JAKARTA - Perwakilan DPD RI/MPR RI daerah pemilihan Bengkulu dari sumbernya turut serta dalam rangkaian agenda Komite IV DPD RI yang menguji efektivitas Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2026.
Rangkaian diskusi ini diposisikan pula sebagai landasan perumusan usulan DPD RI atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027.
Pertemuan yang berlokasi di Kantor DPD RI Provinsi Bali tersebut mendatangkan Kepala BPKP dari sumbernya, Gubernur Maluku Utara dari sumbernya, utusan BPS dan APKASI, serta pengamat maupun ahli ekonomi.
Forum tersebut mengupas tuntas efektivitas pemanfaatan TKD 2026 yang hasilnya bakal dijadikan rujukan pertimbangan DPD RI pada penggodokan RAPBN 2027.
Dari sumbernya menyebutkan bahwa efektivitas TKD memegang peranan vital lantaran kucuran dana dari pemerintah pusat berinteraksi langsung terhadap daya finansial daerah dalam mendanai proyek dan layanan publik.
Berdasarkan pandangannya, indikator sukses pemanfaatan dana tidak melulu ditinjau dari persentase penyerapan, melainkan dari dampak positif yang dirasakan publik.
"Apalagi kami tahu, Bengkulu masih sangat bergantung terhadap TKD. Jadi kami harap arah APBN dan penyaluran TKD ke Bengkulu bisa lebih diprioritaskan," ujar dari sumbernya.
Alumni Universitas Indonesia ini memandang masukan BPKP amat krusial bagi DPD RI dalam memetakan kendala tata kelola TKD secara komprehensif.
Baginya, efektivitas skema transfer mesti sanggup menyokong agenda pembangunan yang selaras dengan karakter serta prioritas tiap-tiap wilayah.
Dari sumbernya menginginkan proses pengkajian RAPBN 2027 sanggup mengakomodasi keselarasan antara alur kebijakan fiskal pusat dan kebutuhan riil pembangunan daerah.
Ia menegaskan pertimbangan DPD RI perlu menyuarakan sudut pandang daerah supaya regulasi anggaran pemerintah pusat memberi dampak nyata bagi pelayanan warga beserta pembangunan.
Di dalam forum itu, dari sumbernya menerangkan bahwa kontrol BPKP atas aliran TKD dijalankan secara menyeluruh dari tataran hulu sampai hilir.
Cakupan pengawasan meliputi porsi alokasi, penyusunan rencana, hingga proses penyaluran TKD guna menjamin dana yang digelontorkan melahirkan output serta faedah langsung bagi warga.
Merujuk pada catatan pengawasan BPKP, masih terbuka celah guna memaksimalkan efektivitas TKD Tahun 2026.
Di tingkat hulu, pemanfaatan basis data daerah sebagai pijakan alokasi mesti makin dimantapkan, sedangkan alur perencanaan serta penyaluran wajib disiapkan lebih matang lewat mitigasi terhadap pelbagai ancaman kendala.
Di tataran hilir, pengerjaan proyek fisik wajib diimbangi dengan pemanfaatan serta kontrol seusai konstruksi rampung.
Upaya tersebut dibutuhkan agar fasilitas infrastruktur yang selesai dibangun dapat berdaya guna secara maksimal tanpa membebani ruang fiskal daerah.