JAKARTA - Penerapan desentralisasi fiskal beserta penataan ulang kewenangan anggaran pemerintah pusat terus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah, termasuk di wilayah Jawa Timur.
Pihak daerah menuntut fleksibilitas alokasi anggaran sekaligus dukungan penuh bagi keberlanjutan industri lokal yang menopang roda perekonomian.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, mengungkapkan bahwa keterlibatan pemerintah pusat dalam proyek daerah bukanlah hal baru.
Meski demikian, aturan anggaran yang kaku kerap membatasi ruang improvisasi bagi para kepala daerah di lapangan.
"Dulu itu sekat-sekatnya tuh sangat kaku. Kalau pemerintah pusat mau mendanai jalan daerah, yang melaksanakan itu harus pemerintah daerah. Kalau mau kasih duitnya melalui apa? Namanya DAK, Dana Alokasi Khusus. Itu project spesifik, duitnya nggak bisa dibelok-belokin ke mana,” kata dari sumbernya dalam diskusi Total Politik bertajuk “Ruang Temu Kepala Daerah: Refleksi 81 Tahun Indonesia”, di Jakarta, Rabu (26/8).
Dari sumbernya menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan terus dilakukan oleh pemerintah pusat, salah satunya dengan menerbitkan Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).
Langkah kebijakan tersebut hadir agar penanganan infrastruktur di wilayah daerah dapat berjalan lebih cepat.
Walaupun rekonfigurasi fiskal sempat memicu rasa khawatir terkait pemenuhan belanja operasional, pihak pusat dinilai tetap mendengarkan aspirasi dari daerah.
Alokasi porsi anggaran untuk memenuhi kebutuhan prioritas daerah pun terus disesuaikan.
"Ada transfer yang diberikan dalam tambahan DAU (Dana Alokasi Umum) atau kurang salur itu disalurkanlah untuk yang DBH (Dana Bagi Hasil)," tutur dari sumbernya.
Dari sumbernya memberikan apresiasi lantaran pemerintah pusat bersedia mendengarkan masukan pemerintah daerah terkait komoditas strategis tembakau.
“Pak Purbaya waktu itu datang khusus ke Surabaya bukan bicara how to shut this down (industri tembakau) tetapi bagaimana supaya lebih maksimal lagi sektor ini dalam memberikan sumbangan terhadap pembangunan melalui tata kelola cukai yang lebih,” ungkap dari sumbernya.
Menanggapi dilema tersebut, dari sumbernya mengingatkan agar ranah kesehatan serta perekonomian masyarakat tidak dipertentangkan secara ekstrem.
Pemerintah pusat perlu merumuskan batasan yang bijak tanpa harus mematikan keberlangsungan industri.
"Kami menjaga kesehatan masyarakat tapi kami tahu bahwa ini adalah penghidupan masyarakat yang harus kami jaga," kata dari sumbernya.
Lebih lanjut, dari sumbernya menegaskan bahwa sampai saat ini komoditas tembakau menyumbang porsi besar pada struktur industri dan pertanian Jawa Timur.
"Dan sampai hari ini ya memang pelaku baik itu petani tembakau sampai ke industri olahan tembakau itu besar, jadi total sumbangsih perekonomian di Jawa Timur itu 30%-nya industri. Habis itu 18% perdagangan, 12% pertanian. Nah, 12% pertanian di dalamnya ada tembakau. Tapi di industri yang sepertiga dari ekonomi Jawa Timur nomor satu itu makanan minuman, nomor dua dan dia besar itu adalah tembakau," beber dari sumbernya.
Menurut dari sumbernya, aturan pelarangan rokok yang terlampau ketat justru berisiko memicu maraknya peredaran produk ilegal.
"Justru kalau kerannya tetap dibuka bisa meminimalisir," ujarnya.
Senada dengan dari sumbernya, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menilai dinamika keuangan antara pusat dan daerah merupakan suatu hal yang lumrah.
Menurut pandangannya, keselarasan visi antarjenjang pemerintahan tetap menjadi pedoman utama.
"Jadi gini, kami ini kan NKRI. Saya negara di level kabupaten, dari sumbernya negara di level provinsi, presiden negara di level paling atas," ujar dari sumbernya.
Dari sumbernya mengakui pemangkasan alokasi anggaran pusat sempat menghadirkan tantangan bagi realisasi janji politik daerah.
Akan tetapi, pemerintah pusat menyalurkan kembali anggaran tersebut lewat program sektoral seperti infrastruktur desa dan sektor pertanian.
Meski berada di tengah efisiensi anggaran, indikator makroekonomi di Situbondo tetap menunjukkan tren perbaikan.
Dari sumbernya mengungkapkan pertumbuhan ekonomi serta rasio gini di Situbondo mencatatkan grafik positif.
"Pertumbuhan ekonomi di Situbondo tumbuh. Angka kemiskinan turun. Indikator makro ekonomi positif," jelas dari sumbernya.
Selain desentralisasi anggaran, nasib industri tembakau turut menjadi fokus perhatian pemerintah daerah.
Sebagai salah satu kawasan penghasil tembakau terbesar, warga Situbondo menggantungkan mata pencaharian pada komoditas tembakau.
Dari sumbernya mendorong pemerintah pusat untuk memberikan kepastian arah bagi ekosistem industri tembakau nasional.
Langkah ini amat krusial mengingat tingginya kontribusi komoditas tembakau bagi pendapatan daerah maupun pusat.
"Rentang ekonomi masyarakat masih sangat bergantung kepada tembakau, ya posisi saya jelas, saya akan membela rakyat saya untuk pekerjaan itu," tegas dari sumbernya.
Dari sumbernya menambahkan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) dimanfaatkan secara konkrit guna mendanai layanan publik daerah.
Pengadaan fasilitas kesehatan hingga perbaikan sarana jalan di kawasan sekitar pabrik bergantung pada ketersediaan dana tersebut.
"Bahkan saya bisa beli 38 ambulans tahun kemarin karena dana bagi hasil. Bisa memperbaiki Puskesmas, rumah sakit dari situ," ungkap dari sumbernya.