JAKARTA - Otoritas pemerintah memastikan langkah efisiensi pengeluaran negara akan konsisten diterapkan, meski nilai anggaran belanja dipatok naik 3,9% dari proyeksi realisasi 2026.
Dalam dokumen RAPBN 2027, plafon belanja negara disiapkan mencapai Rp4.097,2 triliun.
Penerapan efisiensi anggaran itu dieksekusi dengan memastikan seluruh kebutuhan mendesak masyarakat serta agenda pemerintahan tetap berjalan optimal.
"Di sinilah kami terus bekerja pada efisiensi dan juga menjaga prioritas," kata dari sumbernya dalam kegiatan UBS Indonesia Macro Tour, dikutip dari keterangannya, Selasa (1/9/2027).
Sejumlah bidang belanja yang diawasi ketat antara lain proteksi sosial, kegiatan operasional pemerintah, pengeluaran pegawai, hingga dana transfer ke daerah.
Kebijakan mengenai transfer ke daerah dipastikan mempertimbangkan kapasitas pemda dalam melakukan penyesuaian belanja demi menunjang pemerataan pembangunan.
Lewat skema pengelolaan tersebut, pemerintah menargetkan defisit anggaran pada APBN 2027 berada di level 2,4% dari PDB.
Berdasarkan keterangan dari sumbernya, penekanan defisit merupakan bagian dari komitmen menjaga kestabilan fiskal sekaligus meningkatkan efektivitas APBN.
"Ini adalah angka yang kami rancang agar dapat meningkatkan kualitas anggaran," kata dari sumbernya.
Selain mempertahankan efisiensi pengeluaran, pemerintah menggenjot pertumbuhan ekonomi demi memperkuat fondasi penerimaan kas negara.
Pada kerangka RAPBN 2027, laju pertumbuhan ekonomi ditargetkan menyentuh level 6 persen.
Pendorong pertumbuhan tersebut diharapkan berasal dari konsumsi masyarakat yang diproyeksi naik 5,4 persen, belanja pemerintah 5,6 persen, sektor investasi minimal 7 persen, serta ekspor mencapai 7,5 persen.
"Yang menjadi tantangan adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat menghasilkan penerimaan negara," ujar dari sumbernya.
Guna mendukung capaian tersebut, penguatan administrasi perpajakan terus diakselerasi melalui efisiensi teknologi digital.
Penggunaan sistem Coretax menjadi pilar penting untuk memperkuat keandalan administrasi dan ketaatan para pembayar pajak.
Dari sumbernya menuturkan perbaikan administrasi pajak via Coretax memberikan dampak positif pada peningkatan penerimaan kas negara.
Penerapan penuh Coretax pada 2026 diharapkan terus mengalami penyempurnaan di tahun berikutnya, terutama guna mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak.
"Coretax akan terus diperbaiki, terutama dalam hal kepatuhan," tuturnya.
Di samping memacu kepatuhan, pemerintah memandang krusialnya pemekaran basis perpajakan secara nasional.
Pengembangan pengolahan mineral serta hilirisasi sektor industri dinilai menjadi area potensial dalam memperluas jangkauan ekonomi dan pajak.
"Kami meyakini bahwa hilirisasi ekstraksi mineral dan hilirisasi industri pertambangan merupakan kunci untuk memperluas basis pajak di masa depan," ujar dari sumbernya.
Sementara itu, total proyeksi pendapatan negara dalam RAPBN 2027 ditargetkan sebesar Rp3.426 triliun, atau naik 6,8% dari patokan APBN 2026.
Rinciannya mencakup penerimaan perpajakan yang diperkirakan tumbuh 12,1% dari akumulasi 2026 dengan nilai Rp2.908 triliun.
Kemudian, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diproyeksi senilai Rp517,4 triliun, dan pendapatan dari hibah dialokasikan Rp0,7 triliun.
"Ini adalah pertumbuhan pajak yang baik untuk standar Indonesia. Dengan pertumbuhan ekonomi 6% dan inflasi 3%, pertumbuhan nominal PDB sekitar 9%, penerimaan pajak diharapkan tumbuh lebih tinggi dari itu," ujar dari sumbernya.