JAKARTA - Dari sumbernya memaparkan alasan besaran nilai pajak di Indonesia cenderung lebih terjangkau apabila disandingkan dengan bermacam negara di benua Eropa.
Berdasarkan keterangannya, pihak pemerintah tak cuma bertumpu pada pemasukan pajak untuk menutup segala kebutuhan belanja negara, namun turut memanfaatkan instrumen Surat Berharga Negara (SBN).
Ia menyatakan warga yang pernah menetap atau menuntaskan pendidikan di wilayah Eropa pasti menikmati selisih beban perpajakan yang sangat kontras dibandingkan Indonesia.
"Nah kalau teman-teman nanti sekolah lanjut sekolah S2 misalnya di luar negeri ya kayak di Belanda, pajaknya itu jauh lebih tinggi daripada di Indonesia. Jadi Indonesia ini termasuk salah satu negara yang pajaknya terjangkau, jadi artinya relatively lebih rendah daripada negara-negara seperti di Eropa," kata dirinya pada kegiatan Lampung Financial Festival 2026, Sabtu (6/9/2026).
Menurut penjelasannya, hasil pemungutan pajak adalah instrumen pokok pembiayaan negara yang dipakai untuk bermacam keperluan, mulai dari pengerjaan infrastruktur hingga pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) beserta tenaga pengajar.
"Nah kenapa kok pajak kami itu bisa tidak setinggi di Eropa misalnya? Karena dari penerimaan negara kan digunakan untuk belanja tadi ya. Jadi misalnya untuk membangun infrastruktur, untuk membayar gaji pegawai negeri dan lain sebagainya, gaji guru," ujarnya.
Kendati demikian, ia menandaskan bahwa pihak pemerintah tidak secara gegabah mengerek nilai pajak saat keperluan anggaran belanja meningkat.
Langkah menaikkan pajak terlampau tinggi berisiko menahan laju pertumbuhan ekonomi.
"Nah kalau duitnya kurang tentu saja sebenarnya pemerintah bisa naikin pajak tapi kan kami nggak pengen ekonominya melambat," katanya.
Sebagai opsi pembiayaan lain, pihak pemerintah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) demi menutupi defisit anggaran yang tak dapat seluruhnya ditanggung oleh hasil pemungutan pajak.
"Jadi salah satu cara untuk membiayai kelebihan kebutuhan belanja yang sudah dibiayai sebagian oleh penerimaan pajak ya dengan menerbitkan SBN, surat berharga negara," kata perwakilan tersebut.
Ia menambahkan SBN sanggup dibeli oleh pemodal lokal maupun pemodal internasional.
Alokasi dana yang dikumpulkan lewat peluncuran SBN selanjutnya dipakai oleh pemerintah demi menopang proyek pembangunan nasional.
"Jadi sebenarnya SBN itu ada untuk membantu negara melakukan pembangunan. Jadi tidak selalu mengandalkan pajak tapi dari SBN," ujarnya.
Menurut keterangannya, masyarakat yang membeli produk SBN bukan hanya mengantongi margin keuntungan penanaman modal dalam wujud imbal hasil atau bagi hasil, tetapi ikut berkontribusi terhadap pengerjaan bermacam program pemerintah.
"Kalau adik-adik beli SBN itu selain adik-adik dapat investasi, dapat bunga atau bagi hasil kalau syariah, adik-adik juga membantu untuk membangun negeri," katanya.
Ia memberi contoh pembangunan fasilitas publik di banyak wilayah, termasuk dermaga di kawasan Papua, yang mana salah satu pendanaannya disokong oleh penerbitan SBN.
Ia turut menyoroti pergeseran struktur kepemilikan instrumen SBN dalam beberapa kurun tahun belakangan.
Apabila sebelumnya mayoritas dikuasai investor asing, kini porsi pemegang modal domestik kian mendominasi.
"Nah sekarang beda dengan dulu. Dulu mungkin 20 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu SBN itu banyak dimiliki oleh asing. Sekarang yang banyak punya adalah kami-kami investor dalam negeri bahkan banyak investor ritel seperti adik-adik yang sudah punya SBN," ujarnya.
Lantaran hal tersebut, penyaluran bunga SBN dari pihak pemerintah pada akhirnya bakal berputar serta kembali lagi ke tangan masyarakat Indonesia.
"Jadi kalau misalnya pembayaran bunga SBN oleh negara itu sebenarnya kembali ke kami sendiri begitu," katanya.