JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan akumulasi nilai transaksi aset digital kripto di tanah air menyentuh Rp 20,52 triliun sepanjang Juli 2026.
Masifnya angka transaksi ini selaras dengan kian meluasnya jangkauan ekosistem finansial digital, yang mana hingga kurun waktu tersebut sudah menghimpun 22,93 juta akun pengguna.
Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hernawan Bekti Sasongko menerangkan, tren pertumbuhan ini menandakan bahwasanya ranah keuangan digital sudah menjadi pilar krusial pada sektor keuangan nasional sehingga memerlukan tata kelola pengawasan serta tanggung jawab yang jauh lebih masif.
"Bahwa sampai dengan Juli 2026, jumlah akun konsumen perdagangan aset keuangan digital di Indonesia telah mencapai 22,93 juta akun. Dengan nilai transaksi aset kripto pada bulan Juli sudah tercatat Rp 20,52 triliun," kata dari sumbernya dalam Kegiatan OJK Digital Financial Innovation Day (DIGINATION) 2026 di Kuningan Jakarta Selatan, Kamis (27/8/2026).
Selain dari transaksi instrumen kripto, OJK turut merekapitulasi total transaksi derivatif aset keuangan digital selama Juli 2026 yang menyentuh nominal Rp 3,41 triliun.
Akselerasi ini disokong oleh ketersediaan sarana dan prasarana pasar yang kian solid, mencakup keberadaan dua bursa aset keuangan digital, dua instansi kliring penjaminan dan penyelesaian, dua entitas pengelola tempat penyimpanan, serta 27 pedagang aset keuangan digital yang telah memegang izin resmi.
Dari sumbernya berpandangan bahwasanya lonjakan kuantitas pemakai dan tingginya angka perputaran dana membuat agenda penguatan ekosistem finansial digital tidak dapat lagi ditangani sebagai program tunggal satu instansi saja.
Sebab menurut pemaparannya, pembenahan ekosistem memerlukan kemitraan erat antara pihak otoritas, lini pemerintah, pelaku industri, investor, kalangan akademisi, hingga publik luas.
"Pengembangan ekosistem keuangan digital tidak hanya agenda satu lembaga OJK, tapi lebih merupakan agenda nasional yang berkolaborasi antar lembaga dan stakeholder lainnya," ujar dari sumbernya.
Dari sumbernya menandaskan bahwa lonjakan skala bisnis sektor ini wajib dibarengi oleh penegakan tata kelola usaha, penanganan risiko, serta jaminan perlindungan bagi konsumen.
OJK berpatokan pada asas same activity, same risk, same regulation, dengan demikian seluruh kegiatan transaksi digital tetap diwajibkan memenuhi tolok ukur pengawasan layaknya industri keuangan pada umumnya.
Dari sumbernya turut memberikan peringatan bahwasanya kenaikan kuantitas masyarakat yang mengakses aset keuangan digital harus diimbangi melalui penguatan tingkat literasi.
Hal itu disebabkan oleh maraknya masyarakat yang terjun ke dalam ruang digital tanpa pembekalan pengetahuan memadai berpotensi memperbesar bahaya kejahatan penipuan, skema investasi bodong, hingga potensi kerugian finansial konsumen.
"22,93 juta konsumen bukan lagi sekadar komunitas awal pengguna teknologi. Kami meyakini bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang menaruh uangnya dan menaruh kepercayaannya pada ekosistem yang kami bangun bersama," katanya.
Berdasarkan penuturan dari sumbernya, OJK konsisten merangsang terobosan baru menggunakan skema regulatory sandbox, jalinan kerja sama, perintisan inkubasi, serta program akselerasi supaya pembaruan sektor finansial digital dapat bertumbuh secara terproteksi sekaligus menyumbang nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Dari sumbernya menegaskan, percepatan adopsi teknologi finansial sepatutnya berjalan secara selaras bersama penegakan integritas dan perlindungan bagi konsumen.
Melalui pendekatan tersebut, pertumbuhan perputaran modal dan penambahan jumlah nasabah tidak cuma mencerminkan kemajuan lini industri, melainkan juga memperkokoh kredibilitas masyarakat terhadap sistem keuangan digital nasional.
"Keberhasilan transformasi digital diukur dari seberapa besar inovasi dipercaya, aman digunakan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta perekonomian Indonesia," pungkas dari sumbernya.