, usaha rumahan, dan sentra-sentra UMKM, tempat jutaan keluarga Indonesia menggantungkan kehidupannya.
Ketika kondisi tersebut berlangsung dalam waktu yang panjang, yang melemah bukan hanya konsumsi, tetapi juga optimisme masyarakat.
Padahal optimisme merupakan modal ekonomi yang sama pentingnya dengan modal finansial.
Masyarakat yang kehilangan keyakinan akan cenderung menunda konsumsi, investasi, dan pengembangan usaha, sehingga memperlambat perputaran ekonomi secara keseluruhan.
Karena itu, K-Shaped Economy bukan sekadar menggambarkan kesenjangan pendapatan, tetapi mencerminkan perbedaan kemampuan masyarakat dalam memperhatikan aktivitas ekonominya.
Sebagian terus berkembang karena memiliki aset dan akses yang kuat, sementara sebagian lainnya semakin sulit menjaga perputaran ekonomi rumah tangganya.
Di titik inilah kebijakan fiskal dan moneter dituntut tidak hanya menjaga stabilitas makroekonomi, tetapi juga memastikan denyut ekonomi masyarakat tetap hidup.
Apabila K-Shaped Economy telah menjadi gejala yang dihadapi banyak negara, maka pertanyaan yang lebih mendasar bukan lagi bagaimana menjaga pertumbuhan ekonomi, melainkan bagaimana memastikan pertumbuhan tersebut tetap mengalir hingga ke lapisan masyarakat yang menjadi penggerak ekonomi sehari-hari.
Di sinilah muncul paradoks yang semakin relevan: ketika negara membutuhkan penerimaan yang lebih besar, masyarakat justru membutuhkan ruang yang lebih luas untuk terus memutar roda ekonominya.
Setiap negara membutuhkan penerimaan untuk menjalankan roda pemerintahan.
Pajak menjadi sumber utama pembiayaan pendidikan kesehatan, infrastruktur, dan berbagai layanan publik.
Karena itu, meningkatkan penerimaan negara merupakan tujuan yang wajar dalam pengelolaan fiskal.
Namun, dalam era K-Shaped Economy muncul pertanyaan yang semakin penting: apakah setiap tambahan penerimaan selalu memperkuat perekonomian, atau dalam kondisi tertentu justru mengurangi kemampuan masyarakat untuk terus memutar roda ekonominya?
Pertanyaan ini menjadi relevan ketika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga menurun dan dunia usaha menghadapi ketidakpastian.
Secara ekonomi, pajak memang mengurangi disposable income.
Dalam kondisi normal, pengurangan tersebut dapat diimbangi oleh manfaat pembangunan yang kembali kepada masyarakat Namun ketika kelompok berpenghasilan rendah dan kelas menengah sedang mengalami tekanan, setiap pengurangan likuiditas memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar.
Bagi pedagang kecil, petani, nelayan, pengemudi ojek, pekerja informal, dan pelaku UMKM, berkurangnya uang hari ini bukan sekadar mengurangi konsumsi, tetapi dapat berarti berkurangnya modal usaha, pembelian bahan baku, bahkan kemampuan mempertahankan tenaga kerja.
Di sinilah paradoks kebijakan muncul.
Negara membutuhkan ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai pembangunan, sementara masyarakat membutuhkan ruang bernapas agar aktivitas ekonominya tetap berjalan.
Persoalannya bukan memilih salah satu, melainkan menjaga keseimbangan agar kebutuhan fiskal tidak menghambat perputaran ekonomi yang justru menjadi sumber utama penerimaan negara.
Sebab uang yang berada di tangan masyarakat tidak pernah berhenti sebagai pendapatan individu, tetapi terus berputar menjadi belanja, upah, modal usaha, dan aktivitas ekonomi lainnya.
Ketika perputaran itu melambat, yang melemah bukan hanya konsumsi, tetapi juga seluruh rantai ekonomi yang menopang sektor riil.
Karena itu, keberhasilan kebijakan fiskal tidak cukup diukur dari besarnya penerimaan negara, tetapi juga dari kualitas penerimaan tersebut.
Penerimaan yang tumbuh seiring berkembangnya aktivitas ekonomi akan jauh lebih dibandingkan penerimaan yang diperoleh ketika kemampuan masyarakat untuk berproduksi dan berusaha justru melemah.
Pandangan ini bukan menempatkan pajak sebagai hambatan pembangunan, melainkan menegaskan bahwa desain perpajakan harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal negara dan kemampuan ekonomi masyarakat sebagai penggerak utama ekonomi domestik.
