JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, menyatakan bahwa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi program perlindungan sosial kini mencapai Rp508,2 triliun. Anggaran fantastis ini diperuntukkan bagi berbagai skema bantuan sosial, mencakup bantuan tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Hari ini APBN kami sudah sampai angka Rp508,2 triliun yang baik itu bersifat bantuan sosial tunai maupun berupa PKH, maupun yang bersifat bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional kami. Dalam konteks ini subsidi energi diarahkan supaya lebih tepat sasaran," ujar Muhaimin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 12 Mei 2026.
Muhaimin menjelaskan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah melakukan integrasi data penerima manfaat demi menjamin ketepatan sasaran.
Melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), proses pendistribusian bantuan diyakini akan menjadi lebih akurat.
Selain langkah tersebut, tercatat ada 88 kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai daerah prioritas dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Strategi ini diambil untuk mengejar target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2026, serta menekan angka kemiskinan umum ke level lima persen pada tahun 2029.
"Kami optimis dan yakin kemiskinan ekstrem 2026 ini 0 persen, kemiskinan 5 persen di 2029," kata Muhaimin.
Sebagai catatan, angka kemiskinan pada tahun 2024 yang berada di level 8,57 persen berhasil ditekan menjadi 8,25 persen pada tahun 2025.
Memasuki tahun 2026, pemerintah memasang target penurunan hingga menyentuh 7,36 persen.
Sementara itu, tingkat kemiskinan ekstrem yang berada di angka 0,99 persen pada 2024 telah melandai ke posisi 0,78 persen pada 2025.
Pemerintah menargetkan angka tersebut berada di level maksimal 0,38 persen tahun ini, sebagai sasaran antara sebelum mencapai nol persen pada akhir tahun 2026.