JAKARTA - Menteri Keuangan mengungkapkan bahwa BPI Danantara hendak menyalurkan sebagian perolehan laba mereka kepada Pemerintah.
Berkat porsi setoran tersebut, kas negara diproyeksikan menerima dana sebesar Rp 120 triliun untuk memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.
“Sekitar Rp120 triliun untuk tahun ini. Itu yang diputuskan oleh Presiden,” kata dari sumbernya di Kemenkeu, Jakarta, dikutip Minggu (30/8/2026).
Menteri Keuangan menerangkan bahwa bagian laba Danantara tersebut dikategorikan sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Mekanisme ini menyerupai tata cara penerimaan kas negara di masa lalu, yakni saat Danantara belum didirikan.
Sekadar catatan, pada mulanya bagian keuntungan atau dividen dari entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dialirkan ke dalam PNBP Kekayaan Negara Dipisahkan (KND).
Namun usai Danantara berdiri, porsi keuntungan BUMN tersebut tidak lagi diserap langsung oleh Pemerintah.
Dari sumbernya menguraikan bahwa Pemerintah sebelumnya mengoleksi setoran dividen BUMN pada kisaran Rp 90 triliun tiap tahunnya sebelum hadirnya Danantara.
Melihat porsi perolehan yang menyentuh angka Rp 120 triliun untuk diterima Pemerintah, ia berpandangan bahwa efisiensi operasional BUMN menunjukkan perkembangan yang makin positif belakangan ini.
“Kalau tahun-tahun sebelumnya cuma dapat Rp 90 triliun dari dividen. Kalau jadi Rp 120 triliun kan bagus, meningkat. Malah pemerintah enggak rugi, pendapatan malah nambah. Saya harap ke depan untungnya lebih besar lagi,” beber dia.
Selanjutnya dari sumbernya menambahkan bahwa penerimaan dividen Danantara dialokasikan guna memangkas nilai defisit APBN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mana estimasi tahun ini mencapai Rp 734,3 triliun atau setara 2,85 persen terhadap PDB.
“Di antaranya itu (defisit APBN). Juga untuk cadangan kalau kami perlu pengeluaran lebih yang tak terduga,” jelas dari sumbernya.