Paradoks ini menunjukkan bahwa keberhasilan fiskal tidak hanya ditentukan oleh kemampuan negara mengumpulkan penerimaan, tetapi juga oleh kebijaksanaan menjaga agar penerimaan tersebut tidak memutus perputaran ekonomi masyarakat.
Menariknya, sejumlah negara berhasil menemukan keseimbangan tersebut melalui kebijakan fiskal dan moneter yang saling memperkuat.
Pengalaman mereka memberikan pelajaran bahwa tujuan akhir kebijakan fiskal bukan sekadar mengumpulkan penerimaan, melainkan membangun ekonomi yang mampu menghasilkan penerimaan secara berkelanjutan.
Setiap negara memiliki sejarah, struktur ekonomi, dan karakter masyarakat yang berbeda.
Karena itu, tidak ada satu model kebijakan fiskal maupun moneter yang dapat diterapkan secara seragam.
Namun, pengalaman berbagai negara memperlihatkan satu benang merah yang sama: negara-negara yang berhasil membangun ekonomi jangka panjang memandang kebijakan fiskal bukan hanya sebagai instrumen penerimaan, tetapi juga sebagai instrumen menjaga aktivitas ekonomi masyarakat.
Jepang, misalnya, ketika menghadapi perlambatan ekonomi tidak semata-mata berfokus pada peningkatan penerimaan, tetapi berupaya menjaga konsumsi rumah tangga, melindungi pelaku usaha kecil, dan mempertahankan daya beli masyarakat.
Pendekatan serupa terlihat di Vietnam yang lebih dahulu memperbesar “kue ekonomi” melalui industrialisasi, ekspor, kemudahan berusaha, dan investasi, kemudian memperkuat kapasitas fiskalnya seiring pertumbuhan tersebut.
Korea Selatan pun menunjukkan pola yang sama.
Pada fase awal transformasi ekonominya, pemerintah lebih memprioritaskan peningkatan produktivitas, ekspor, investasi sumber daya manusia, dan penciptaan lapangan kerja daripada mengejar penerimaan pajak.
Ketika kapasitas ekonomi masyarakat tumbuh, ruang fiskal pemerintah meningkat secara alami.
Pandangan menarik bahkan datang dari dunia bisnis.
dari sumbernya pernah menyampaikan bahwa masyarakat pendapat rendah perlu memperoleh ruang fiskal yang lebih besar agar mampu memperbaiki kondisi ekonominya.
Terlepas dari berbagai perdebatan, gagasan tersebut mengingatkan bahwa kelompok berpendapatan rendah memiliki kecenderungan sangat tinggi untuk membelanjakan pendapatanya.
Setiap tambahan pendapatan yang tetap berbeda tangan mereka hampir selalu kembali berputar menjadi konsumsi, permintaan barang, dan aktivitas ekonomi baru.
Pelajaran penting lainnya adalah kemampuan mengintegrasikan kebijakan fiskal dan moneter.
Ketika pemerintah memberikan insentif kepada sektor produktif, otoritas moneter memastikan likuiditas tetap tersedia melalui pembiayaan yang mendukung investasi dan kegiatan usaha.
Fiskal dan moneter tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi bergerak dalam arah yang sama untuk memperkuat sektor riil.
Karena itu, keberhasilan suatu negara tidak ditentukan oleh besarnya tarif pajak atau rendahnya suku bunga semata, melainkan oleh kemampuan kedua instrumen tersebut menjaga agar ekonomi masyarakat terus tumbuh.
Indonesia tentu tidak perlu menyalin kebijakan negara lain.
Namun pengalaman internasional memberikan satu pelajaran yang konsisten: penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat bukanlah dua tujuan yang saling bertentangan.
Justru keduanya saling memperkuat ketika kebijakan fiskal dan moneter dirancang untuk menjaga perputaran ekonomi tetap hidup.
Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa keberhasilan fiskal tidak pernah ditentukan oleh satu tarif pajak atau satu kebijakan moneter tertentu.
Keberhasilannya lahir dari kemampuan negara menjaga keseimbangan antara kebutuhan penerimaan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Indonesia memerlukan penerimaan negara yang lebih besar, melainkan bagaimana penerimaan tersebut dibangun tanpa mengurangi kemampuan masyarakat untuk terus memutar roda ekonomi.
Dari sinilah muncul kebutuhan untuk menata ulang cara memandang kebijakan fiskal dan moneter.
Selama ini keberhasilan kebijakan fiskal lebih banyak diukur dari besarnya penerimaan negara, sementara keberhasilan kebijakan moneter dikaitkan dengan kemampuan menjaga inflasi, stabilitas nilai tukar, dan suku bunga.
Seluruh ukuran tersebut tetap penting sebagai fondasi stabilitas ekonomi.
