JAKARTA - Pemerintah telah menyusun skenario kerja yang adaptif guna menghadapi dinamika pada bulan-bulan penutup tahun ini, selaras dengan penerapan kebijakan fiskal dan moneter untuk memacu pertumbuhan ekonomi dua digit, membatasi laju inflasi, menstabilkan nilai tukar, serta menjamin keseimbangan makro.
Saat digelarnya temu pers resmi pemerintah untuk periode Juli 2026 pada 3 Agustus malam, para awak media menanyakan skenario pemerintah dalam mengakselerasi pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas pasar.
Menanggapi pertanyaan tersebut, pernyataan dari sumbernya menyebutkan bahwa capaian pertumbuhan pada paruh pertama tahun ini tercatat di angka 8,18%.
Untuk mengamankan target pertumbuhan dua digit di akhir tahun, tantangan yang mesti diselesaikan pada semester kedua 2026 terbilang sangat besar.
"Menindaklanjuti pertemuan rutin bulan Juni antara Pemerintah dan pemerintah daerah, Pemerintah mengeluarkan Resolusi No. 180 tertanggal 18 Juli 2026, yang menyelaraskan solusi yang sesuai dengan berbagai skenario, memungkinkan fleksibilitas dalam pengelolaan ekonomi jika terjadi fluktuasi menjelang akhir tahun," kata pernyataan dari sumbernya.
Menjelaskan poin spesifik pada kebijakan fiskal, pernyataan dari sumbernya menekankan bahwa pendekatan ekspansif tetap dipertahankan pada sektor-sektor prioritas.
Kebijakan penundaan tenggat pembayaran PPN, PPh badan, PPh perorangan, hingga biaya sewa tanah bagi masyarakat dan dunia usaha terus diteruskan guna memberikan fleksibilitas modal.
Di sisi lain, aturan seputar pajak komoditas bensin dan avtur disesuaikan secara fleksibel merespons dinamika harga global.
"Dan khususnya, kami juga banyak berbicara tentang investasi publik - pilar penting dalam pertumbuhan," kata penuturan dari sumbernya, sembari menginformasikan bahwa pemerintah telah menuntaskan pembagian alokasi kenaikan pendapatan anggaran pusat tahun 2025 serta alokasi modal investasi publik jangka menengah 2026-2030.
Poin penting lainnya dalam aspek keuangan tahun 2026 yakni pemenuhan kenaikan gaji pokok.
"Sektor keuangan telah berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk sepenuhnya mempersiapkan sumber daya guna melaksanakan peningkatan gaji pokok untuk tahun 2026," kata penuturan dari sumbernya.
Menurut penuturan dari sumbernya, pemerintah mematok perolehan pendapatan negara tahun 2026 mengalami kenaikan minimal 10% dibanding tahun sebelumnya.
Memberikan penjelasan tambahan mengenai aspek moneter, penuturan dari sumbernya mengungkapkan bahwa berbagai cara dan instrumen telah dikerahkan guna mengalirkan likuiditas ke sektor riil sembari menjaga stabilitas sistem keuangan.
Dalam ranah penyaluran kredit, petunjuk operasional telah diterbitkan bagi perbankan komersial guna mendukung pengerjaan 18 proyek infrastruktur vital.
"Kami juga telah menyesuaikan rasio maksimum modal jangka pendek untuk pinjaman jangka menengah dan panjang menjadi 30% hingga 40%, sehingga menciptakan lebih banyak ruang untuk memberikan kredit tidak hanya jangka pendek tetapi juga jangka menengah dan panjang untuk proyek-proyek nasional atau lokal yang penting," kata penuturan dari sumbernya.
Terkait kerja sama antar lini kebijakan, penuturan dari sumbernya menilai koordinasi telah terjalin secara cepat dan serasi.
"Baru-baru ini, pada tanggal 30 Juli, Bank Negara Vietnam menyesuaikan rasio deposito Kas Negara dari 20% menjadi 50% untuk menciptakan lebih banyak ruang bagi bank komersial dalam memberikan kredit, dan kebijakan ini akan diterapkan selama dua tahun, mulai 1 Agustus tahun ini hingga 31 Juli 2028," kata penuturan dari sumbernya.
Selain itu, lembaga perbankan negara diminta mengambil peran terdepan dalam menyediakan paket pinjaman bersuku bunga rendah bagi usaha kecil dan sektor prioritas.
Empat bank BUMN tercatat sudah mendaftarkan alokasi dana untuk program kredit khusus tersebut.
"Dengan solusi yang tersinkronisasi seperti itu, per tanggal 29 Juli, total kredit yang beredar untuk perekonomian mencapai 20,15 juta miliar VND, meningkat 8,38% dibandingkan akhir tahun lalu. Struktur ini terus berfokus pada sektor-sektor prioritas dan penggerak ekonomi, sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan arahan Perdana Menteri," tegas penuturan dari sumbernya.
Langkah pengawasan terhadap kondisi ekonomi domestik maupun global akan terus diperketat agar kebijakan moneter dan fiskal tetap selaras dalam mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
"Kami akan memantau pertumbuhan kredit dan, khususnya, implementasi paket dan program kredit yang tepat sasaran untuk memberikan solusi tepat waktu," kata penuturan dari sumbernya.