JAKARTA - Ketergantungan daerah terhadap kucuran dana dari pemerintah pusat kini menjadi tantangan yang kian nyata bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Di tengah situasi fiskal yang cukup mencekik akibat penyusutan dana transfer pusat, Gubernur Ansar Ahmad mulai memutar otak untuk mengamankan napas APBD daerahnya.
Keputusan pemerintah pusat memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) memaksa Kepri untuk tidak lagi hanya bisa berpangku tangan menunggu jatah tahunan. Fokus utama sekarang telah bergeser pada pencarian sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang selama ini mungkin masih tersembunyi di balik luasnya hamparan biru lautan.
Provinsi yang wilayahnya didominasi oleh perairan ini memang memiliki potensi luar biasa yang secara logika seharusnya bisa menghidupi dirinya sendiri secara mandiri. Strategi yang diusung bukan sekadar soal menaikkan pajak yang sudah ada, melainkan benar-benar mencari ceruk baru melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan.
"Kami terus mendorong OPD penghasil untuk mengoptimalkan sekaligus mencari sumber PAD baru, baik melalui strategi ekstensifikasi maupun intensifikasi," kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Tanjungpinang, Kepri, Senin, 13 April 2026.
Optimalisasi Ruang Laut dan Perjuangan Dana Bagi Hasil Sektor Maritim
Provinsi Kepulauan Riau memiliki kondisi geografis yang sangat unik karena 96 persen wilayahnya adalah hamparan lautan yang luas dan strategis. Gubernur Ansar menyadari betul bahwa kekayaan laut ini harus bisa dikonversi menjadi pendapatan nyata yang masuk ke kas daerah, bukan sekadar lewat begitu saja.
Pemprov Kepri kini tengah melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat terkait pembagian hasil dari pemanfaatan ruang laut yang selama ini didominasi APBN. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) di wilayah ini diklaim memiliki nilai ekonomi yang sangat fantastis bagi negara.
Hingga saat ini, sebagian besar penerimaan dari sektor tersebut masih masuk ke pusat melalui skema Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang cukup ketat. Kepri berargumen bahwa sebagai daerah pemilik wilayah, sudah sewajarnya mereka mendapatkan porsi bagi hasil yang lebih proporsional untuk pembangunan lokal.
Selain masalah ruang laut, isu jasa labuh jangkar kembali diangkat ke permukaan sebagai agenda prioritas yang belum juga menemukan titik temu sejak lama. Padahal, jika dikelola dengan baik, sektor ini bisa menjadi mesin uang yang stabil mengingat posisi Kepri berada di jalur pelayaran internasional tersibuk.
"Kami akan berdiskusi lagi dengan pusat soal labuh jangkar ini, termasuk sumber pendapatan lainnya, seperti sedimentasi pasir laut," ucapnya dengan penuh optimisme.
Segala potensi maritim mulai dari pengelolaan pelabuhan hingga urusan sedimentasi pasir laut akan ditinjau kembali untuk memastikan tidak ada rupiah yang terbuang. Pemerintah daerah berharap pusat bersedia membuka ruang diskusi yang lebih adil demi kepentingan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan ini.
Ekosistem Investasi dan Transformasi Birokrasi Pendukung Ekonomi
Langkah untuk memperkuat kantong daerah tidak hanya berhenti pada penagihan hak ke pemerintah pusat, tetapi juga melalui perbaikan iklim investasi domestik. Gubernur Ansar mendorong pengembangan kawasan maritim yang terpadu sebagai jawaban atas tingginya kebutuhan akan lapangan kerja baru bagi warga lokal.
Investasi di sektor maritim diharapkan tidak hanya membawa modal masuk, tetapi juga mampu memperpendek rantai pasok yang selama ini sering kali menjadi kendala. Melalui ekosistem ekonomi baru ini, Kepri ingin membangun daya saing yang lebih kuat dibandingkan daerah-daerah tetangga di kawasan Asia Tenggara.
Namun, investasi besar mustahil datang jika urusan birokrasi masih terkesan lamban dan berbelit-belit yang justru menghambat niat para investor. Oleh karena itu, reformasi layanan birokrasi yang lebih cepat dan efisien menjadi harga mati yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemerintah kabupaten maupun kota.
"Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Kepri, harus memberikan insentif dalam bentuk layanan birokrasi cepat dan efisien guna menunjang investasi di daerah," ucap Ansar tegas.
