PONTIANAK - Ketidakpastian global saat ini masih membayangi perekonomian dunia lewat adanya dinamika geopolitik, volatilitas harga energi, serta perlambatan perdagangan internasional. Walau demikian, kondisi perekonomian Indonesia tetap memperlihatkan ketahanan yang sangat baik, tidak terkecuali untuk wilayah Kalimantan Barat (Kalbar).
“Di tengah gejolak geopolitik dunia, APBN Regional Kalimantan Barat tetap tumbuh,” ungkapnya pekan lalu.
Pendapatan negara di wilayah Kalbar saat ini telah terealisasi dengan nilai mencapai Rp4.458,47 miliar atau sebesar 26,56 persen dari target yang ditetapkan.
Sementara untuk belanja negara telah mencapai angka sebesar Rp9.200,48 miIiar atau sekitar 34,46 persen dari total pagu.
Melalui perkembangan tersebut, nilai defisit dari APBN Regional Kalbar tercatat berada pada angka Rp4.742,01 miliar dan secara tahunan mengalami pelebaran sebesar 0,18 persen.
Jika dilihat dari sisi penerimaan negara, sektor penerimaan perpajakan masih menjadi penopang yang paling utama.
Sampai dengan April 2026, realisasi untuk penerimaan perpajakan telah mencapai Rp3.974,91 miliar atau sebesar 25,13 persen dari target, serta mencatatkan pertumbuhan sebesar 16,83 persen secara tahunan.
Pada sektor kepabeanan dan cukai, realisasinya sampai dengan April 2026 tercatat tumbuh sebesar 5,82 persen secara tahunan.
Pertumbuhan untuk bea masuk ini dipicu oleh aktivitas impor komoditas caustic soda untuk kebutuhan pengolahan alumina yang memberikan kontribusi sebesar 44,40 persen.
Di sisi lain, untuk bea keluar masih didapati adanya kontraksi sebesar 10 persen karena belum berjalannya aktivitas ekspor crude palm oil (CPO).
Kegiatan ekspor saat ini masih didominasi oleh produk-produk turunan CPO beserta Palm Kernel Shell dan juga Palm Kernel Expeller.
Pada bagian penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasi di wilayah Kalbar sudah menyentuh angka Rp483,57 miliar atau sebesar 50,11 persen dari target serta tumbuh hingga 5,80 persen jika dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya.
“Kinerja Badan Layanan Umum (BLU) juga tetap positif dengan Universitas Tanjungpura menjadi satuan kerja dengan capaian PNBP BLU tertinggi sebesar Rp112,89 miliar,” sebutnya.
Jika ditinjau dari sisi belanja negara, untuk realisasi belanja pemerintah pusat sudah mencapai Rp2.997,56 miIiar atau sebesar 28,86 persen dari pagu dan mengalami pertumbuhan hingga 42,36 persen secara tahunan.
Sedangkan untuk sektor Transfer ke Daerah (TKD) telah terealisasi dengan nilai Rp6.202,92 miliar atau sebesar 38,02 persen dari pagu.
Pemerintah Provinsi Kalbar berhasil menjadi pemerintah daerah yang mencatatkan realisasi penyaluran paling tinggi, baik secara nominal maupun persentase, dengan nilai realisasi sebesar Rp979,01 miliar.
Pada tingkat kabupaten/kota, angka realisasi yang paling besar berhasil dibukukan oleh Kabupaten Ketapang dengan nilai mencapai Rp574,96 miliar.
Di samping hal tersebut, kondisi fiskal dari pemerintah daerah juga memperlihatkan perkembangan yang cukup baik.
Hingga tanggal 30 April 2026, nilai pendapatan daerah telah terealisasi sebesar Rp5.495,76 miliar atau sekitar 22,26 persen dari target dan tumbuh hingga 13,95 persen dibanding periode yang sama pada tahun lalu.
Untuk realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp4.322,81 miliar atau sebesar 16,90 persen dari total pagu, sehingga kondisi APBD konsolidasian Kalbar mampu menghasilkan SILPA dengan nilai sebesar Rp1.170,48 miliar.
Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), kinerjanya menunjukkan pertumbuhan yang sangat kuat.
Hingga bulan April 2026, nilai PAD telah terealisasi sebesar Rp1.534,19 miliar atau sekitar 23,92 persen dari target dan mampu tumbuh sebesar 80,76 persen secara tahunan.
Sementara itu jika dilihat dari sisi belanja daerah, komponen belanja operasi masih tampak mendominasi dengan nilai realisasi sebesar Rp3.913,41 miliar atau sekitar 90,53 persen dari total keseluruhan belanja daerah.
Sebagian besar dari dana tersebut dialokasikan untuk keperluan belanja pegawai yang berupa gaji serta tunjangan bagi ASN.
Untuk komponen belanja modal sendiri telah terealisasi sebesar Rp78,09 miliar.
Selain berfungsi dalam menjaga stabilitas fiskal dan roda ekonomi di daerah, APBN juga terus memberikan dukungan terhadap berbagai program prioritas nasional, seperti contohnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga program Sekolah Rakyat.
“APBN Regional Kalimantan Barat terus menjalankan perannya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, memperkuat layanan publik, mendukung pembangunan, serta menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global yang masih berlangsung,” pungkasnya.