MOSKOW - Sebanyak enam anggota Uni Eropa mendesak pihak kawasan untuk memungut retribusi pendapatan tak terduga dari "keuntungan berlebihan" sektor korporasi migas akibat lonjakan tarif pasar pasca-eskalasi AS-Israel dengan Iran.
Berdasarkan publikasi dari sumbernya, Minggu, 23 Agustus 2026, nilai jual komoditas mentah telah berulang kali melewati angka US$100 (Rp1,76 juta) per barel sepanjang tahun akibat kemelut di Timur Tengah serta pemblokiran jalur Selat Hormuz, yang melayani perlintasan seperempat arus niaga energi maritim dunia.
Harga patokan internasional Brent berada di kisaran US$102 (Rp1,8 juta) per barel pada bulan lalu, dan diproyeksikan berpotensi melampaui US$120 (Rp2,1 juta) di kuartal empat serta merata di angka Rp1,76 juta apabila kemacetan lalu lintas Selat Hormuz berlanjut hingga 2027.
Dalam penyataan resminya, para menteri keuangan asal Portugal, Spanyol, Austria, Italia, Polandia, beserta Jerman mendeskripsikan kondisi ini sebagai "salah satu guncangan pasokan terbesar dalam beberapa dekade".
Lewat pesannya kepada pihak menteri keuangan Irlandia, mereka menegaskan bahwa "di seluruh dunia, ketidakpuasan meningkat atas kenaikan biaya hidup" dan menyerukan "pendekatan bersama yang memastikan mereka yang mendapat keuntungan dari krisis memberikan kontribusi mereka untuk mengurangi beban pada masyarakat umum."
Irlandia kebetulan memegang giliran kepemimpinan puncak di Dewan Uni Eropa saat ini.
Langkah ini, yang digawangi oleh Jerman, difokuskan guna “mengatasi masalah harga energi yang tinggi dengan membahas kerangka kerja Uni Eropa untuk mengenakan pajak atas keuntungan berlebih”.
Para pejabat terkait menuntut pembahasan aturan ini ditempatkan dalam agenda sidang lanjutan para menteri ekonomi dan keuangan mendatang di pertengahan September.
Sebuah lembaga non-pemerintah anti-kemiskinan mengkalkulasikan bulan lalu bahwa perolehan akumulasi BP, Chevron, Eni, ExxonMobil, Shell, dan TotalEnergies menembus hampir US$46,6 miliar (Rp822,5 miliar) untuk triwulan kedua, serta diproyeksikan menyentuh angka US$171,2 miliar (Rp3 triliun) di penghujung tahun.
Lembaga tersebut mendorong penetapan potongan pajak tak terduga secara tetap sekurang-kurangnya 50 persen atas kelebihan laba di atas imbal hasil investasi 10 persen.
Kawasan Uni Eropa memang tengah menghadapi gejolak tingginya beban hidup, yang kian memburuk pasca-kebijakan penghentian bertahap pembelian sumber daya Rusia sejak Februari 2022 akibat krisis Ukraina.
Mengutip data Komisi Uni Eropa, komoditas minyak asal Rusia sebelumnya menyumbang 27 persen dari total impor bahan bakar mentah kawasan, sedangkan pasokan gasnya menutupi 45 persen kebutuhan regional pada awal 2022.
Kanselir Jerman Friedrich Merz mengonfirmasi bulan lalu bahwa penghentian pasokan impor tersebut berpengaruh besar terhadap persoalan krisis daya saat ini, sembari menegaskan tetap pada sikapnya mengenai pembatasan terhadap Rusia.
Kendati demikian, volume impor LNG dari Rusia ke Uni Eropa justru memecahkan rekor baru di tengah instruksi pemutusan total dari Brussel.
Bahkan Belgia dilaporkan sepenuhnya menggantungkan pemenuhan kebutuhan energi pada pasokan asal Rusia bulan lalu, berdasarkan pemberitaan dari sumbernya pada awal Agustus 2026.