BANJARMASIN - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) mengingatkan agar langkah mewujudkan kemandirian fiskal daerah tidak memberi beban kepada warga.
Kelompok PKS yang dipimpin H Mushaffa Zakir serta Sekretarisnya Firman Yusi menyampaikan hal tersebut dalam sidang paripurna DPRD Kalsel yang dipimpin Wakil Ketua H Kartoyo bersama Sekdaprov setempat, HM Syarifuddin.
Agenda rapat paripurna pimpinan Kartoyo bersama Wakil Ketua DPRD Kalsel Desy Oktavia Sari tersebut membahas pandangan akhir fraksi mengenai Raperda atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Selain agenda itu, pembahasan juga mencakup Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Kalsel Tahun 2026.
Lewat pendapat yang disampaikan oleh anggota Fraksi PKS Habib Hamid Bahasyim, kelompoknya mendorong pemerintah provinsi (Pemprov) setempat merilis sukuk atau obligasi syariah daerah guna mendanai percepatan pembangunan.
Langkah penerbitan obligasi berbasis syariah tersebut dinilai Fraksi PKS punya dasar kuat mengingat warga Kalsel tergolong religius.
Mengenai Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kalsel Tahun 2026, Fraksi PKS memberikan apresiasi atas lonjakan pendapatan maupun belanja daerah.
Fraksi PKS turut mengingatkan kembali supaya penyerapan APBD-P 2026 benar-benar menjawab kebutuhan warga luas dalam rangka menaikkan kesejahteraan masyarakat.
Struktur RAPBD-P 2026 mencakup Pendapatan Daerah yang mulanya Rp7,3 triliun lebih bergeser naik menjadi Rp7,7 triliun lebih, sedangkan Belanja Daerah dari Rp9,9 triliun lebih melonjak jadi Rp10,5 triliun lebih.
Adapun selisih minus atau defisit yang awalnya Rp2,2 triliun lebih membengkak jadi Rp2,7 triliun lebih yang ditutup lewat sisa pembiayaan netto, hingga sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) APBD-P 2026 menjadi nihil.
Meski demikian, seluruh fraksi sebanyak tujuh kelompok di DPRD Kalsel menyetujui dua Raperda yang dianggap vital guna menopang pembangunan wilayah pada 2026.
Seluruh fraksi DPRD Kalsel periode 2024–2029 mencakup Fraksi Partai Golkar, Partai NasDem, Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), PKS, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Ditambah satu fraksi gabungan yang diisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Demokrat, serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP).