JAKARTA - Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) mendesak pemerintah pusat untuk menyempurnakan kebijakan fiskal demi memperkokoh kemampuan pemerintah kota dalam melaksanakan otonomi daerah.
Isu strategis tersebut menjadi salah satu poin utama yang diperbincangkan dalam Rapat Dewan Pengurus APEKSI di House of Danar Hadi, Solo, Kamis, 3 September 2026.
Pertemuan tersebut diikuti Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mendampingi jajaran wali kota dari beraneka daerah dengan karakteristik serta tantangan pembangunan yang bervariasi.
Pada musyawarah itu, APEKSI menekankan krusialnya penyelarasan arah kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan nyata pemerintah kota, khususnya mengenai tata kelola keuangan daerah.
Fokus perhatian utama tertuju pada ruang fiskal serta daya dukung pemerintah kota dalam mendanai layanan publik dan agenda pembangunan.
APEKSI mendorong adanya perbaikan regulasi Transfer ke Daerah (TKD), mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Alokasi Khusus (DAK).
Ketentuan transfer tersebut dipandang mesti memperhitungkan keberagaman kapasitas fiskal, ciri khas wilayah, beban pelayanan umum, hingga keperluan pembangunan tiap-tiap daerah.
Di samping TKD, APEKSI turut menyoroti keluwesan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penataan pos belanja pegawai, sampai pendanaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Penyesuaian sangat dibutuhkan supaya aturan pengelolaan finansial daerah tetap mengindahkan kapasitas riil seluruh pemerintah kota.
APEKSI menganggap ruang fiskal yang cukup merupakan elemen krusial bagi pemerintah kota dalam merawat mutu layanan publik sekaligus menyikapi bermacam tantangan yang timbul di tengah warga.
Lewat arena itu, para wali kota dapat menyuarakan secara langsung aspirasi serta keperluan pemerintah kota kepada pemerintah pusat.