Pemberian insentif dalam bentuk kemudahan perizinan dianggap lebih efektif daripada sekadar potongan pajak yang tidak dibarengi dengan kepastian hukum di lapangan. Dengan birokrasi yang tangkas, diharapkan para pelaku usaha merasa aman dan nyaman untuk menanamkan modalnya dalam jangka waktu yang lama di Kepri.
Diskresi Pariwisata dan Pemulihan Sektor Unggulan Pasca-Pandemi
Sektor pariwisata tetap menjadi pilar utama yang sangat diandalkan untuk mendongkrak ekonomi Kepulauan Riau yang sempat terpuruk akibat badai pandemi COVID-19. Saat ini, pariwisata Kepri menunjukkan tren pemulihan yang sangat menggembirakan dengan angka kunjungan turis asing yang menembus posisi tiga besar nasional.
Prestasi mengalahkan daerah-daerah lain dalam menarik wisman harus terus dipacu dengan kebijakan yang mempermudah akses masuk para pelancong mancanegara. Salah satu hambatan yang sering dikeluhkan oleh turis asing dari kapal pesiar adalah kewajiban membayar Visa on Arrival (VoA) meskipun hanya singgah sebentar.
Gubernur Ansar secara khusus meminta pemerintah pusat untuk memberikan diskresi atau pengecualian berupa penghapusan biaya VoA singkat bagi penumpang kapal pesiar. Kebijakan ini dinilai krusial karena karakter turis kapal pesiar yang biasanya hanya turun beberapa jam untuk berbelanja atau menikmati kuliner lokal.
"Kunjungan singkat turis dari kapal pesiar cukup besar. Mereka hanya turun beberapa jam saja, tapi masih wajib bayar VoA. Makanya, kita minta diskresi, kalau bisa ditiadakan saja," ujar Ansar.
Jika hambatan administratif ini dihilangkan, daya tarik Kepri bagi operator kapal pesiar internasional akan meningkat pesat dan membawa dampak ekonomi langsung ke masyarakat. Uang yang seharusnya digunakan untuk membayar visa bisa dialihkan oleh turis untuk membeli produk UMKM atau jasa pariwisata di pelabuhan singgah.
Optimisme Gubernur Ansar didasarkan pada analisis yang matang bahwa pusat akan memahami kebutuhan spesifik daerah perbatasan seperti Kepulauan Riau. Melalui koordinasi yang intensif, ia yakin akan ada titik temu yang saling menguntungkan antara kepentingan fiskal pusat dan kebutuhan pendapatan asli daerah.
Postur APBD 2026 dan Realita Tekanan Fiskal di Lapangan
Sebagai gambaran nyata, APBD Kepulauan Riau untuk tahun anggaran 2026 telah ditetapkan pada angka yang cukup konservatif, yakni sebesar Rp3,3 triliun. Dari total anggaran tersebut, porsi PAD diharapkan mampu menyokong sebesar Rp1,8 triliun, yang saat ini masih sangat bergantung pada pajak kendaraan bermotor.
Ketergantungan pada sektor otomotif ini memang cukup berisiko, sehingga diversifikasi sumber pendapatan menjadi sesuatu yang tidak bisa ditunda lagi. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa pendapatan dari dana transfer pusat hanya sebesar Rp1,4 triliun pada tahun anggaran ini.
Angka tersebut mencerminkan penurunan yang cukup tajam, yakni sebesar Rp495 miliar jika dibandingkan dengan perolehan pada tahun 2025 yang lalu. Defisit yang cukup besar ini harus segera ditambal dengan kreativitas dalam menggali potensi lokal agar program pembangunan tidak mengalami hambatan berarti.
Masyarakat kini menanti sejauh mana langkah-langkah ekstensifikasi ini dapat terealisasi secara konkret dalam waktu singkat tanpa membebani ekonomi rakyat kecil. Tantangan fiskal 2026 ini sejatinya menjadi ujian bagi kepemimpinan Ansar Ahmad dalam membuktikan bahwa Kepri mampu berdiri tegak di tengah badai pemangkasan dana.
Optimalisasi setiap jengkal ruang laut dan perbaikan layanan pariwisata kini menjadi kunci utama bagi masa depan fiskal Kepulauan Riau yang lebih cerah. Harapannya, kemandirian anggaran ini tidak hanya sekadar angka di atas kertas, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan hidup seluruh warga di Kepri.
Pemerintah pusat diharapkan memberikan dukungan penuh terhadap aspirasi daerah ini, mengingat posisi strategis Kepri sebagai beranda depan negara yang harus tetap kuat. Tanpa anggaran yang cukup, menjaga kedaulatan dan pertumbuhan di wilayah perbatasan akan menjadi tugas yang jauh lebih berat bagi pemerintah daerah.