GUNUNGSITOLI - Upaya memaksimalkan Perolehan Asli Daerah (PAD) dijadikan prioritas utama saat Rapat Koordinasi PAD se-Provinsi Sumatera Utara yang dihadiri Wali Kota Gunungsitoli, Sowa’a Laoli, SE, M.Si, di Kantor Gubernur Sumut, Senin 31 Agustus 2026.
Kegiatan itu diresmikan oleh Gubernur Muhammad Bobby Afif Nasution.
Dalam pesannya, Gubernur Sumatera Utara menggarisbawahi krusialnya langkah adaptif serta terukur guna mendongkrak PAD via berbagai potensi baru.
Pertemuan ini berperan sebagai sarana sinergi bagi pemerintah pusat, provinsi, wilayah, Kepolisian, hingga PT Jasa Raharja.
Selain mengulas penguatan kemitraan pendapatan daerah, rapat yang diresapi partisipasi Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni ini merangkaikan sesi pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi ke kabupaten/kota.
Selanjutnya, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri menegaskan bahwasanya pembenahan kapasitas fiskal mesti diiringi manajemen keuangan yang inovatif, transparan, dan akuntabel.
Rangkaian acara meneruskan ke sesi inti, yaitu penyerahan DBH Pajak Provinsi bagi para kepala daerah.
Sesudahnya, para peserta mengikuti Focus Group Discussion (FGD) bersandingan dengan pemateri dari Korlantas, PT Jasa Raharja, Kemendagri, dan Bapenda Provsu.
“Keikutsertaan Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam rakor ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang sejalan dengan arah pembangunan daerah. Optimalisasi PAD menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong kemandirian fiskal, sehingga pemerintah daerah memiliki kapasitas yang lebih kuat dalam membiayai pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan public,” ujar Wali Kota Gunungsitoli
Penguatan PAD diproyeksikan mampu meluaskan penyiapan fasilitas pendukung dan kebutuhan dasar publik yang merata dan berkelanjutan bagi rakyat.
Bermodalkan daya dukung anggaran yang kian tangguh, Pemerintah Kota Gunungsitoli kini dapat bergerak cepat mengeksekusi kebutuhan warga sekaligus merealisasikan program prioritas.
“Dalam konteks kepentingan masyarakat, penguatan PAD diharapkan berdampak pada peningkatan penyediaan infrastruktur, pelayanan dasar, serta program pembangunan lainnya yang lebih merata dan berkelanjutan. Dengan kapasitas fiskal yang semakin baik, Pemerintah Kota Gunungsitoli dapat lebih responsif dalam menjawab kebutuhan masyarakat serta mempercepat realisasi program prioritas pembangunan daerah,” ujarnya mengakhiri dari sumbernya.