JAKARTA - Kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepanjang Tahun Anggaran 2025 mencatatkan hasil yang positif. Pendapatan Asli Daerah berhasil dikumpulkan hingga Rp51,22 triliun atau setara dengan 94,50 persen dari target awal yang dipatok senilai Rp54,20 triliun.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memaparkan data tersebut sewaktu menyodorkan Rancangan Peraturan Daerah terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta pada Senin (8/6/2026).
"PAD terealisasi sebesar Rp51,22 triliun atau 94,50 persen dari target Rp54,20 triliun," kata Pramono.
Dari akumulasi perolehan tersebut, sektor pajak daerah menjadi penyetor dana paling masif dengan nominal mencapai Rp43,98 triliun. Sementara itu, retribusi daerah memberi andil sebesar Rp1,53 triliun.
Untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tercatat menyumbang senilai Rp746,8 milar, sedangkan pos lain-lain PAD yang sah menyumbang sebesar Rp4,97 triliun.
Menurut Pramono, perolehan ini menjadi kesatuan dari total realisasi pendapatan daerah yang melingkupi PAD, dana transfer dari pemerintah pusat, beserta sumber pendapatan sah lainnya.
Untuk Tahun Anggaran 2025, pendapatan daerah DKI Jakarta dibidik sebesar Rp84,45 triliun, dan realisasi yang sukses diraih menyentuh Rp80,03 triliun atau 94,76 persen.
Pendapatan transfer dari pemerintah pusat sendiri terdata sebesar Rp28,74 triliun atau 95,52 persen dari target Rp30,08 triliun. Di sisi lain, pos lain-lain pendapatan yang sah terealisasi senilai Rp73,4 miliar atau 42,52 persen dari target awal Rp172,6 milar.
Melihat ke bagian pengeluaran, anggaran belanja daerah DKI Jakarta pada 2025 dipatok sebesar Rp85,98 triliun. Dari total pagu tersebut, penyerapan belanja menyentuh angka Rp76,10 triliun atau sebesar 88,51 persen.
Pramono menguraikan bahwa mayoritas dana dialokasikan demi memenuhi kebutuhan operasional roda pemerintahan serta jalannya pembangunan daerah.
"Belanja operasi terealisasi Rp62,57 triliun atau 92,83 persen dari anggaran Rp67,40 triliun, sedangkan belanja modal terealisasi Rp13,15 triliun atau 86,22 persen dari anggaran Rp15,25 triliun," ujar Pramono.
Anggaran belanja daerah tersebut disalurkan untuk menyokong bermacam-macam program prioritas yang menjadi pusat pembangunan kota sepanjang 2025.
Program peningkatan mutu lingkungan dan pembangunan infrastruktur kota mencatatkan penyerapan Rp18,02 triliun atau 88,39 persen.
Sementara itu, program percepatan pertumbuhan ekonomi menyerap dana Rp1,03 triliun atau 89,33 persen dari pagu anggaran yang disiapkan.
Pada sektor kesejahteraan masyarakat, penyerapan anggaran menyentuh Rp17,06 triliun atau 96,17 persen, sekaligus menjadi salah satu program dengan tingkat penyerapan paling tinggi.
Selain itu, program penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif terserap sebesar Rp2,98 triliun atau sekitar 91,13 persen.
Mengenai aspek pembiayaan daerah, Pemprov DKI Jakarta mencatatkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp7,33 triliun.
Sebagian besar dana itu berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2024 senilai Rp4,43 triliun.
Untuk pengeluaran pembiayaan, jumlahnya berada di angka Rp5,44 triliun yang dialokasikan salah satunya guna penyertaan modal kepada PT Jakarta Propertindo dan PT MRT Jakarta.
Melalui seluruh kalkulasi riil dari pendapatan, belanja, serta pembiayaan tadi, Pemprov DKI Jakarta membukukan SiLPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5,82 triliun.
“Berdasarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah disampaikan, maka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 sebesar Rp5,82 triliun," ujar Pramono.
Gubernur berharap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 ini bisa segera digodok bersama jajaran DPRD DKI Jakarta sampai mendapatkan ketetapan resmi sebagai peraturan daerah.
Langkah ini krusial agar semua pencapaian beserta pemanfaatan dana dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.