JAKARTA - Kementerian Keuangan lewat Direktorat Jenderal Perbendaharaan menekankan betapa krusialnya kolaborasi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama anggaran pendapatan belanja daerah sebagai pemicu roda perekonomian di Provinsi Bengkulu.

Hal ini disebabkan alokasi dana yang ada dari pemerintah pusat serta daerah perlu langsung direalisasikan dengan percepatan eksekusi program oleh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.

"Sinergi tersebut tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan anggaran, tetapi juga percepatan proses pelaksanaan kegiatan dan pengajuan tagihan. Uang negara ready, silakan eksekusi kegiatan dan ajukan tagihan pada kami, nanti ekonomi akan bergerak," kata dari sumbernya.

Maka dari itu, forum konsultasi publik amat diperlukan untuk meyakinkan serta menerangkan peran Kanwil DJPb Bengkulu dalam pengelolaan kas negara, termasuk fungsinya sebagai treasurer, regional economist, hingga financial advisor yang ikut menyokong pembangunan daerah.

Ia menyampaikan bahwa dengan terselenggaranya forum tersebut, saluran komunikasi bersama para pemangku kepentingan menjadi kian terbuka sehingga mutu layanan dapat ditingkatkan.

Dengan demikian, pelaksanaan anggaran bisa berlangsung lebih responsif, efektif, serta memberikan efek positif terhadap perekonomian daerah.

Pada sisi yang lain, forum ini diselenggarakan guna membuka ruang dalam memperoleh evaluasi maupun saran dari pemangku kepentingan terkait layanan yang sudah berjalan.

Ia menegaskan, kegiatan forum ini diproyeksikan memberikan masukan konkret demi meningkatkan mutu pelayanan, sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu ditingkatkan.

"FKP ini targetnya adalah kami mendapatkan masukan bagaimana layanan yang sudah kami berikan kepada stakeholder, yang sudah kami lakukan perbaikan-perbaikan dan mungkin jika ada yang kurang, tentunya kami masih butuhkan masukan dari para mitra kerja kami," terang dari sumbernya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, dengan hadirnya berbagai pihak termasuk media massa, penyampaian informasi mengenai kebijakan serta pengelolaan dana negara kepada masyarakat dapat berjalan optimal.