JAKARTA - Fenomena ketimpangan fiskal di daerah terpencil kembali mencuat ke permukaan setelah pemerintah daerah Sumba Barat menyampaikan keluh kesahnya. Kondisi geografis yang menantang ternyata membawa dampak domino yang cukup serius bagi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Ketergantungan Dana Transfer yang Tinggi
Wakil Bupati Sumba Barat, Thimo Ragga, secara terbuka memaparkan sejumlah hambatan ini dalam sebuah rapat terbatas. Pertemuan yang berlangsung secara daring tersebut mempertemukan jajaran pemkab dengan Dirjen Otonomi Daerah, Cheka Virgowansyah, pada Rabu, 15 April 2026.
Sumba Barat saat ini memang masih memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Keterbatasan akses sebagai wilayah kepulauan membuat ruang gerak ekonomi daerah menjadi cukup terbatas dalam mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah.
Dilema Aturan Rasio Belanja Pegawai
Kekhawatiran besar kini menyelimuti jajaran pemerintah daerah terkait sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Regulasi tersebut menetapkan batas rasio belanja pegawai yang harus dipenuhi, namun realita di lapangan sangat sulit untuk segera dicapai.
Pemerintah daerah merasa belum memungkinkan untuk memenuhi target batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen hingga tahun 2027 mendatang. Saat ini, rasio belanja pegawai di wilayah tersebut bahkan sudah menyentuh angka sekitar 47 persen setelah dilakukan pengurangan tunjangan guru.
Dampak Penurunan Dana Desa yang Signifikan
Situasi ekonomi daerah kian memburuk setelah adanya kabar penurunan Dana Desa pada Februari 2026. Angka penurunan yang mencapai lebih dari Rp27 miliar tersebut memicu lonjakan rasio belanja pegawai hingga menembus angka di atas 50 persen.
Kondisi tersebut tentu saja menciptakan beban baru yang membuat pemerintah daerah semakin kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran gaji pegawai. Ruang fiskal yang ada saat ini dianggap sangat tidak ideal untuk menyeimbangkan kebutuhan operasional rutin dan belanja pembangunan.
Beban Ganda dari Kewajiban Infrastruktur
Selain persoalan belanja pegawai, tekanan fiskal daerah semakin diperparah dengan kebutuhan anggaran untuk rekrutmen CPNS dan PPPK. Belum lagi, aturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 menuntut alokasi belanja infrastruktur mencapai angka 40 persen dari total APBD.
Dua sisi kebutuhan yang sama-sama krusial ini akhirnya membuat posisi pemerintah daerah terjepit dalam ruang fiskal yang sangat sempit. Kebutuhan akan adanya kebijakan yang lebih fleksibel bagi daerah dengan kapasitas fiskal rendah menjadi sangat mendesak.
Respons Pemerintah Pusat dan Langkah Evaluasi
Menanggapi laporan tersebut, Dirjen Otonomi Daerah Cheka Virgowansyah memberikan sinyal dukungan bagi pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa pihak kementerian akan segera melakukan evaluasi khusus terhadap struktur APBD di 140 daerah dengan kapasitas fiskal rendah.
Sumba Barat menjadi salah satu daerah yang akan menjadi fokus utama dalam agenda evaluasi kementerian tersebut. Rencananya, tim khusus dari kementerian akan turun langsung ke lapangan pada Mei 2026 untuk merumuskan solusi jangka pendek.
Harapan Kebijakan Afirmatif Jangka Menengah
Pemerintah pusat juga tengah mematangkan langkah strategis jangka menengah melalui skema optimalisasi pendanaan daerah. Harapannya, kebijakan afirmatif ini dapat memberikan napas bagi daerah terpencil untuk bisa bertahan dari tekanan fiskal yang ada.
Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen kuat untuk terus menjaga kualitas pembangunan di daerah meski dalam keterbatasan anggaran. Sinergi antara pusat dan daerah diyakini menjadi kunci utama agar pelayanan publik tetap berjalan optimal di tengah kesulitan ini.