JAKARTA - Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang menembus level Rp17.600 pada Jumat (15/5/2026) mendapat sorotan dari kalangan parlemen.
Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Golkar, Erik Hermawan, meminta pemerintah dan otoritas moneter segera memperkuat bauran kebijakan (policy mix) untuk memitigasi dampak penularan (contagion effect) terhadap stabilitas makroekonomi dan daya beli masyarakat.
Erik menilai, pelemahan rupiah saat ini dipicu tekanan ganda, yakni faktor eksternal berupa eskalasi geopolitik di Timur Tengah yang memicu capital outflow, serta faktor domestik terkait persepsi risiko fiskal ke depan.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menekan sektor industri nasional yang masih bergantung pada bahan baku impor, terutama sektor kimia, tekstil, elektronik, dan farmasi.
“Kami sedang menghadapi ancaman imported inflation atau inflasi barang impor yang nyata. Ketika biaya modal dan bahan baku melonjak akibat melemahnya rupiah, produsen dihadapkan pada pilihan sulit, yakni mengurangi margin keuntungan atau membebankan kenaikan biaya kepada konsumen,” ujar Erik dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (17/5/2026).
Ia menambahkan, dampak pelemahan rupiah mulai dirasakan pelaku usaha kecil di tingkat akar rumput, termasuk perajin tahu dan tempe yang kesulitan menghadapi kenaikan harga kedelai domestik.
Sebagai anggota Komisi XI DPR yang membidangi keuangan dan perbankan, Erik mengapresiasi tujuh langkah taktis yang telah disiapkan Bank Indonesia, termasuk intervensi pasar valuta asing dan pengetatan likuiditas dolar AS.
Namun, ia menegaskan stabilitas nilai tukar tidak bisa hanya mengandalkan instrumen moneter.
Pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, dinilai perlu mengambil langkah fiskal yang lebih agresif untuk menjaga kesinambungan ekonomi dalam jangka pendek.
Erik mendorong pemerintah segera mengaktifkan mekanisme Bond Stabilization Fund (BSF) secara akuntabel guna meredam gejolak pasar Surat Berharga Negara (SBN).
Selain itu, ia meminta pemerintah memanfaatkan pos anggaran darurat untuk merealisasikan subsidi ongkos logistik dan distribusi pangan, terutama bagi komoditas pokok yang mulai melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).
Di sisi lain, Erik juga menyoroti anomali harga pada tata niaga komoditas impor seperti kedelai.
Menurutnya, terdapat jeda waktu (time lag) dan distorsi pasar yang menyebabkan harga domestik tetap tinggi meski harga global sedang turun.
Karena itu, ia meminta kementerian terkait bersama lembaga pengawas meningkatkan pengawasan terhadap rantai pasok impor agar tidak terjadi praktik asimetri informasi yang merugikan pelaku usaha kecil dan UMKM.
“Respons kebijakan fiskal harus adaptif, cermat, dan terukur. Pemerintah juga wajib menjaga ruang fiskal yang sehat agar APBN tetap mampu berfungsi sebagai shock absorber untuk mencegah pelemahan daya beli masyarakat maupun rasionalisasi tenaga kerja akibat depresiasi rupiah yang berkepanjangan,” tutup Erik.