JAKARTA - Fenomena krisis energi global kini tengah menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi banyak negara di seluruh dunia. Kondisi tersebut dipicu oleh kebuntuan kesepakatan diplomatik yang krusial antara Iran dan Amerika Serikat.
Lonjakan Harga Minyak dan Dampak Impor
Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, memberikan sorotan tajam terhadap situasi yang semakin tidak menentu ini. Harga minyak dunia saat ini tercatat melonjak tajam hingga menembus angka di atas 100 dolar per barel.
Dampak buruk ini tidak hanya dirasakan oleh negara-negara besar, tetapi juga mulai melanda Filipina dan India hingga menetapkan status darurat energi. Indonesia pun mau tidak mau ikut terimbas oleh ketidakpastian harga minyak global tersebut.
Risiko Defisit APBN dan Pelemahan Rupiah
Kondisi ekonomi dalam negeri kini berada dalam bayang-bayang tekanan yang mengharuskan intervensi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jika harga minyak tetap bertengger tinggi, selisih harga yang ada harus ditutup oleh kas negara secara berkelanjutan.
Fahmy menyampaikan hal ini dalam sebuah sesi perbincangan bersama Pro 3 RRI pada Senin, 13 April 2026. Ia memperingatkan bahwa kenaikan harga minyak memicu imported inflation yang akhirnya menurunkan daya beli masyarakat secara luas.
Lebih lanjut, pemerintah kini harus sangat waspada terhadap ancaman defisit APBN akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Saat ini saja, nilai tukar rupiah sudah menembus angka di atas 17 ribu per dolar AS di pasar keuangan.
Evaluasi Kebijakan Subsidi dan Ketahanan Fiskal
Pemerintah memang layak diapresiasi karena tetap menahan kenaikan harga BBM guna melindungi daya beli ekonomi masyarakat lapisan bawah. Namun, kebijakan populis ini justru menyimpan risiko besar bagi keberlangsungan APBN dalam jangka waktu yang lebih panjang.
Keraguan muncul dari sisi ketahanan fiskal apabila konflik global di luar sana terus berlarut-larut tanpa adanya kepastian resolusi. Fahmy secara retoris bertanya sampai kapan perang ini akan berlangsung dan bagaimana jika dampaknya terus menghantui kita.
Strategi Diversifikasi dan Transisi Energi
Sebagai solusi jangka pendek, pemerintah disarankan untuk segera melakukan diversifikasi sumber impor minyak dari berbagai negara mitra. Produksi energi dalam negeri juga harus terus digenjot secara maksimal demi memastikan ketersediaan pasokan tetap terjaga stabil.
Dalam jangka panjang, transisi menuju energi terbarukan sudah bukan lagi sekadar pilihan melainkan sebuah keharusan bagi Indonesia. Mengingat cadangan minyak bumi kita terus mengalami penurunan, kemandirian energi menjadi agenda yang sangat mendesak.
Optimalisasi Subsidi BBM yang Tepat Sasaran
Mengenai kebijakan penghematan melalui work from home, langkah tersebut dinilai kurang efektif dalam menekan konsumsi BBM nasional. Estimasi penghematan yang dihasilkan dari kebijakan tersebut diperkirakan hanya menyentuh angka maksimal 10 persen saja.
Langkah yang jauh lebih efektif menurutnya adalah dengan menerapkan kebijakan pembatasan BBM subsidi agar tepat sasaran kepada rakyat. Konsistensi dalam kebijakan ini berpotensi memberikan penghematan kas negara hingga mencapai 120 triliun rupiah.
Pemerintah diminta segera merumuskan peraturan tegas mengenai jenis kendaraan yang diperbolehkan mengonsumsi BBM subsidi tersebut. Prioritas harus diberikan kepada sepeda motor, kendaraan angkutan orang seperti angkot, dan transportasi pengangkut barang pokok.