JAKARTA - Pelaksanaan desentralisasi fiskal beserta penataan ulang wewenang anggaran pusat terus menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah, salah satunya bagi pemerintah di Jawa Timur.
Pihak daerah menuntut fleksibilitas alokasi dana sekaligus dukungan demi keberlanjutan sektor industri lokal yang menyokong perekonomian.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, menyampaikan bahwa keterlibatan pihak pusat pada proyek daerah sebetulnya bukan hal yang baru.
Namun, regulasi keuangan yang kaku sering kali membatasi ruang improvisasi kepala daerah di lapangan.
"Dulu itu sekat-sekatnya tuh sangat kaku. Kalau pemerintah pusat mau mendanai jalan daerah, yang melaksanakan itu harus pemerintah daerah. Kalau mau kasih duitnya melalui apa? Namanya DAK, Dana Alokasi Khusus. Itu project spesifik, duitnya nggak bisa dibelok-belokin ke mana,” kata dari sumbernya dalam diskusi Total Politik bertajuk “Ruang Temu Kepala Daerah: Refleksi 81 Tahun Indonesia”, di Jakarta, Rabu (26/8).
Dari sumbernya menerangkan bahwa evaluasi aturan terus dijalankan oleh pusat, salah satunya melalui penyiapan program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).
Aturan ini dihadirkan supaya penanganan sarana infrastruktur di daerah sanggup berjalan lebih cepat.
Meskipun rekonfigurasi fiskal sempat memicu kekhawatiran terkait pemenuhan dana operasional, pusat dinilai tetap menampung aspirasi dari tingkat bawah.
Pembagian porsi anggaran guna memenuhi kebutuhan prioritas daerah pun terus diselaraskan.
"Ada transfer yang diberikan dalam tambahan DAU (Dana Alokasi Umum) atau kurang salur itu disalurkanlah untuk yang DBH (Dana Bagi Hasil)," tutur dari sumbernya.
Dari sumbernya menyambut baik langkah pemerintah pusat yang mau mendengar masukan pemerintah daerah mengenai komoditas strategis tembakau.
“Pak Purbaya waktu itu datang khusus ke Surabaya bukan bicara how to shut this down (industri tembakau) tetapi bagaimana supaya lebih maksimal lagi sektor ini dalam memberikan sumbangan terhadap pembangunan melalui tata kelola cukai yang lebih,” ungkap dari sumbernya.
Merespons persimpangan tersebut, dari sumbernya mengingatkan agar dimensi kesehatan dan perekonomian rakyat tidak dipertentangkan secara tajam.
Pemerintah pusat wajib merumuskan batasan yang bijaksana tanpa melumpuhkan industri.
"Kami menjaga kesehatan masyarakat tapi kami tahu bahwa ini adalah penghidupan masyarakat yang harus kami jaga," kata dari sumbernya.
Lebih jauh, dari sumbernya menggarisbawahi bahwa hingga kini tembakau menyumbang porsi dominan dalam tatanan industri serta pertanian di Jawa Timur.
"Dan sampai hari ini ya memang pelaku baik itu petani tembakau sampai ke industri olahan tembakau itu besar, jadi total sumbangsih perekonomian di Jawa Timur itu 30%-nya industri. Habis itu 18% perdagangan, 12% pertanian. Nah, 12% pertanian di dalamnya ada tembakau. Tapi di industri yang sepertiga dari ekonomi Jawa Timur nomor satu itu makanan minuman, nomor dua dan dia besar itu adalah tembakau," beber dari sumbernya.
Menurut dari sumbernya, ketetapan larangan rokok yang terlalu ketat justru berpotensi memicu munculnya produk-produk ilegal.
"Justru kalau kerannya tetap dibuka bisa meminimalisir," ujarnya.
Sejalan dengan pandangan dari sumbernya, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menilai pergerakan keuangan pusat dan daerah merupakan hal yang lumrah terjadi.
Menurutnya, penyelarasan visi antartingkat pemerintahan tetap menjadi acuan utama.
"Jadi gini, kami ini kan NKRI. Saya negara di level kabupaten, dari sumbernya negara di level provinsi, presiden negara di level paling atas," ujar dari sumbernya.
Dari sumbernya membenarkan pemotongan porsi anggaran pusat sempat menghadirkan tantangan terhadap pemenuhan janji politik di daerah.
Namun, pihak pemerintah pusat menyalurkan kembali anggaran itu melalui program sektoral seperti infrastruktur desa serta pertanian.
Walau di tengah penghematan anggaran, indikator makroekonomi di Situbondo tetap mencatatkan kemajuan.
Dari sumbernya menyebutkan pertumbuhan ekonomi dan rasio gini di Situbondo menunjukkan sinyal positif.
"Pertumbuhan ekonomi di Situbondo tumbuh. Angka kemiskinan turun. Indikator makro ekonomi positif," jelas dari sumbernya.
Di samping desentralisasi anggaran, keberlanjutan industri tembakau turut menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
Sebagai salah satu wilayah penghasil tembakau terbesar, masyarakat Situbondo menggantungkan mata pencaharian pada komoditas tembakau.
Dari sumbernya memacu pemerintah pusat agar memberikan kepastian posisi atas ekosistem industri tembakau nasional.
Aturan ini sangat penting mengingat tingginya peranan komoditas tembakau bagi pendapatan daerah maupun pusat.
"Rentang ekonomi masyarakat masih sangat bergantung kepada tembakau, ya posisi saya jelas, saya akan membela rakyat saya untuk pekerjaan itu," tegas dari sumbernya.
Dari sumbernya menambahkan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) dimanfaatkan secara nyata guna membiayai fasilitas publik daerah.
Penyediaan sarana kesehatan hingga perbaikan akses jalan di sekitar area pabrik sangat bergantung pada dana tersebut.
"Bahkan saya bisa beli 38 ambulans tahun kemarin karena dana bagi hasil. Bisa memperbaiki Puskesmas, rumah sakit dari situ," ungkap dari sumbernya.