LANGGUR - Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sedang mematangkan rencana pembangunan 500 unit rumah subsidi. Program hunian bagi rakyat ini disalurkan lewat skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau KPR FLPP guna membantu warga berpenghasilan rendah memiliki tempat tinggal yang representatif.
Hunian yang sehat dinilai bukan sekadar tempat bernaung secara fisik, melainkan menjadi landasan penting dalam memperkuat ketahanan internal keluarga serta mendongkrak derajat kesehatan masyarakat secara luas.
“Rumah bukan sekadar bangunan fisik, melainkan pondasi utama dalam membangun ketahanan keluarga dan kesehatan masyarakat yang kami cintai saat ini,” ujarnya saat menghadiri sosialisasi program di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara pada Selasa (19/5/2026).
Penyediaan tempat tinggal yang layak dengan harga ekonomis merupakan hak mendasar bagi setiap warga negara.
Fasilitas tersebut sudah semestinya diwujudkan secara berkelanjutan lewat sinergi antara pemerintah, sektor perbankan, dan pihak pengembang.
Tingginya kebutuhan akan hunian layak bagi masyarakat ekonomi lemah hingga kini masih menjadi tantangan nyata yang harus diselesaikan secara bersama-sama.
“KPR FLPP hadir sebagai solusi konkret dari pemerintah pusat yang disinergikan dengan pemerintah daerah, perbankan, dan pengembang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, termasuk TNI, Polri, serta masyarakat umum yang memenuhi kriteria agar dapat memiliki rumah dengan suku bunga ringan,” katanya.
Penerapan sistem pembiayaan dengan uang muka yang terjangkau diyakini bisa menjadi stimulus bagi warga, termasuk para calon pegawai negeri sipil atau CPNS hingga pasangan baru dalam memiliki aset rumah pribadi.
“Uang muka yang terjangkau dan kualitas bangunan yang tetap memenuhi standar kelayakan harus menjawab pertimbangan masyarakat untuk memiliki rumah sendiri,” terangnya.
Para pengembang diingatkan untuk selalu menjaga standar kualitas konstruksi bangunan subsidi tersebut.
Pihak pengembang wajib memastikan ketersediaan sarana penunjang yang layak, seperti akses jalan, aliran listrik, air bersih, hingga sistem sanitasi.
“Subsidi tidak boleh dibangun dengan kualitas asal-asalan. Berikan yang terbaik untuk masyarakat,” tegasnya.
Pemerintah daerah juga meminta bank terkait untuk mempercepat proses verifikasi data nasabah sekaligus penyaluran kredit perumahan, agar manfaat program strategis ini dapat segera dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan.
Dalam perkembangannya, Maluku Tenggara berhasil mendapatkan jatah alokasi sebanyak 500 unit rumah subsidi.
Jumlah kuota tersebut terbilang sangat besar jika dibandingkan dengan perolehan kabupaten atau kota lain di wilayah Provinsi Maluku.
Untuk mendukung kelancaran program ini, perusahaan pengembang telah menyediakan lahan seluas 2 hektare yang berada di kawasan koridor Ohoi Kolser menuju arah Namar.
Kuota yang melimpah ini berhasil didapatkan setelah dilakukan koordinasi dan komunikasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Maluku saat bertemu langsung dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.
“Jumlah ini sangat besar dibanding kabupaten/kota lain di Maluku. Ini peluang besar untuk menyelesaikan persoalan rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh,” tandasnya.