JAKARTA - Pemerintah akan kembali menjalankan program magang nasional pada Juli 2026 dengan peningkatan kuota dari 100 ribu menjadi 150 ribu peserta. Program ini terbuka bagi lulusan baru sarjana dan diploma.
Tahun ini, seluruh biaya uang saku peserta tetap ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Sebelumnya sempat muncul wacana agar biaya tersebut dibagi bersama pengusaha, namun akhirnya diputuskan tetap sama seperti angkatan pertama.
"Kemudian ada wacana awalnya bahwa uang sakunya itu sharing, tapi akhirnya kami memutuskan sama seperti angkatan pertama. Jadi, 100% ditanggung oleh pemerintah," kata Yassierli dalam konferensi pers di Kemnaker, Jakarta Selatan (18/6/2026).
Peserta magang akan menerima uang saku setara Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sesuai domisili pelaksanaan magang. Pemerintah saat ini masih menunggu finalisasi anggaran dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara.
"Kondisi saat ini tentu fase terakhirnya itu adalah terkait dengan anggaran. Ini yang sekarang sedang difinalisasi dan kami masih menunggu dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara," ujar Yassierli.
Program magang nasional batch 1, 2 dan 3 tahun 2025 telah resmi ditutup. Setelah itu, peserta magang berkesempatan mengikuti sertifikasi kompetensi di Balai-balai Ketenagakerjaan.
"Menurut kami ini suatu hal yang harusnya menjadi sesuatu hal yang baik buat mereka, sehingga tidak hanya mendapatkan portofolio, mendapatkan sertifikat magang, tapi juga ada peluang untuk mendapatkan sertifikat kompetensi," tuturnya.