JAKARTA – Realisasi pembiayaan negara hingga Juni 2026 telah menyentuh Rp452 triliun atau 65,9 persen dari target APBN yang sebesar Rp689,1 triliun. Angka ini dinilai sangat tinggi untuk realisasi di semester pertama, terlebih target pembiayaan sepanjang tahun diperkirakan membengkak menjadi Rp734,3 triliun atau 106,6 persen.
Kenaikan yang signifikan ini memicu pertanyaan terkait kondisi arus kas pemerintah saat ini. Apakah percepatan utang ini murni strategi pembiayaan atau justru menandakan adanya tekanan fiskal?
Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, berpendapat bahwa tingginya pembiayaan pada paruh pertama tahun ini bukan sekadar langkah teknis penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Dia menilai data tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah tengah menghadapi tekanan fiskal yang nyata.
"Besarnya pembiayaan negara hingga Juni 2026 sebesar Rp452 triliun biasanya terjadi karena pemerintah menghadapi kombinasi kebutuhan kas, antisipasi defisit, penjadwalan jatuh tempo utang, dan upaya mengamankan pembiayaan sebelum kondisi pasar memburuk," kata Syafruddin.
Ia memaparkan bahwa kondisi tersebut sangat relevan pada 2026 karena defisit APBN diproyeksikan melebar hingga 2,85 persen terhadap PDB, mendekati ambang batas maksimal 3 persen. Di saat bersamaan, belanja negara diprediksi melampaui target awal karena adanya tambahan subsidi energi sebesar Rp132 triliun.
"Jadi, pembiayaan yang sudah tinggi tidak bisa dibaca hanya sebagai strategi teknis. Angka itu mencerminkan tekanan fiskal yang nyata: belanja meningkat, subsidi energi membesar, penerimaan pajak berisiko shortfall, dan pemerintah perlu menjaga kas agar program prioritas tetap berjalan," ujarnya.
Syafruddin menambahkan bahwa tingginya pembiayaan ini juga berkaitan erat dengan kebutuhan pemerintah dalam menjaga likuiditas. Menurut pandangannya, terdapat dua faktor utama yang saling memengaruhi dalam situasi ini.
Di satu sisi, pemerintah biasanya melakukan prefunding atau menarik pembiayaan lebih awal saat memproyeksikan kondisi pasar akan memburuk, seperti kenaikan imbal hasil obligasi global dan pelemahan rupiah. Saat ini, yield SBN tenor 10 tahun berada di angka 7,18 persen, sedangkan rupiah sempat menyentuh Rp18.000 per dolar AS.
Di sisi lain, ia melihat proyeksi pembiayaan yang kini menembus 106,6 persen dari target awal menjadi indikasi bahwa kebutuhan kas pemerintah lebih besar dari estimasi semula.
"Jika pembiayaan sudah mencapai 65,9 persen pada semester I dan outlook naik ke 106,6 persen, pemerintah juga kemungkinan menghadapi kebutuhan kas yang lebih ketat. Defisit semester I memang baru 0,76 persen PDB, tetapi belanja biasanya melonjak pada semester II," katanya.
Oleh karena itu, Syafruddin menilai penjelasan paling logis saat ini adalah pemerintah tengah mengamankan bantalan kas (cash cushion). Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan pengeluaran pada paruh kedua tahun ini.
"Pembiayaan tinggi tidak selalu berarti kas negara kritis, tetapi jelas menunjukkan pemerintah sedang membangun bantalan kas menghadapi semester II yang berat," tuturnya.
Di pihak lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menepis anggapan bahwa percepatan pembiayaan ini disebabkan oleh tekanan pada kas negara. Ia menegaskan langkah tersebut merupakan strategi front loading untuk mengantisipasi potensi gejolak di pasar keuangan global.
"Tadinya karena kan kami takut ketidakpastian di pasar. Tapi kan ternyata nggak. Bond market tetap stabil. Appetite ke surat utang kami tetap tinggi. Jadi sekarang ya ke depan kan kami bisa adjust," ujar Purbaya.
Ia juga menyatakan bahwa pemerintah masih memiliki ruang fiskal yang aman, salah satunya dibuktikan oleh Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang tercatat sekitar Rp255 triliun.
"Tadi kan ada Pak Said bilang ada SAL Rp255 triliun sekian. Itu kan belum habis akhir tahun. Kalau anggarannya defisit ya pasti habis SAL-nya itu," katanya.
Purbaya menjamin pengelolaan APBN 2026 tetap berjalan sehat dan berkelanjutan. Walaupun defisit diperkirakan melebar menjadi Rp734,3 triliun atau sekitar 2,86 persen dari PDB, angka itu dipastikan masih di bawah batas maksimal 3 persen.
"APBN 2026 dijaga tetap sehat dan berkesinambungan dengan pembiayaan anggaran yang efisien, defisit terkendali dalam batas aman sebesar 2,85 persen PDB atau lebih rendah untuk menjaga kredibilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi," ucapnya.
Menurut Purbaya, pelebaran defisit ini utamanya disebabkan oleh realisasi belanja negara yang diproyeksikan melampaui pagu APBN.
"Hitungannya akan lebih tinggi karena kami ada belanja-belanja yang terakumulasi di bulan kedua tapi kami pastikan bahwa anggaran kami tetap terkendali dan defisit akan di bawah 3 persen," tuturnya.
Pemerintah memperkirakan total belanja negara akan mencapai Rp3.942,4 triliun atau 102,6 persen dari target APBN sebesar Rp3.842,7 triliun. Sementara itu, belanja pemerintah pusat diproyeksikan menyentuh Rp3.245,5 triliun atau 103 persen dari pagu.
Dari total tersebut, belanja kementerian/lembaga diperkirakan mencapai Rp1.630,4 triliun atau 107,9 persen dari target awal Rp1.510,5 triliun. Sedangkan belanja non-kementerian/lembaga diproyeksikan sebesar Rp1.615,1 triliun atau 98,5 persen dari pagu Rp1.639,2 triliun, dan transfer ke daerah diperkirakan sebesar Rp696,9 triliun atau 100,6 persen dari target Rp693 triliun.
Pada sektor penerimaan, pemerintah memproyeksikan realisasi mencapai Rp3.208,1 triliun atau 101,7 persen dari target APBN sebesar Rp3.153,6 triliun. Namun, penerimaan pajak diperkirakan mengalami shortfall sekitar Rp46,9 triliun, sehingga hanya mencapai Rp2.310,8 triliun atau 98 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.
"(Outlook) pajak Rp2.310,8 triliun, tumbuh 20,5 persen," ujar Purbaya.
