JAKARTA - Target pertumbuhan ekonomi Indonesia dipatok pada angka 5,8 persen sampai 6,5 persen untuk tahun 2027. Langkah ini diambil demi merealisasikan visi negara yang berdaulat, adil, dan makmur.
Rencana tersebut dipaparkan dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI ketika mengulas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027.
Landasan ekonomi domestik dinilai sangat kokoh untuk mengejar target kenaikan tersebut.
Keunggulan ini ditopang oleh letak geografis yang strategis di area perdagangan global, masa bonus demografi, limpahan sumber daya alam, serta pengelolaan fiskal yang terus disiplin.
"Perekonomian Indonesia menunjukkan fundamental yang tetap solid di tengah ketidakpastian global," ujar Menteri Keuangan.
Pada kuartal I-2026, laju ekonomi nasional melesat 5,61 persen secara tahunan, yang menjadi capaian kuartal pertama paling tinggi sejak satu dekade terakhir. Keberhasilan ini disokong oleh angka inflasi yang aman di posisi 3,08 persen pada Mei 2026 dan surplus perdagangan yang terus bertahan selama 72 bulan berturut-turut hingga April 2026.
Posisi cadangan devisa hingga Mei 2026 berada di angka USD144,9 miliar, atau setara dengan pembiayaan 5,6 bulan impor. Jumlah ini berada jauh di atas batas aman internasional yang menetapkan standar kecukupan selama tiga bulan impor.
Guna mengantisipasi situasi global yang bergejolak, terdapat sembilan langkah strategis yang dipersiapkan:
Menjaga stabilitas harga BBM subsidi dan pangan
Menjamin ketersediaan energi serta stok beras
Mengendalikan defisit APBN di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
Meningkatkan efisiensi belanja negara
Mengoptimalkan penerimaan berbasis sumber daya alam
Memberikan stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat
Mempercepat penyerapan anggaran
Memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter
Arah kebijakan fiskal periode 2027 bakal difokuskan untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus mengakselerasi kesejahteraan masyarakat.
Kolaborasi antara sektor fiskal, moneter, keuangan, dan investasi juga dipererat demi membangun iklim bisnis yang kondusif.
Sektor investasi ditargetkan mampu tumbuh di angka 6,5 persen hingga 7,5 persen, khususnya pada bidang-bidang yang memiliki nilai tambah tinggi.
Segala hambatan penanaman modal bakal dipangkas lewat simplifikasi izin, kepastian hukum, dan peningkatan integrasi antarinstansi.
Kebijakan fiskal ini diarahkan pada delapan klaster program prioritas nasional:
Kedaulatan pangan
Kemandirian energi dan air
Pendidikan
Kesehatan
Hilirisasi dan industrialisasi
Infrastruktur dan perumahan
Penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa
Penurunan kemiskinan
Selain delapan klaster utama tersebut, disiapkan pula program pendukung seperti penguatan sektor pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.
Defisit APBN 2027 diproyeksikan berada pada angka 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap PDB demi menjaga ketahanan fiskal.
Pendapatan negara diestimasikan sebesar 11,82 persen hingga 12,40 persen terhadap PDB dengan rasio pajak 10,02 persen hingga 10,50 persen, sedangkan belanja negara diperkirakan berkisar 13,62 persen hingga 14,80 persen terhadap PDB.
Untuk sektor kesejahteraan sosial, angka kemiskinan dipatok turun ke level 6 persen hingga 6,5 persen. Pengangguran terbuka ditargetkan berada di angka 4,3 persen hingga 4,87 persen, serta ketimpangan atau rasio gini diproyeksikan membaik pada skala 0,362 hingga 0,367.
Semua target makro tersebut diyakini dapat diraih melalui tata kelola fiskal yang hati-hati dan berkelanjutan, serta kolaborasi dari seluruh pihak dalam menjaga stabilitas ekonomi domestik.