JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa penguatan fiskal daerah merupakan instrumen krusial dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penjelasan tersebut disampaikan Purbaya dalam Rapat Kerja Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 pada Senin, 22 Juni 2026.
Purbaya memaparkan bahwa perekonomian Indonesia tetap memiliki daya tahan kokoh di tengah ketidakpastian global yang mulai mereda. Pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I 2026 tercatat mencapai 5,61%, dengan inflasi yang terkendali pada level rendah, serta neraca perdagangan yang berhasil membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut sampai April 2026. Selain itu, cadangan devisa memadai, kredit tumbuh dua digit, dan sektor manufaktur terus ekspansif.
“Hal ini mengindikasikan market confidence meningkat. Dengan peluang perdamaian AS dan Iran yang terbuka, diharapkan akan semakin meningkatkan stabilitas nilai tukar, cost of fund semakin kompetitif, investasi menguat dan pada akhirnya momentum pertumbuhan dapat terus diperkuat,” jelas Purbaya melalui keterangan tertulis.
Melalui KEM-PPKF 2027, pemerintah memastikan penguatan sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara guna menyokong agenda pembangunan. Pemerintah pun mendorong efektivitas perlindungan sosial serta fleksibilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Langkah ini dirancang demi mendongkrak kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah.
“Penguatan kebijakan fiskal ke daerah difokuskan pada upaya optimalisasi pendapatan, penguatan belanja yang berkualitas, dan mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif,” kata Menkeu.
Demi memastikan kebijakan ini berjalan berkesinambungan, pemerintah memperkokoh kerangka Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) lewat reformasi tata kelola dan standardisasi proses bisnis transfer ke daerah. Sinergi fiskal ini juga diperkuat melalui penyusunan KEM-PPKF regional.
Di sisi lain, monitoring dan evaluasi yang terintegrasi serta manajemen risiko fiskal daerah terus ditingkatkan untuk menjaga stabilitas ke depan.
Dengan fondasi ekonomi kokoh dan disiplin fiskal yang terjaga, pemerintah optimistis ekonomi Indonesia pada tahun 2027 akan tumbuh lebih inklusif. Purbaya menegaskan komitmen pemerintah untuk mengaktifkan seluruh mesin pertumbuhan ekonomi di pusat maupun daerah.
Menkeu menyatakan bahwa pemerintah tidak lagi sekadar mengandalkan sektor nasional, tetapi mengoptimalkan kontribusi daerah melalui kebijakan fiskal produktif.
Alokasi fiskal bagi daerah pada tahun depan diperkirakan mengalami peningkatan melalui penyediaan tambahan ruang fiskal sekitar Rp40 triliun hingga Rp90 triliun, disesuaikan dengan kondisi APBN. "Ruang untuk daerah terbuka. Naiknya pasti ada. Yang terpenting adalah bagaimana penguatan fiskal daerah dilakukan secara hati-hati tanpa mengganggu komitmen pemerintah menjaga defisit tetap prudent," kata Purbaya.
Strategi penguatan ini berfokus pada optimalisasi pendapatan, peningkatan kualitas belanja, serta pengembangan pembiayaan kreatif. Salah satu instrumen utama yang didorong adalah pemanfaatan pembiayaan pembangunan daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur.
Skema ini memberikan akses pembiayaan berbunga rendah bagi pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur strategis seperti sekolah, rumah sakit, air minum, dan jalan.
"Daerah masih tetap bisa membangun walaupun ada keterbatasan anggaran. Tersedia sumber pembiayaan dengan bunga yang relatif rendah dan tenor yang panjang sehingga pembangunan daerah tetap berjalan," ujar Menkeu.
Langkah ini mendukung target pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8% hingga 6,5% dengan mengoptimalkan seluruh investasi dan sektor riil daerah. "Kami akan aktifkan semua mesin pertumbuhan ekonomi, pusat, daerah, termasuk sektor riil. Kami pastikan perbankan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendukung pertumbuhan sektor swasta. Dengan cara itu, pertumbuhan ekonomi tahun depan diharapkan dapat mendekati 6% atau bahkan lebih," tegas Menkeu.
Pemerintah juga terus menyempurnakan digitalisasi transfer serta menyusun KEM-PPKF regional agar kebijakan pembangunan daerah berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat. Upaya ini menjadi fondasi penting bagi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
Purbaya menjamin APBN tetap sehat sekaligus memastikan daerah memiliki ruang yang cukup untuk bertumbuh. "Dengan daerah yang semakin kuat, pertumbuhan ekonomi nasional akan semakin optimal dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat lebih cepat," pungkas Menkeu.