JAKARTA - Kombinasi langkah fiskal serta moneter dianggap wajib dilaksanakan secara terhitung supaya sanggup merawat kestabilan finansial tanpa menghadirkan tekanan terhadap likuiditas perbankan.
Pakar ekonomi dari sumbernya memperingatkan bahwasanya efektivitas kolaborasi kedua kebijakan tersebut tidak cukup dinilai dari seberapa besar tindakan pemerintah, melainkan dari efeknya terhadap laju inflasi, likuiditas, serta ketahanan pasar.
Sesuai pemaparannya, alat fiskal mampu mengambil peran menyokong peredaman fluktuasi nilai tukar rupiah lewat tata kelola dana pemerintah yang makin optimal serta memelihara keyakinan para pemodal.
Disamping itu turut menopang likuiditas pada sektor pasar uang.
Melalui skema ini, beban terhadap mata uang rupiah tidak seutuhnya wajib diselesaikan lewat tindakan intervensi Bank Indonesia.
"Instrumen fiskal memang dapat membantu meredam volatilitas nilai tukar dengan memperbaiki pengelolaan kas pemerintah, menjaga kepercayaan investor, dan mendukung likuiditas di pasar keuangan sehingga tekanan terhadap rupiah tidak sepenuhnya harus ditangani melalui intervensi Bank Indonesia," ujar pakar tersebut kepada dari sumbernya pada Selasa (28/7/2026).
Kendati demikian, dia beranggapan keberhasilan kebijakan tersebut mempunyai batasan.
Bila penempatan modal pemerintah pada sistem keuangan dieksekusi dalam besaran terlampau masif atau berdurasi terlalu lama, keadaan tersebut justru mampu menurunkan efisiensi likuiditas pada pasar.
"Jika penempatan dana pemerintah berlangsung terlalu besar atau terlalu lama, likuiditas bisa menjadi kurang efisien dan Bank Indonesia justru perlu melakukan operasi moneter tambahan untuk menyerap kelebihan uang beredar," ujarnya.
Melalui pertimbangan pakar itu, tindakan tersebut berpotensi menaikkan beban pengelolaan likuiditas pada sektor moneter.
Efeknya dapat terdistribusi ke sektor perbankan lewat melambungnya beban dana yang pada akhirnya berisiko memperlambat penyaluran pinjaman bagi sektor usaha ataupun publik.
"Kondisi itu meningkatkan biaya likuiditas dan berpotensi memperlambat pertumbuhan kredit," katanya.
Oleh sebab itu, pakar dari sumbernya menegaskan integrasi fiskal dan moneter wajib difokuskan demi memelihara keseimbangan antara kestabilan makroekonomi serta peran penyalur perbankan.
Beradasarkan pandangannya, kolaborasi dua arah kebijakan tersebut semestinya tidak menghadirkan beban baru bagi ekosistem keuangan.
"Keberhasilan koordinasi fiskal dan moneter seharusnya diukur dari dampaknya terhadap inflasi, likuiditas, dan stabilitas pasar, bukan dari besarnya dana yang ditempatkan," ujar pakar tersebut.
Dia menambahkan, keterpaduan yang terhitung bakal mengokohkan stabilitas kurs, memelihara keyakinan pemodal, sekaligus menjamin likuiditas perbankan tetap tercukupi untuk menopang pertumbuhan pembiayaan dan dinamika perekonomian.