JAKARTA - Pemerintah resmi merilis program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan jangka waktu cicilan mencapai 40 tahun. Suku bunga untuk program ini dipatok tetap sepanjang masa pinjaman, yaitu sebesar 5 persen bagi rumah tapak dan 6 persen bagi rumah susun.
Penerapan skema baru ini membuat para debitur terhindar dari dampak naik turunnya suku bunga pasar selama masa angsuran berjalan. “Ada target besar yang harus kami capai. Karena itu diperlukan terobosan dan inovasi. Perpanjangan masa tenor ini merupakan salah satu upaya agar masyarakat semakin mudah memiliki rumah,” tutur Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Senin (29/6/2026).
Melalui kebijakan teranyar ini, nilai angsuran bulanan rumah subsidi diproyeksikan dapat dipangkas menjadi berkisar Rp500.000 hingga Rp700.000 saja. Penyelenggara berharap penambahan durasi kredit ini dapat memperlebar kesempatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memperoleh hunian pertama mereka. Jangka waktu yang lebih lama otomatis mendongkrak daya beli masyarakat sehingga kian banyak calon konsumen yang dapat lolos kriteria pembiayaan bank.
“Semakin panjang masa cicilan, semakin ringan angsuran yang harus dibayar setiap bulan. Dengan begitu, masyarakat yang selama ini belum memenuhi persyaratan kemampuan bayar perbankan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan rumah subsidi,” ujarnya. Sistem ini diklaim membuka kesempatan bagi pekerja yang berpendapatan di kisaran Rp2,8 juta per bulan untuk mengamankan rumah subsidi.
Di sisi lain, realisasi penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sepanjang tahun 2026 telah mencatatkan hasil positif. Hingga tanggal 23 Juni, tercatat 81.286 unit hunian sudah selesai disalurkan dan ada 21.735 unit lain yang sedang berada dalam proses akad kredit, sehingga total capaian FLPP kini menyentuh 103.003 unit rumah.
Guna mengejar target pembangunan sebanyak 350.000 unit hunian sampai akhir tahun 2026, sejumlah langkah taktis akselerasi kini mulai dijalankan. Pada aspek permintaan, kerja sama dijalin bersama kementerian, lembaga, pemda, komunitas, organisasi profesi, hingga serikat pekerja lewat kegiatan sosialisasi, promosi digital, serta kampanye masif bersama perbankan dan developer.
Sementara pada aspek penawaran, koordinasi bersama asosiasi pengembang kian ditingkatkan. Sinkronisasi data antara kebutuhan dan ketersediaan stok rumah juga diperkuat agar distribusi bantuan subsidi ini bisa berjalan lebih cepat sekaligus tepat sasaran. Berbagai upaya ini diyakini mampu memperluas jangkauan masyarakat untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, murah, dan berkualitas.