TANJUNG - Pimpinan daerah dari sumbernya memaparkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara RAPBD tahun dua ribu dua puluh tujuh dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah setempat.
Di dalam pemaparannya, pimpinan daerah tersebut mematok sasaran perolehan dana senilai satu koma tiga satu lima triliun rupiah serta pagu pengeluaran senilai satu koma tiga satu nol triliun rupiah.
Berdasarkan pagu tersebut, pendapatan asli daerah diperhitungkan menyumbang porsi cukup besar mencapai dua puluh delapan koma satu dua persen atau setara tiga ratus tujuh puluh miliar rupiah.
Tokoh dari sumbernya menerangkan bahwa keuangan wilayah berperan sebagai fondasi kokoh di tengah pergerakan ekonomi mutakhir, potensi, serta orientasi pembangunan di wilayah tersebut.
Kondisi tersebut berkaitan erat dengan arahan keuangan pusat, di mana pada masa mendatang, alokasi dana difokuskan untuk mempertahankan keseimbangan perekonomian negara.
“Kebijakan fiskal tetap dilaksanakan secara hati-hati, adaptif, dan responsif terhadap berbagai tantangan pembangunan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah,” ujarnya.
Pejabat itu menuturkan bahwa agenda pembangunan di wilayah tersebut pada masa mendatang mengusung tajuk memperkuat ketahanan ekonomi, mendorong transformasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Tajuk tersebut sekaligus menjadi landasan dalam perumusan aturan perolehan pendapatan, pengeluaran, serta pembiayaan dana yang diarahkan guna menopang pencapaian target pembangunan nasional.
Demi merealisasikan hal itu, pimpinan daerah tersebut menggarisbawahi urgensi anggaran pendapatan dan belanja yang sehat serta akuntabel.
Strategi keuangan wilayah yang selama ini telah berjalan, wajib diperkokoh lewat maksimalisasi perolehan dana, perbaikan mutu pengeluaran, serta penghematan pos non-prioritas.
Terkait draf dokumen kebijakan tahun dua ribu dua puluh tujuh, pimpinan tersebut menyebutkan perkiraan pagu penerimaan wilayah mencapai satu koma tiga satu lima triliun rupiah.
Rinciannya mencakup perkiraan perolehan mandiri sejumlah tiga ratus tujuh puluh koma nol satu miliar rupiah atau dua puluh delapan koma satu dua persen dari rancangan anggaran.
Sementara itu, perkiraan dana perimbangan dipatok pada angka sembilan ratus empat puluh lima koma sembilan puluh miliar rupiah atau tujuh puluh satu koma delapan delapan persen.
Pada sektor pengeluaran wilayah, pimpinan tersebut memperkirakan alokasi sebesar satu koma tiga satu nol triliun rupiah.
Komposisinya terdiri dari pengeluaran operasional senilai satu koma nol empat delapan triliun rupiah atau tujuh puluh sembilan koma sembilan sembilan persen.
Berikutnya terdapat pengeluaran modal sejumlah seratus tiga puluh satu koma lima lima miliar rupiah atau sepuluh koma nol empat persen.
Ada pula pengeluaran darurat sebesar tiga koma satu dua miliar rupiah atau nol koma dua empat persen, serta pengeluaran transfer sejumlah seratus dua puluh tujuh koma empat enam miliar rupiah atau sembilan koma tujuh tiga persen.
“Asumsi Silpa tahun berjalan (2026) sebesar Rp5,75 miliar,” imbuhnya.
Dalam pos pembiayaan, saat ini instansi pemerintah setempat menetapkan pemasukan senilai nol rupiah, serta pengeluaran pembiayaan sebesar lima koma tujuh lima miliar rupiah.
Dalam momentum serupa, pimpinan daerah tersebut menyampaikan penghargaan kepada dewan perwakilan atas kolaborasi yang terjalin harmonis sepanjang penggodokan anggaran maupun produk regulasi lain.
“Semoga kerja sama kami dapat berjalan lebih baik dan lebih solid lagi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lombok Utara,” tutupnya.
