JAKARTA - Pemerintah merancang skenario operasional yang tanggap demi merespons fluktuasi pada paruh kedua tahun ini, sembari menjalankan kombinasi kebijakan fiskal serta moneter guna memicu pertumbuhan ekonomi hingga dua digit, menekan inflasi, menjaga kestabilan kurs mata uang, serta menjamin keseimbangan indikator utama ekonomi.
Pada kesempatan konferensi pers rutin yang diselenggarakan pada malam tanggal 3 Agustus, kalangan wartawan mengajukan pertanyaan kepada pimpinan acara mengenai strategi yang disiapkan pemerintah untuk memacu pertumbuhan pesat, mengendalikan laju inflasi, dan menjaga stabilitas nilai tukar secara bersamaan.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan dari sumbernya menerangkan bahwasanya realisasi pertumbuhan ekonomi pada semester pertama tahun ini berhasil menembus 8,18%.
Demi mempertahankan ritme pertumbuhan dua digit hingga akhir tahun, beban kerja pada enam bulan tersisa di tahun 2026 tergolong amat besar.
"Menindaklanjuti pertemuan rutin bulan Juni antara Pemerintah dan pemerintah daerah, Pemerintah mengeluarkan Resolusi No. 180 tertanggal 18 Juli 2026, yang menyelaraskan solusi yang sesuai dengan berbagai skenario, memungkinkan fleksibilitas dalam pengelolaan ekonomi jika terjadi fluktuasi menjelang akhir tahun," kata perwakilan dari sumbernya.
Mengenai rincian kebijakan fiskal, perwakilan dari sumbernya menegaskan bahwa langkah fiskal ekspansif tetap digulirkan dengan memprioritaskan sektor-sektor krusial.
Pada saat yang sama, kebijakan perpanjangan batas waktu pembayaran PPN, pajak penghasilan badan, pajak penghasilan perorangan, hingga sewa tanah bagi pelaku usaha dan warga dijalankan demi menyediakan sokongan dana yang lebih memadai.
Di samping itu, sejumlah regulasi terkait pajak bahan bakar minyak dan avtur bakal disesuaikan secara dinamis guna mengikuti pergerakan harga internasional.
"Dan khususnya, kami juga banyak berbicara tentang investasi publik - pilar penting dalam pertumbuhan," kata perwakilan dari sumbernya, seraya menambahkan bahwa pihak pemerintah baru saja merampungkan alokasi penambahan penerimaan anggaran pusat tahun 2025 serta alokasi modal investasi publik jangka menengah periode 2026-2030 kepada kementerian, wilayah, dan proyek target agar segera terealisasi.
Salah satu fokus utama dalam arah kebijakan keuangan tahun 2026 mencakup kenaikan gaji pokok.
"Sektor keuangan telah berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk sepenuhnya mempersiapkan sumber daya guna melaksanakan peningkatan gaji pokok untuk tahun 2026," kata perwakilan dari sumbernya.
Berdasarkan pemaparan perwakilan dari sumbernya, pihak pemerintah menetapkan target agar penerimaan kas negara pada tahun 2026 mampu tumbuh setidaknya 10% dibanding capaian tahun 2025.
Mengenai aspek kebijakan moneter beserta keterkaitannya dengan fiskal, perwakilan dari sumbernya menjelaskan bahwa otoritas moneter telah meluncurkan berbagai instrumen penyaluran modal ke sektor ekonomi dengan tetap memprioritaskan stabilitas makro dan keamanan lembaga keuangan.
Dari segi pembiayaan kredit, arahan khusus telah diterbitkan kepada perbankan guna mengucurkan pinjaman bagi proyek-proyek strategis, utamanya 18 proyek infrastruktur berskala masif yang berdampak luas.
"Kami juga telah menyesuaikan rasio maksimum modal jangka pendek untuk pinjaman jangka menengah dan panjang menjadi 30% hingga 40%, sehingga menciptakan lebih banyak ruang untuk memberikan kredit tidak hanya jangka pendek tetapi juga jangka menengah dan panjang untuk proyek-proyek nasional atau lokal yang penting," kata perwakilan dari sumbernya.
Mengenai penyelarasan antar kebijakan, perwakilan dari sumbernya menilai koordinasi telah berjalan secara padu, sigap, dan lancar.
"Baru-baru ini, pada tanggal 30 Juli, Bank Negara Vietnam menyesuaikan rasio deposito Kas Negara dari 20% menjadi 50% untuk menciptakan lebih banyak ruang bagi bank komersial dalam memberikan kredit, dan kebijakan ini akan diterapkan selama dua tahun, mulai 1 Agustus tahun ini hingga 31 Juli 2028," kata perwakilan dari sumbernya.
Langkah ini disusul dengan dorongan kepada bank-bank BUMN agar memelopori pengalokasian dana pinjaman khusus dan pemangkasan suku bunga bagi UMKM serta sektor prioritas.
Sebanyak empat bank milik negara telah mendaftarkan komitmen dana dalam paket pinjaman khusus tersebut.
"Dengan solusi yang tersinkronisasi seperti itu, per tanggal 29 Juli, total kredit yang beredar untuk perekonomian mencapai 20,15 juta miliar VND, meningkat 8,38% dibandingkan akhir tahun lalu. Struktur ini terus berfokus pada sektor-sektor prioritas dan penggerak ekonomi, sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan arahan Perdana Menteri," tegas perwakilan dari sumbernya.
Ke depannya, pemantauan dinamika ekonomi akan terus dilakukan agar kebijakan moneter dapat dikelola secara proaktif dan fleksibel.
"Kami akan memantau pertumbuhan kredit dan, khususnya, implementasi paket dan program kredit yang tepat sasaran untuk memberikan solusi tepat waktu," kata perwakilan dari sumbernya.