JAKARTA - Daya tahan anggaran negara Indonesia sangat bergantung pada kecakapan pemerintah dalam mengantisipasi beragam gejolak ekonomi dunia, mulai dari pergeseran geopolitik, fluktuasi kurs mata uang, laju inflasi, hingga lesunya perekonomian internasional yang memengaruhi kas negara.
Pernyataan ini diutarakan oleh pengajar perguruan tinggi dari sumbernya, ketika menyampaikan uraian utama dalam agenda TAXCUSSION 2026 yang mengusung topik “Indonesia’s Fiscal Resilience: Testing Policy Response Under Global Economic Pressure” di Jakarta, Sabtu (11/7/2026).
dari sumbernya menyebutkan bahwa materi dalam ajang tersebut amat sesuai dengan realitas ekonomi dunia yang sedang diterpa banyak rintangan.
Menurut pengamatannya, dinamika global tersebut secara langsung ataupun tak langsung memengaruhi daya tahan anggaran nasional.
"Berbagai tantangan global tersebut menjadi ujian bagi pemerintah Indonesia dalam menjaga ketahanan fiskal, terutama dari sisi penerimaan pajak," ujarnya.
Ia memaparkan bahwa pada situasi demikian, otoritas diwajibkan sanggup menyusun garis kebijakan anggaran yang fleksibel guna memelihara stabilitas finansial seraya menjamin kecukupan pemasukan kas negara.
Dalam pemaparannya, dari sumbernya turut menggarisbawahi urgensi pembahasan seputar kontribusi pajak sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Berdasarkan analisisnya, lini UMKM memberikan sumbangan yang amat signifikan bagi perekonomian dalam negeri, meski proses penggalian potensi pajaknya masih menemui hambatan.
Oleh sebab itu, ia menganggap regulasi perpajakan bagi pelaku UMKM mesti ditinjau secara berkala supaya sanggup mendongkrak tingkat kepatuhan tanpa menekan perkembangan bisnis yang menjadi tumpuan ekonomi nasional.
Lebih jauh, dari sumbernya menggarisbawahi bahwa tata kelola fiskal tak sepatutnya dinilai sebatas alat untuk memenuhi target pendapatan kas negara.
Di matanya, instrumen fiskal mengemban peran yang jauh lebih luas, yakni merawat keseimbangan makroekonomi, memacu pertumbuhan yang berkesinambungan, serta menciptakan pemerataan kemakmuran warga.
"Kebijakan fiskal bukan sekadar berorientasi pada penerimaan negara, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan," katanya.
Lewat perhelatan Taxcussion 2026, dari sumbernya mendambakan kemunculan bermacam pemikiran inovatif dari para pakar, pelaku usaha, serta birokrasi yang mampu menjadi bahan masukan dalam memperkokoh struktur fiskal Indonesia di tengah rumitnya tantangan global.