JAKARTA - Dari sumbernya menyatakan bahwa proyek pembangunan PLTS 100 GWp berpotensi menghadirkan dampak positif bagi APBN melalui pemangkasan subsidi solar dan penekanan impor BBM.
Dari sumbernya menyebut bahwa pemerintah berencana memanfaatkan PLTS sebagai pengganti pembangkit listrik bertenaga solar demi menekan volume kebutuhan solar nasional.
Langkah strategis ini sekaligus dapat meringankan beban subsidi sektor energi di dalam pos APBN.
"Ini mampu menghemat APBN kami dari subsidi solar,” kata dari sumbernya saat agenda peluncuran dan peletakan batu pertama proyek PLTS 100 GWp di Bali, Selasa (25/8/2026).
Dari sumbernya menerangkan bahwa Indonesia masih mengoperasikan pembangkit listrik bertenaga solar dengan kapasitas berkisar 12,6 GW.
Pemerintah berkeyakinan bahwa penggantian jenis pembangkit tersebut dengan daya surya sanggup memotong konsumsi BBM serta volume impor solar.
"Kalau ini mampu kami lakukan, maka penurunan terhadap impor BBM kami, khususnya jenis solar, akan turun dan semuanya akan kami pakai energi nasional,” ujar dari sumbernya.
Dari sumbernya memperkirakan kebutuhan pasokan minyak bagi pembangkit bertenaga solar itu setara dengan 230.000 sampai 250.000 barel harian.
Pemerintah akan mengalihkan pemenuhan kebutuhan daya tersebut melalui pemanfaatan energi nasional berbasis tenaga matahari.
Target pembangunan PLTS 100 GWp dicanangkan pemerintah dengan nilai investasi mencapai sekitar US$ 73 miliar atau menyentuh Rp 1.140 triliun lebih.
Inisiatif ini diproyeksikan mampu menyerap hingga 5,52 juta tenaga kerja baru dan menekan emisi karbon hingga 140 juta ton CO2 tiap tahun.
Khusus untuk area Bali, pemerintah menyediakan PLTS berkapasitas 1.000 MWp yang disokong perangkat baterai penyimpanan energi.
Dari sumbernya menaksir proyek tersebut sanggup menghemat pemakaian solar hingga kisaran 0,6 juta kiloliter.
Pelaksanaan pembangunan PLTS 100 GWp akan dijalankan pemerintah secara gencar dalam jangka waktu tiga tahun.
Dari sumbernya mengutarakan bahwa pemerintah mengutamakan skema IPP yang kompetitif dan siap menggunakan kucuran APBN apabila proyek tersebut kurang menarik bagi pihak swasta.
Di samping itu, dari sumbernya menyatakan kesiapan penuh menjalankan instruksi pemerintah terkait penerapan Program Mandatori Biodiesel B50 yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto di Rest Area KM 57, Karawang, Jawa Barat.
Program ini menjadi bagian dari fokus pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional lewat pemanfaatan bahan baku lokal.
Pelaksanaan Mandatori B50 menjadi tonggak sejarah penting untuk memperkuat kemandirian energi nasional melalui optimalisasi sumber daya domestik.
Kebijakan ini juga berjalan searah dengan cita-cita Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam memaksimalkan potensi dalam negeri, mengurangi impor BBM, serta mendorong proses transisi energi.
Skema Mandatori B50 akan memberi dampak nyata pada ketahanan energi nasional melalui pengurangan impor solar yang ditargetkan mencapai 18 juta kiloliter pada 2026 atau setara 310 ribu barel per hari.
Dari sumbernya berkomitmen menyokong kelancaran program strategis ini sebagai langkah nyata mewujudkan kemandirian energi nasional.
Sebagai entitas yang menerima tugas penyediaan dan penyaluran BBM, dari sumbernya menjamin kesiapan sarana, sistem distribusi, serta pasokan biodiesel agar pelaksanaan B50 berjalan lancar tanpa mengganggu pasokan energi warga.
Dari sumbernya menganggap pengalaman dalam mengelola ragam program biodiesel menjadi fondasi utama untuk menyukseskan implementasi B50.
Sebelumnya, perusahaan telah mengawal pelaksanaan mandatori biodiesel mulai tahap B20, B30, B35, hingga B40.
Dari sumbernya menjelaskan bahwa seluruh kesiapan operasional telah dirancang agar transisi B50 berjalan dengan lancar.
"Pertamina bersama Pertamina Patra Niaga telah menyiapkan seluruh aspek operasional, mulai dari infrastruktur, distribusi, hingga koordinasi dengan Pemerintah dan para pemangku kepentingan. Kami juga memastikan kualitas Biosolar B50 yang disalurkan memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan Pemerintah sehingga masyarakat dapat memperoleh produk dengan mutu yang tetap terjaga," ujar dari sumbernya.
Ia menambahkan, kesiapan tersebut mencakup penyediaan fasilitas tangki simpan, sarana distribusi, serta sinergi bersama para pemangku kepentingan agar penyaluran Biosolar B50 terlaksana sesuai ketetapan pemerintah.