JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyoroti tiga tantangan utama yang dihadapi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
Tantangan tersebut meliputi ketergantungan pada sektor ekstraktif, kualitas belanja daerah yang belum optimal, serta kapasitas fiskal pemerintah daerah yang masih terbatas.
Secara spasial seluruh wilayah tumbuh, namun tidak semua daerah memiliki daya tahan yang sama karena sangat tergantung pada komoditas primer yang rentan fluktuasi harga.
“Oleh sebab itu, diversifikasi dan inovasi ekonomi daerah menjadi kunci,” ujar Juda dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta, Senin (25/5/2026).
Tantangan kedua berkaitan dengan kualitas belanja daerah yang dinilai belum cukup produktif karena struktur APBD masih didominasi belanja pegawai dan barang hingga sekitar 70 persen.
Sementara itu, porsi untuk belanja modal relatif terbatas dan penyerapan anggaran seringkali menumpuk di akhir tahun sehingga mengurangi daya dorong terhadap ekonomi lokal.
“Selain itu, belanja daerah juga sering rendah di awal tahun dan baru menumpuk di akhir tahun. Ini mengurangi daya dorong APBD terhadap ekonomi lokal,” kata Juda.
Tantangan ketiga adalah kapasitas fiskal daerah yang masih rendah akibat tingginya ketergantungan terhadap transfer pusat dan terbatasnya pendapatan asli daerah.
Kondisi tersebut menyebabkan berbagai proyek strategis berjalan lambat ditambah kendala administrasi serta proses pengadaan yang lama di tingkat lokal.
“Daya serap anggaran daerah juga seringkali tidak optimal, dana transfer tidak tepat sasaran dan terserap lambat akibat kapasitas administrasi kemudian juga isu pengadaan yang relatif lama dan sebagainya, yang tentu ini pada akhirnya mengurangi stimulus ekonomi di tingkat lokal,” ucap Juda.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah memperkuat kebijakan strategis melalui optimalisasi Transfer ke Daerah yang hingga April 2026 mencapai Rp256 triliun.
Dana transfer tersebut disalurkan untuk mendukung berbagai layanan dasar seperti gaji, Bantuan Operasional Sekolah, layanan kesehatan, hingga tunjangan guru.
Pemerintah juga memperkuat pembiayaan kreatif melalui PT Sarana Multi Infrastruktur dengan skema pembiayaan inovatif berkelanjutan berbiaya rendah sekitar 6 persen.
Skema pembiayaan ini telah dimanfaatkan untuk proyek strategis seperti pembangunan rumah sakit umum daerah, jalan dan jembatan, hingga kawasan pariwisata.
“Hingga Maret 2026, komitmen pembiayaan daerah telah mencapai Rp 37 triliun dari SMI, dan itu yang outstanding juga masih cukup besar,” ujarnya.
Selain itu, dilakukan pula penguatan pendapatan asli daerah melalui modernisasi pajak serta penguatan administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
“Dalam konteks ini, Kemenkeu juga hadir di daerah untuk menyusun kajian fiskal regional, mengevaluasi TKD, memperkuat kapasitas fiskal daerah, serta memberikan rekomendasi yang berbasis data,” kata Juda.