JAKARTA - Harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter dipandang sebagai langkah penting guna mempertahankan stabilitas ekonomi nasional di tengah tingginya fluktuasi ketidakpastian dunia.
Kestabilan nilai tukar rupiah diperkirakan memberi efek positif terhadap sektor keuangan maupun sektor riil sehingga sanggup mendorong laju pertumbuhan ekonomi.
Pejabat dari sumbernya menyebutkan bahwa tahun 2026 merupakan periode yang penuh dengan tantangan bagi industri jasa keuangan.
Menurut pandangannya, gejolak ekonomi timbul akibat dorongan faktor global maupun kondisi dalam negeri.
Pada tataran internasional, ketidakpastian bersumber dari meluasnya konflik Iran-Amerika Serikat serta meningkatnya proteksionisme perdagangan di berbagai negara yang dipelopori Amerika Serikat.
"Semua faktor ketidakpastian itu kemudian mengganggu rantai pasok global, khususnya energi, yang sama-sama kami ketahui juga kami sekarang sudah menjadi net importir, khususnya di minyak," kata pejabat dari sumbernya dalam diskusi Forekbank Financial Outlook 2026 di Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Menurut pejabat dari sumbernya, kompleksitas tantangan tersebut tak mungkin diselesaikan oleh satu lembaga tunggal sehingga butuh kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Ia mencontohkan langkah Bank Indonesia yang telah menaikkan tingkat suku bunga acuan sebesar 125 basis poin sejak Mei 2026.
Di sisi lain, pemerintah lewat Kementerian Keuangan turut melakukan penyesuaian belanja, khususnya untuk program Makan Bergizi Gratis pada tahun depan, demi mengamankan stabilitas rupiah dan kekuatan anggaran negara.
"Kami patut berbangga bahwa stabilitas sektor keuangan, saya kira teman-teman semua melihat, itu terjaga dengan sangat baik sampai saat ini," tambah pejabat dari sumbernya.
Di tempat terpisah, pakar dari sumbernya menilai keselarasan antara kebijakan fiskal pemerintah dan moneter bank sentral harus berjalan secara seimbang.
Menurut penjelasannya, dominasi salah satu instrumen berisiko memicu ketidakstabilan kondisi ekonomi.
"Antara Lapangan Banteng dan Kebon Sirih harus harmonis antara moneter dengan fiskalnya. Jangan sampai fiskal terlalu dominan dibandingkan moneter atau sebaliknya. Jika fiskal terlalu dominan, itu akan memberikan potensi krisis dan mengurangi prudentiality," ujarnya.
Selain itu, pakar dari sumbernya menyoroti kendala efektivitas transmisi kebijakan anggaran ke wilayah daerah.
Menurut pendapatnya, pemotongan Dana Transfer ke Daerah untuk dialokasikan pada program prioritas nasional memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.
"Ya agar pelayanan publik dasar tidak terganggu," kata pakar dari sumbernya.
Dari kacamata sektor riil, pakar dari sumbernya melihat kucuran kredit masih berpusat pada korporasi kakap, seperti sektor perkebunan kelapa sawit, nikel, CPO, serta pinjaman investasi proyek.
Sementara itu, ekspansi kredit bagi sektor UMKM dan modal kerja dinilai belum mengalami pergerakan signifikan.
Kondisi tersebut selaras dengan melandainya daya beli warga kelas menengah yang tampak dari pergeseran gaya hidup keuangan mereka.
"Mulai dari fenomena maraknya penarikan tabungan (makan tabungan) hingga penggunaan fasilitas pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (makan pinjaman) atau manja," tegas pakar dari sumbernya.
Selanjutnya, pakar senior dari sumbernya menggarisbawahi krusialnya penerapan strategi lindung nilai oleh pihak korporasi maupun lembaga keuangan di tengah tingginya fluktuasi kurs akibat eskalasi geopolitik dunia.
Menurut penjelasannya, gejolak pasar global telah mendorong kenaikan premi risiko kredit domestik sekaligus menekan nilai tukar rupiah.
"Upaya mitigasi dari perkembangan dan pelemahan nilai tukar rupiah itu adalah hedging. Ini adalah upaya korporasi dan lembaga keuangan untuk melindungi nilai aset dan investasinya dari risiko pelemahan nilai tukar," jelas pakar dari sumbernya.
Ia menambahkan, sektor keuangan dan perbankan dalam negeri saat ini sudah menyediakan ragam instrumen lindung nilai yang bisa dipakai oleh dunia usaha.
"Sinergi yang solid antara kebijakan fiskal yang adaptif, kebijakan moneter yang kredibel dan independen, serta pengawasan sektor keuangan yang kuat diharapkan mampu menjaga ketahanan ekonomi nasional agar tetap prudent, resilient, dan teruji," ujar pakar dari sumbernya.
Dari sudut pandang industri perbankan, pimpinan dari sumbernya memantapkan strategi pembiayaan dengan menyelaraskan ekspansi bisnis, efisiensi operasional, serta manajemen risiko secara terukur.
Menurut keterangannya, langkah tersebut bertujuan menjaga kualitas penyaluran dana, tingkat likuiditas yang sehat, serta memberi dampak positif bagi perekonomian nasional.
"Transformasi pembiayaan syariah perlu diarahkan dari sekadar mengejar ekspansi untuk menumbuhkan pertumbuhan yang lebih efektif, tetapi juga harus berkualitas, profitable, dan memberikan dampak yang nyata terhadap perekonomian. Kami menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, kualitas pembiayaan, likuiditas, inklusi keuangan, dan juga agenda pembangunan nasional," ujar pimpinan dari sumbernya.
Menurut pimpinan dari sumbernya, di tengah dinamika global dan domestik, peluang ekspansi pembiayaan tetap terbuka, khususnya pada sektor investasi, bidang produktif yang tahan krisis, serta program prioritas pemerintah.
Salah satu sektor utama yang disasar perbankan adalah bidang perumahan.
Lewat Kredit Usaha Rakyat Perumahan, pihak perbankan tidak cuma mendanai pembelian rumah dari sisi konsumen, tetapi juga memperkuat rantai pasok lewat pembiayaan kepada toko bangunan hingga agen properti.
"Melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, BSI menyasar aspek demand untuk kepemilikan rumah oleh masyarakat, sekaligus memperkuat sisi supply dengan mendanai toko bangunan hingga agen properti, meski portofolio perseroan didominasi oleh segmen demand," tandas pimpinan dari sumbernya.
Selain sektor perumahan, perbankan turut mendukung kelancaran Program Makan Bergizi Gratis.
Lembaga tersebut mengalokasikan fasilitas pembiayaan Surat Perintah Kerja sebesar Rp444 miliar yang disalurkan kepada 296 dapur penyedia program di seluruh Indonesia.