Namun dalam era K-Shaped Economy, tantangan terbesar bukan lagi sekadar menjaga stabilitas makro, melainkan memastikan stabilitas tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi aktivitas ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Karena itu, fiskal dan moneter tidak lagi cukup dipahami sebagai dua instrumen yang bekerja sendiri-sendiri, tetapi sebagai satu kesatuan yang bertujuan menjaga sirkulasi ekonomi tetap hidup.
Ekonomi tidak tumbuh hanya karena negara berhasil mengumpulkan penerimaan yang lebih besar atau bank sentral menjaga inflasi tetap rendah, tetapi karena masyarakat terus bekerja, berusaha, memproduksi, mengonsumsi, dan menciptakan nilai tambah.
Setiap rupiah yang dibelanjakan masyarakat akan kembali menjadi pendapatan, omzet, upah, dan modal usaha yang terus menggerakkan perekonomian.
Sebaliknya, ketika perputaran tersebut melambat, konsumsi menurun, produksi berkurang, kesempatan kerja menyusut, dan perlambatan ekonomi semakin sulit dipulihkan.
Dalam perspektif ini, keberhasilan fiskal tidak cukup diukur dari besarnya uang yang masuk ke kas negara, tetapi juga dari kemampuan kebijakan menjaga uang tetap bergerak di dalam masyarakat.
Demikian pula keberhasilan moneter tidak cukup dinilai dari perubahan suku bunga, tetapi dari sejauh mana kebijakan tersebut memperluas akses pembiayaan bagi sektor produktif.
Ketika transmisi moneter berhenti di sektor keuangan dan tidak menjangkau pelaku usaha, efektivitasnya ikut melemah.
Cara pandang tersebut sekaligus mengubah hubungan antara negara dan masyarakat.
Negara membutuhkan masyarakat yang produktif untuk memperoleh penerimaan yang berkelanjutan, sementara masyarakat membutuhkan negara yang mampu menciptakan iklim usaha yang sehat.
Dengan demikian orientasi kebijakan bergeser dari revenue-oriented policy menuju economic circulation-oriented policy.
Fokusnya bukan lagi sekadar meningkatkan penerimaan negara tetapi memastikan aktivitas ekonomi masyarakat terus berkembang sehingga penerimaan negara meningkat sebagai konsekuensi alami dari pertumbuhan tersebut.
Dalam persepektif ini, kelompok berpendapatan rendah dan kelas menengah menjadi perhatian utama karena merekalah penggerak terbesar perputaran ekonomi domestik.
Menata ulang kebijakan fiskal dan moneter pada akhirnya bukanlah tentang memilih antara kepentingan negara atau kepentingan masyarakat.
Keduanya saling menguatkan.
Negara yang mampu menjaga sirkulasi ekonomi masyarakat akan memperoleh penerimaan yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Tantangannya kini bukan lagi mengapa perspektif ini penting, tetapi bagaimana menerjemahkan menjadi kebijakan yang benar-benar menjaga perputaran ekonomi rakyat, bukan sekadar mengelola angka-angka makro.
Menata ulang perspektif merupakan langkah awal.
Nilainya baru terasa ketika diterjemahkan ke dalam kebijakan yang menjawab persoalan nyata.
Indonesia tidak membutuhkan perubahan yang revolusioner, tetapi kebijakan yang lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi masyarakat.
Tantangannya bukan sekadar meningkatkan penerimaan negara atau menjaga stabilitas moneter, melainkan memastikan setiap kebijakan memperkuat kemampuan masyarakat untuk terus menciptakan aktivitas ekonomi.
Langkah pertama adalah menjadikan perputaran ekonomi masyarakat sebagai salah satu indikator keberhasilan kebijakan fiskal.
Selama ini ukuran keberhasilan lebih banyak bertumpu pada pertumbuhan penerimaan, kepatuhan pajak, dan pengendalian defisit.
Seluruh indikator tersebut tetap penting, tetapi perlu dilengkapi dengan ukuran yang menunjukkan apakah kebijakan benar-benar memperkuat usaha mikro, daya beli kelas menengah, keberlanjutan usaha rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan aktivitas ekonomi lokal.
Langkah kedua adalah menempatkan kemampuan ekonomi sebelum kemampuan administrasi.
Perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan tetap diperlukan, tetapi harus berjalan seiring dengan kemampuan ekonomi masyarakat.
Prinsip yang sama berlaku pada kebijakan moneter.
Perubahan suku bunga hanya akan bermakna apabila likuiditas benar-benar mengalir hingga ke sektor produktif.
Selama UMKM, petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil masih kesulitan memperoleh pembiayaan, efektivitas kebijakan moneter belum sepenuhnya tercapai.
