JAKARTA - Program Ruang Bersama Indonesia (RBI) bakal diwajibkan masuk dalam program dan anggaran pemerintah daerah pada 2027.
Hal tersebut disampaikan, dari sumbernya usai melakukan tanda tangan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri terkait pelaksanaan program RBI.
SKB tersebut melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Dalam Negeri.
"Dalam rencana pembangunan RKP, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RKPD tahun 2027, kami akan pelototin ini. Yang enggak ada membuat program RBI, maka kami akan kembalikan," kata dari sumbernya, di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Senin (14/9/2026).
Dari sumbernya mengatakan, SKB tersebut menjadi dasar agar program pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak dapat dilaksanakan secara lebih sistematis hingga tingkat desa dan kelurahan.
Selama ini, berbagai kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta anak telah dilakukan di sejumlah daerah.
Namun, belum ada program yang secara spesifik mengatur pelaksanaannya di tingkat desa dan kelurahan melalui konsep RBI.
"Banyak masih problem-problem yang dihadapi perempuan dan anak-anak, terutama di daerah-daerah tertentu. Kekerasan rumah tangga, anak-anak yang kemudian, terjebak dalam TPPO, ataupun perilaku yang negatif lainnya," ungkap dia.
Kementerian PPPA berperan menyiapkan konsep dan kebijakan pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak.
Sementara itu, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal berkaitan dengan pelaksanaan program di desa.
Kemendagri berperan dalam pembinaan pemerintah daerah, termasuk memastikan program berjalan di tingkat wilayah.
"Yang ketiga, memerlukan juga Kemendagri karena pembinanya desa itu itu adalah para bupati, wali kota. Kalau kelurahan, wali kota," ujar dia.