DENPASAR - Lembaga Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bali mencatat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Bali melaju positif sampai 30 Juni 2026.
Kendati demikian, porsi Belanja Modal bagi proyek fisik sarana publik secara langsung masih ditopang penuh oleh kas pemerintah pusat.
Dari sumbernya memaparkan, penyerapan Belanja Negara di kawasan Provinsi Bali hingga pertengahan tahun ini menyentuh Rp 10,61 triliun atau 51,00 persen dari keseluruhan pagu, naik 4,32 persen secara year-on-year (yoy).
Lonjakan paling menonjol berada pada komponen Belanja Modal yang melesat hingga 120,07 persen yoy dengan nominal penyerapan senilai Rp 471,11 miliar.
Kendati grafik peningkatannya melompat drastis, deretan proyek fisik vital yang tergarap dalam Belanja Modal tersebut mayoritas disokong dana serta program kementerian pusat.
"Belanja Modal antara lain digunakan untuk pembangunan sekolah rakyat, rehabilitasi madrasah, serta pembangunan gedung laboratorium di Universitas Pendidikan Ganesha dan Universitas Udayana," ujar Supendi di Denpasar.
Pertumbuhan Ekonomi dan Kinerja APBD Di sudut lain, ketahanan fiskal daerah secara umum disokong indikator ekonomi makro kawasan yang kondusif.
Percepatan ekonomi Bali pada triwulan I 2026 berada di level 5,58 persen yoy dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menembus Rp 82,21 triliun.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat di angka 1,59 persen serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2025 berada pada kategori tinggi yakni 79,37.
Rapor APBD Provinsi Bali turut memperlihatkan tren membanggakan.
Realisasi penerimaan daerah sampai Juni 2026 mencapai Rp15,01 triliun (44,71 persen dari patokan target), terangkat 2,48 persen yoy.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi pilar pemasuk terbesar bernilai Rp 9,29 triliun.
Pada saat bersamaan, pengeluaran daerah terserap Rp 12,94 triliun (meningkat 11,97 persen yoy), sehingga APBD Provinsi Bali mengantongi surplus sebesar Rp 2,07 triliun pada Semester I 2026.
Tantangan Optimalisasi Sektor Non-Pariwisata Mengenai pendapatan negara, akumulasi penerimaan sektor perpajakan menembus Rp 9,14 triliun (35,29 persen dari target) dan bertumbuh 10,31 persen yoy, yang mencakup setoran pajak Rp 8,47 triliun beserta penerimaan kepabeanan dan cukai Rp 669,11 miliar.
Di samping itu, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Badan Layanan Umum (BLU) mencatatkan kenaikan tinggi yaitu 22,34 persen yoy.
Secara spesifik, pendorong terbesar penerimaan non-pajak ini bersumber dari bidang layanan kesehatan rumah sakit yang mendonasikan nominal besar senilai Rp 702,74 miliar.
Signifikannya peran BLU rumah sakit dalam menyumbang kas non-pajak pusat menjadi catatan penting mengenai ketahanan dan diversifikasi struktur ekonomi Bali.
Walaupun PAD mendominasi porsi pendapatan daerah hingga Rp 9,29 triliun dari total Rp15,01 triliun, Pemerintah Daerah Bali didorong mengoptimalkan kemandirian anggaran tersebut demi memperkuat lini publik di luar pariwisata, agar pondasi pendapatan daerah serta pusat tidak melulu bersandar pada industri pelesiran maupun layanan medis dasar saja.
Evaluasi Kinerja Satuan Kerja Guna melengkapi penilaian tata kelola anggaran negara, Kanwil DJPb Provinsi Bali menetapkan 78 satuan kerja (satker) yang meraih skor sempurna (100,00) dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) triwulan II 2026 dari total 352 satker yang dievaluasi.
Dari sumbernya menekankan bahwasanya skema pemberian apresiasi ini merupakan bagian dari rantai evaluasi terukur guna mengawal transparansi keuangan umum di daerah.
"Capaian ini diharapkan dapat menjadi pemantik bagi satker lain untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran pada triwulan-triwulan berikutnya," pungkas Supendi.