Selanjutnya, kebijakan fiskal dan moneter perlu diarahkan kepada sektor-sektor yang memiliki daya ungkit tinggi, seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, UMKM, ekonomi kreatif, dan sektor padat karya.
Pada saat yang sama, kualitas belanja negara harus terus ditingkatkan agar setiap rupiah penerimaan kembali kepada masyarakat dalam bentuk infrastruktur produktif, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta dukungan terhadap inovasi.
Dengan demikian, yang dibangun bukan hanya fiscal capacity, tetapi juga fiscal productivity.
Pada akhirnya, membangun kebijakan fiskal dan moneter bukan sekadar menyusun instrumen ekonomi, tetapi membangun kepercayaan masyarakat.
Ketika masyarakat percaya bahwa setiap kebijakan memberi ruang bagi mereka untuk bekerja, berusaha, dan membangun masa depan keluarganya, kebijakan ekonomi tidak lagi sekadar berfungsi teknis, tetapi menjadi fondasi tumbuhnya optimisme nasional.
Seluruh agenda tersebut bermuara pada satu tujuan, yaitu menjaga agar roda ekonomi masyarakat tidak pernah berhenti berputar.
Sebab negara yang kuat bukan hanya ditopang oleh APBN yang sehat, tetapi juga oleh jutaan keluarga yang setiap hari mampu bekerja, berusaha, dan membangun kehidupan yang lebih baik.
Ketika perputaran ekonomi tetap hidup, sesungguhnya negara sedang membangun sumber penerimaan yang paling berkelanjutan.
Sejarah menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil membangun perekonomiannya bukanlah negara yang sekadar mampu mengumpulkan penerimaan besar atau menjaga inflasi tetap rendah.
Keberhasilan mereka lahir dari kemampuan memahami denyut ekonomi masyarakat dan menyesuaikan kebijakan fiskal serta moneter agar sejalan dengan kebutuhan pembangunan.
Indonesia memiliki modal yang sangat besar: jumlah penduduk, kelas menengah yang terus berkembang, jutaan pelaku UMKM, kekayaan sumber daya alam, dan bonus demografi.
Namun seluruh potensi tersebut hanya akan menjadi angka statistik apabila tidak didukung oleh kebijakan yang mampu menjaga aktivitas ekonomi masyarakat tetap bergerak.
Di tengah ketidakpastian global, tantangan terbesar bukan sekadar menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan pertumbuhan itu benar-benar hidup di tengah masyarakat.
Karena itu, fiskal dan moneter tidak boleh lagi dipandang sebagai dua agenda yang berjalan sendiri-sendiri.
Fiskal yang sehat membutuhkan masyarakat yang produktif, sementara moneter yang efektif membutuhkan sektor riil yang terus bergerak.
Pajak harus dipahami bukan sekadar sumber penerimaan negara, tetapi bagian dari ekosistem pembangunan yang memperkuat produktivitas, dunia usaha, dan kesempatan kerja.
Demikian pula kebijakan moneter harus memastikan likuiditas mengalir hingga kepada sektor-sektor yang menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak ditentukan oleh besarnya uang yang masuk ke kas negara, tetapi oleh kemampuan negara menciptakan ruang bagi masyarakat untuk bekerja berusaha, berinnovasi, dan membangun masa depan yang lebih baik.
Ketika ruang itu semakin luas, penerimaan negara akan tumbuh secara alami karena ekonomi masyarakat juga tumbuh dengan sehat.
Negara yang berhasil mengelola kebijakan fiskal dan moneternya bukanlah negara yang paling cepat menarik uang dari masyarakat, melainkan negara yang paling bijaksana menjaga agar uang tetap berputar di tangan mereka yang paling membutuhkannya.
Sebab ketika masyarakat pada lapisan ekonomi bawah memiliki ruang untuk bekerja, berusaha, dan menghidupi keluarganya dengan bermartabat, saat itulah fiskal dan moneter tidak lagi sekadar menjadi instrumen ekonomi, tetapi menjadi jalan menuju kesejahteraan yang berkeadilan.
Dan di situlah kami kembali pada gagasan utama tulisan ini.
Ukuran utama keberhasilan kebijakan fiskal dan moneter bukanlah seberapa besar negara berhasil menarik uang dari masyarakat melainkan seberapa besar kebijakan tersebut mampu menjaga uang tetap berputar di dalam perekonomian rakyat.
Ketika perputaran itu tetap hidup, masyarakat memperoleh harapan, dunia usaha memperoleh ruang untuk bertumbuh, dan negara memperoleh fondasi penerimaan yang paling kokoh: perekonomian yang sehat, produktif, dan berkelanjutan.