PALEMBANG - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di wilayah Sumatera Selatan hingga penghujung semester I 2026 mencatatkan tren yang menggembirakan.
Penerimaan negara dilaporkan mencapai Rp7,95 triliun, didorong oleh penguatan setoran perpajakan, khususnya dari industri kelapa sawit yang kembali memegang peran sebagai penopang utama pendapatan negara.
Berdasarkan data Kantor Wilayah DJPb Sumatera Selatan, akumulasi pendapatan negara sampai akhir Juni 2026 berhasil menyentuh 40,19 persen dari target APBN atau tumbuh 17,87 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.
Pejabat dari sumbernya menerangkan, lonjakan tersebut bersumber dari membaiknya kinerja setoran pajak di beragam lapangan usaha.
"Hingga akhir Juni 2026, pendapatan negara di Sumatera Selatan mencapai Rp7,95 triliun atau 40,19 persen dari target APBN, tumbuh 17,87 persen secara tahunan. Pertumbuhan ini didorong oleh kinerja penerimaan pajak yang terus membaik," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (29/7/2026).
Pencapaian setoran pajak di Sumatera Selatan per Juni 2026 menembus Rp6,095 triliun, atau 35,98 persen dari target APBN.
Realisasi tersebut mengalami kenaikan 18,05 persen dari pencapaian pada kurun waktu yang sama di tahun sebelumnya.
Pejabat dari sumbernya menyebutkan, peningkatan ini utamanya berasal dari Pajak Pertambahan Nilai bidang administrasi pemerintah serta Pajak Penghasilan Badan.
Di antara berbagai bidang usaha, industri kelapa sawit tampil sebagai penyumbang terbesar untuk pos PPh Badan.
Posisi selanjutnya disusul oleh industri perbankan konvensional serta sektor pengolahan karet remah.
Kondisi ini membuktikan bahwa industri kelapa sawit tetap menjadi fondasi utama roda ekonomi Sumatera Selatan sekaligus sumber penting pendapatan kas negara.
Di sisi berbeda, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai justru mencatatkan koreksi.
Hingga Juni 2026, perolehannya bertahan di angka Rp205,37 miliar atau 55,27 persen dari target, menyusut 20,08 persen dibandingkan tahun lalu.
Kemunduran ini disebabkan oleh melemahnya penerimaan Bea Keluar akibat turunnya volume pengiriman crude palm oil beserta produk derivatifnya.
Berbanding terbalik dengan kepabeanan, Penerimaan Negara Bukan Pajak malah membukukan tren positif.
Realisasinya menembus Rp1,65 triliun atau 66,76 persen dari target APBN, melesat 24,55 persen secara tahunan.
Adapun penyaluran belanja negara di Sumatera Selatan telah menyentuh Rp19,01 triliun atau 49,92 persen dari total plafon anggaran.
Realisasi pengeluaran pemerintah pusat menjadi salah satu komponen yang mencatatkan lonjakan cukup tinggi.
Per Juni 2026, angkanya mencapai Rp7,14 triliun atau 47,43 persen dari alokasi, menanjak 32,58 persen dibanding periode tahun lalu.
Pertumbuhan ini dipicu oleh penyesuaian gaji pokok aparatur sipil negara, perekrutan formasi PPPK, percepatan penyaluran belanja barang, hingga penguatan belanja modal.
Sementara itu, kucuran Transfer ke Daerah mencapai Rp11,88 triliun atau 51,55 persen dari alokasi.
Meski begitu, realisasi penyaluran TKD mengalami penurunan 18,33 persen imbas berkurangnya alokasi transfer dalam struktur APBN 2026.
Pejabat dari sumbernya menganggap deretan indikator perekonomian daerah masih memperlihatkan kondisi yang kokoh.
Tingkat inflasi di Sumatera Selatan pada Juni 2026 berada pada posisi 2,89 persen secara tahunan dan masih dalam batas kendali target pemerintah.
Sikap optimis warga juga terjaga tinggi dengan Indeks Keyakinan Konsumen berada di level 129,9.
Tingkat kemampuan belanja warga pun dinilai terus terjaga, yang tercermin dari pertumbuhan PPN tanpa restitusi sebesar 18,3 persen, maraknya impor bahan baku serta barang modal, dan pertumbuhan kredit investasi yang menyentuh 18,49 persen per Mei 2026.
Sektor agraris turut memperlihatkan capaian positif melalui Nilai Tukar Petani yang berada pada angka 149,39, salah satu capaian tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Di arena perdagangan internasional, Sumatera Selatan masih menorehkan surplus neraca perdagangan mencapai 2,17 miliar dolar AS per Juni 2026.
Capaian ekspor menembus 2,81 miliar dolar AS, didominasi komoditas batu bara, karet, dan pulp, sedangkan angka impor berada pada posisi 638,71 juta dolar AS, khususnya untuk mesin, pupuk, serta pompa.
Walau surplus perdagangan sedikit menurun imbas pelemahan ekspor, pejabat dari sumbernya memastikan stabilitas kondisi fiskal Sumatera Selatan tetap terjaga kuat.
"Kementerian Keuangan melalui sinergi DJPb, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara akan terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal, mengoptimalkan penerimaan negara, dan meningkatkan efektivitas belanja pemerintah," pungkasnya.